Beli Produk Domestik

Dana Rp 500 Triliun Bisa Menahan Gempuran Produk Impor
Jumat, 19 Februari 2010 | 03:29 WIB

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/19/0329422/beli..produk.domestik.

Jakarta, Kompas – Untuk menahan gempuran produk China dan dari negara-negara anggota perjanjian perdagangan bebas, pengusaha menuntut agar anggaran belanja barang pemerintah sebesar Rp 500 triliun bisa digunakan untuk membeli produk dalam negeri.

Hanya cara itu yang bisa memperkuat daya beli pasar domestik dan menangkal kerusakan industri dalam negeri akibat perjanjian perdagangan bebas (FTA).

”Jangan anggap menghadapi FTA itu seperti menanti musuh datang dari luar. Musuh (bagi pengusaha domestik) sudah ada di dalam negeri, antara lain ketidakpedulian birokrat dalam menggunakan produk dalam negeri saat tender proyek pengadaan barang,” ujar Ketua Kelompok Kerja Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Kamar Dagang dan Industri Indonesia Natsir Mansyur di Jakarta, Kamis (18/2), seusai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas Pengamanan Pelaksanaan FTA di Kantor Menko Perekonomian.

Menurut Natsir, total anggaran belanja barang dalam perekonomian nasional tahun 2010 sekitar Rp 3.900 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 3.000 triliun adalah anggaran belanja barang swasta. Sementara Rp 500 triliun lainnya merupakan anggaran belanja barang pemerintah pusat dan daerah yang bisa dipengaruhi penggunaannya oleh satu keputusan resmi.

”Tidak perlu mengatur belanja barang swasta yang Rp 3.000 triliun itu karena memang sulit diatur. Sekarang, kalau memang ingin ada penguatan pada industri dalam negeri dalam menghadapi FTA, gunakan belanja barang pemerintah untuk produk dalam negeri. Kami harap, setidaknya separuh dari Rp 500 triliun itu sudah bisa dibelanjakan tahun 2010 pada produk dalam negeri,” ungkapnya.

Natsir menekankan, pemerintah bisa menggunakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk meningkatkan keberpihakan pada produk dalam negeri.

Belum ada lonjakan impor

Natsir meminta pemerintah bersikap tegas dalam menetapkan lembaga-lembaga yang berhak menentukan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sebaiknya, maksimal hanya ada dua lembaga yang menerbitkan SNI, yakni Surveyor Indonesia dan Sucofindo.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan, impor dari China masih seperti kondisi biasa meskipun Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China sudah diberlakukan 1,5 bulan. ”Hingga sekarang, belum ada lonjakan impor,” ujar Anggito. (OIN)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: