Prioritaskan Perbaikan Iklim Usaha

Kebijakan yang Tumpang-tindih Membingungkan Investor
Kamis, 1 Oktober 2009 | 04:15 WIB

kompas_white

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/10/01/04151563/prioritaskan.perbaikan.iklim.usaha.

Jakarta, Kompas – Pemerintahan baru di bawah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memprioritaskan investasi nasional. Perbaikan iklim investasi membutuhkan prasyarat dasar, yakni stabilitas politik, jaminan keamanan dan ketertiban, kepastian dan penegakan hukum, serta keadilan.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi di Jakarta, Rabu (30/9), mengatakan, ”Bukan hanya Apindo yang menganggap penting prasyarat dasar itu. Japan Club juga menekankan pentingnya kepastian hukum.”

Apindo tergerak memberikan masukan kepada pemerintahan baru berupa 10 prioritas agenda perbaikan iklim usaha dan investasi nasional. Ini sejalan dengan roadmap industri yang sedang digodok Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Latar belakang perlunya pemerintah mengutamakan sepuluh prioritas itu, ujar Sofjan, karena pengusaha melihat kecenderungan para menteri seenaknya menciptakan undang-undang. Akibatnya, terjadilah tumpang-tindih kebijakan.

”Koordinasi pemerintah pusat dan daerah pun berpotensi menghambat iklim investasi. Kami melihat pengawasan terhadap peraturan daerah (perda) yang sudah dicabut lemah,” ujar dia.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi menjelaskan, pemerintah pusat sudah terlihat memperbaiki pengawasan terhadap peraturan daerah yang dibatalkan.

Namun, ada pemerintah daerah yang tetap menjalankan perda yang sudah dibatalkan itu. Bahkan, perda yang dibatalkan diganti dengan perda baru yang esensinya sama-sama mengganggu iklim investasi.

Soal pembebasan lahan

Apindo juga menyoroti persoalan tata ruang. Selama ini pembangunan infrastruktur terbentur pada masalah pembebasan lahan.

Menurut Sofjan, investor tidak seharusnya terlibat dalam proses pembebasan lahan dan negosiasi dengan pemilik lahan. Hingga sekarang, pemerintah pusat gagal dalam membebaskan lahan yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

Kebijakan yang tumpang-tindih, tutur Sofjan, juga membingungkan investor. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia Sanny Iskandar mengatakan, soal hak guna usaha (HGU) di kawasan industri pun dihadang ketidakpastian dalam memperoleh perizinan.

”Keterbukaan informasi dan kemudahan dalam memperpanjang izin HGU masih dirasakan minim oleh para investor,” tutur Sanny. (OSA)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: