GULA: Dulu Eksportir, Kini Importir

Kamis, 23 Juli 2009 | 03:51 WIB
Hermas E Prabowo

kompas_white

http://koran.kompas.com/read/xml/2009/07/23/03510125/dulu.eksportir.kini.importir…..

Sekitar 37-48 persen, atau 1,2 juta hingga 1,6 juta ton kebutuhan gula nasional per tahun masih harus diimpor. Data Dewan Gula Indonesia menunjukkan, tahun 2004 impor gula hanya 1,29 juta ton, tetapi 2008 impor mencapai 1,61 juta ton.

Padahal, produksi dalam negeri terus meningkat. Namun, laju peningkatan produksi tidak mampu mengimbangi laju peningkatan konsumsi gula, baik konsumen rumah tangga maupun industri.

Produksi gula tebu sejak beberapa tahun terakhir meningkat. Kontribusi gula tebu pada 2003, misalnya, hanya 51,7 persen. Tahun 2004 menjadi 61,3 persen, dan 2008 menjadi 63,0 persen. Tahun ini produksi diperkirakan 2,9 juta ton, atau 200.000 ton di atas kebutuhan gula konsumsi rumah tangga.

Menurut Guru Besar Sosial Ekonomi dan Industri Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) M Maksum, belum tercukupinya konsumsi gula nasional oleh produksi dalam negeri karena kebijakan tata niaga gula tidak memedulikan nasib petani.

Selama ini, kata Maksum, kebijakan pergulaan nasional selalu untuk jangka pendek sehingga kebijakan tata niaga yang dibuat pun hanya untuk memenuhi kebutuhan sesaat, yakni dengan impor yang harganya bisa lebih murah. Belum ada kebijakan untuk meningkatkan produksi yang memang relatif membutuhkan waktu lama dan kerja lebih keras.

Kebijakan harga gula murah itu membuat petani enggan membudidaya tebu. Akibatnya, pabrik gula, yang sekitar 70 persen pasokan tebunya dari petani terkena imbas. Pabrik gula menjadi sulit mengembangkan produksinya dan tidak bisa berinvestasi membeli mesin baru agar proses produksi lebih efisien.

Ini seperti lingkaran setan. Kemerosotan produksi gula pun tak terhindarkan. Masalah jadi makin rumit karena impor gula mentah sebagai bahan baku gula rafinasi dilakukan berdasar kapasitas pabrik, bukan kebutuhan riil industri pengguna.

Di sisi lain, izin pembangunan pabrik gula rafinasi terus diberikan. Kelebihan pasokan gula rafinasi pun tak terhindarkan. Apalagi, gula rafinasi yang diproduksi di dalam negeri kualitasnya tidak bisa memenuhi standar industri pengguna. Impor pun tak bisa dibendung.

Kemerosotan produksi gula tebu nasional, kata Maksum, telah terjadi sejak Bulog memonopoli gula tanpa kontrol.

Hal itu masih ditambah dengan program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) pada era rezim Soeharto, yang mengharuskan petani tebu pada saat-saat tertentu menanam padi. Disambung liberalisasi gula atas desakan Dana Moneter Internasional (IMF) membuat pergulaan nasional luluh lantak.

Dengan mengimpor 1,61 juta ton gula setahun menjadikan Indonesia sebagai negara pengimpor gula terbesar kedua setelah Rusia. Padahal pada 1930, ketika Pulau Jawa di bawah kendali Belanda, produksi gula tebu hampir 3 juta ton. Dengan gula, Jawa menjadi gabus pelampung (bekork) penyelamat resesi perekonomian Belanda. Kala itu, Pulau Jawa menjadi produsen gula terbesar kedua setelah Kuba.

Ada 180 pabrik gula di Jawa yang mampu memproduksi dengan hablur 15 ton per hektar, sementara 2008, produksi hablur hanya 6,2 ton per hektar.

Simbol kemampuan

Melihat kondisi itu, Deputi Bidang Usaha Agro Industri, Pertanian, Kehutanan, Kertas, Percetakan dan Penerbitan Kementerian Negara BUMN Agus Pakpahan mengatakan, pemerintah telah memberi perhatian besar pada pergulaan nasional.

Pengelolaan industri gula yang baik tidak semata untuk memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi petani dan pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi, juga untuk menunjukkan, bangsa Indonesia mampu mengelola industri pergulaan.

Dari banyak komoditas perkebunan warisan Belanda, hanya gula yang infrastrukturnya lengkap, mulai hulu hingga hilir.

Menurut Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Rudi Wibowo, kebijakan pengembangan industri gula belum mempertimbangkan visi jangka panjang. Ini, antara lain, tampak dari pembangunan industri gula rafinasi yang belum mempertimbangkan aspek penyediaan bahan baku yang berbasis gula tebu dalam negeri sehingga kecenderungan impor sangat kuat.

Adapun Ketua Badan Koordinasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Abdul Wachid menyatakan, hingga kini kebijakan gula belum satu pintu. Akibatnya, kebijakan yang ada kerap saling ”tabrak”.

Dicontohkan, produksi gula rafinasi berbahan baku impor lebih besar daripada kebutuhan industri pengguna, tetapi izin impor bahan baku gula rafinasi tetap diberikan.

Komoditas gula tidak boleh dibiarkan bertarung sendiri dalam pasar bebas yang terdistorsi. Nasib jutaan petani tebu, puluhan pabrik gula, puluhan juta buruh pabrik gula atau industri pengguna gula ”tersandera” di sana.

Dukungan pemerintah tetap diperlukan, terutama terkait bea masuk gula impor, restrukturisasi dan revitalisasi pabrik gula tebu, serta kebijakan tata niaga dan distribusi.

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: