Resep Neoliberal Gagal

Sabtu, 18 Juli 2009 | 03:33 WIB

kompas_white

http://koran.kompas.com/read/xml/2009/07/18/03333940/resep.neoliberal.gagal.

Geneva, Kamis – Kritik kepada IMF dan Bank Dunia makin solid. Kali ini UNCTAD menegaskan bahwa kebijakan ekonomi 49 negara termiskin di dunia gagal memajukan pembangunan.

Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD) di Geneva, Swiss, Kamis (16/7), mengeluarkan laporan. Isinya, antara lain, menegaskan bahwa selama tiga dekade terakhir pemerintahan di negara-negara termiskin pada umumnya menjalankan kebijakan ekonomi yang disarankan IMF dan Bank Dunia.

Kebijakan itu lebih fokus kepada liberalisasi, seperti deregulasi perbankan. Namun resep kebijakan ekonomi, yang didorong aliran neoliberal, kurang memberi perhatian kepada pembangunan infrastruktur. Neoliberal merujuk kepada aliran pemikiran yang mendorong deregulasi dan liberalisasi. Paradigma ini berkembang pasca-Perang Dunia II.

UNCTAD menyarankan pemerintahan di 49 negara paling terbelakang (least develoved countries/LDCs) memainkan peranan lebih besar dari sebelumnya dalam pembangunan dan peluncuran kebijakan.

UNCTAD mengasumsikan pertumbuhan ekonomi di 49 negara termiskin tidak dapat mengimbangi pertumbuhan penduduk tahun ini. Alasannya, 49 negara termiskin itu hampir bisa dipastikan tidak mendapatkan dana signifikan dari negara maju karena krisis. Karena itu, pertumbuhan ekonomi akan lebih rendah dari biasanya, bahkan lebih rendah dari pertumbuhan penduduk. Pendapatan per kapita sebuah negara akan meningkat jika pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk.

”Ini merupakan kondisi serius. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan tindakan bersama dalam kerangka internasional maupun nasional,” ujar Charles Gore, salah seorang ekonom yang menulis laporan UNCTAD.

”Krisis ekonomi global sekarang telah menimbulkan kerugian yang belum pernah diderita sebelumnya. LDCs harus menggunakan krisis ini sebagai sebuah kesempatan untuk perubahan paradigma kebijakan pembangunan,” ujarnya Gore.

UNCTAD mengatakan, negara berkembang perlu melakukan langkah lain yang lebih luas dari sekadar melakukan reformasi kelembagaan. UNCTAD meminta LDCs mulai fokus kepada tata kelola pemerintahan yang baik. Hal itu harus didasarkan pada partisipasi rakyat, disertai dengan asas keadilan, akuntabilitas, transparansi dan efisiensi.

UNCTAD menegaskan peluncuran kebijakan harus berpijak pada input domestik ketimbang luar, yang terbukti gagal mengatasi kemiskinan di LDCs.

Peran anggaran negara

Ujian yang paling nyata, menurut UNCTAD, antara lain apakah LDCs dapat menggunakan pendekatan baru sebagai pijakan kebijakan untuk meraih kinerja ekonomi yang lebih baik?

UNCTAD mengingatkan pentingnya investasi pada infrastruktur sehingga memudahkan mobilitas. Dana asing juga diperlukan, termasuk untuk membiayai defisit anggaran negara. Namun, bantuan asing tetap dialokasikan berdasarkan kebutuhkan domestik, bukan berdasarkan usulan kaum neoliberal.

Selain itu, langkah lain yang perlu diambil adalah meningkatkan peranan swasta dalam memobilisasi sumber-sumber daya. UNCTAD tidak mengharamkan modal dan peran swasta.

UNCTAD mengatakan, negara berkembang harus berinvestasi di sektor pertanian. Hal ini perlu agar hasil pertanian bertambah, dalam rangka ketahanan pangan. Negara-negara kaya yang tergabung dalam G-8 (Inggris, Jerman, Perancis, Italia, AS, Jepang, Kanada, Rusia) berkomitmen menyumbang 20 miliar dollar AS untuk membantu investasi di sektor pertanian di negara miskin. Semua ini masih berupa komitmen dan belum ada realisasi. Berapa jatah bantuan G-8 untuk setiap negara terbelakang itu juga belum jelas.

Mulai berhasil

Gore mengatakan, pemerintahan di negara berkembang belakangan ini mulai menemukan kebijakan yang membuat mereka dapat meningkatkan produksi dan menciptakan kesempatan kerja. LDCs sudah mulai memperkenalkan pendekatan yang disarankan UNCTAD. Saran UNCTAD tersebut dirancang untuk dapat menggerakkan koalisi pertumbuhan domestik antara sektor swasta dan sektor pemerintah.

Di antara negara yang melakukan itu, misalnya Rwanda, telah memformulasikan kembali strategi nasional. Zambia sudah mengidentifikasi sektor mana yang diprioritaskan, khususnya sektor yang dianggap kompetitif. Banglades sudah mampu meningkatkan produksi pertanian dan ekspor. Malawi telah beralih dari importir neto pangan menjadi eksportir berkat subsidi pupuk. (Reuters/joe)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: