Program Revitalisasi Pasar Tradisional Tetap Berlanjut

Selasa, 7 Juli 2009 | 04:14 WIB

kompas cetak

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/07/07/04145710/program.revitalisasi.pasar.tradisional.tetap.berlanjut

Jakarta, Kompas – Program revitalisasi pembangunan pasar tradisional oleh Departemen Perdagangan ataupun Kementerian Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tetap dilanjutkan.

Data Departemen Perdagangan (Depperdag) menyebutkan, selama tahun 2009 pasar tradisional yang ditangani Depperdag mencapai 57 unit dengan nilai Rp 100 miliar. Adapun stimulus untuk pasar tradisional sebanyak 37 unit senilai Rp 215 miliar.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di Jakarta, Senin (6/7), mengatakan, revitalisasi pasar tradisional mempertimbangkan beberapa indikator yang diusulkan pemerintah daerah, antara lain kondisi pasar yang perlu direnovasi, volume perdagangan, ketersediaan lahan untuk perbaikan pasar, dan desain rencana perbaikan pasar.

Selain itu, kata Mari, pemerintah juga harus berkoordinasi dengan DPR untuk membangun pasar tersebut. Ini agar tercipta sistem distribusi terpadu.

Revitalisasi pasar yang dilakukan pemerintah pada 2003-2008 melalui Depperdag meliputi 392 pasar yang tersebar di seluruh Indonesia.

Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menneg Koperasi dan UKM) Suryadharma Ali menjelaskan, anggaran stimulus fiskal sesuai daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) tahun 2009 sebesar Rp 100 miliar telah digunakan untuk membangun 91 unit pasar tradisional di 86 kabupaten/kota dan 13 sarana pedagang kaki lima di 13 kabupaten/kota.

Dari dana tersebut, kata Suryadharma, sebesar Rp 91,7 miliar sudah diserahkan ke pemerintah daerah dan saat ini sedang berlangsung proses realisasi.

Sementara itu, Rp 8,3 miliar untuk delapan unit pasar tradisional dan satu sarana PKL masih dalam proses revisi rencana kerja anggaran kementerian/lembaga.

”Tidak mudah menyalurkan dana stimulus agar pemanfaatannya tepat sasaran. Beberapa daerah memerlukan penyesuaian nomenklatur yang tercantum dalam DIPA akibat perubahan struktur satuan kerja perangkat daerah di daerah.” tutur Suryadharma Ali.

Semua pembangunan, menurut Menneg Koperasi dan UKM ditargetkan selesai pada November 2009. (OSA)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: