Nilai Tukar Petani Perlu Segera Dinaikkan

PERTANIAN
Jumat, 3 Juli 2009 | 03:49 WIB

kompas cetak

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/07/03/03490596/nilai.tukar.petani.perlu.segera.dinaikkan.

Pekalongan, Kompas – Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengungkapkan, rendahnya nilai tukar petani terjadi karena pendapatan yang diperoleh petani tidak sebanding dengan biaya pengeluaran kebutuhan hidup.

Untuk itu, pendapatan petani harus ditingkatkan dengan cara memperluas lahan garapan. Anton mengungkapkan hal itu, Kamis (2/7), saat dihubungi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, menjawab pertanyaan mengapa NTP petani sejak enam bulan lalu selalu berada di bawah 100.

Menurut Anton, NTP terkait dengan tren keseluruhan pertanian. Tidak hanya terkait subsektor tanaman pangan, tetapi juga perkebunan, peternakan, dan hortikultura.

Di subsektor perkebunan, selama ini terjadi penurunan NTP akibat penurunan harga komoditas, antara lain komoditas sawit dan karet. ”NTP subsektor pangan justru relatif stabil,” katanya.

Kondisi ini semakin diperparah dengan minimnya lahan garapan petani. Lahan garapan yang sempit tidak banyak membantu peningkatan kesejahteraan meski produktivitas per hektar tanaman ditingkatkan. Karena itu, tidak ada cara lain kecuali melakukan perluasan lahan garapan.

Rendahnya NTP, kata Mentan, juga terjadi karena adanya bias dalam mendefinisikan petani. Di Indonesia, semua orang
masuk kategori petani, baik itu buruh tani, petani penggarap dengan cara menyewa lahan, maupun petani pemilik lahan.

”Seharusnya buruh tani tidak dimasukkan dalam kategori petani. Mereka buruh, sama dengan buruh pabrik, buruh bangunan, dan sejenisnya. Karena itu, mereka harus masuk kelompok buruh, bukan sebagai petani. Kalau petani penggarap, masih bisa masuk kategori petani,” katanya.

Bias definisi inilah yang turut mewarnai rendahnya NTP petani. Buruh tani umumnya berpendapatan lebih rendah di bawah pendapatan petani.

Berdasarkan pengamatan Kompas di sepanjang pantai utara Jawa sejak 1-2 Juli 2009, banyak petani yang tidak memiliki lahan.

Mereka harus menyewa lahan dari orang lain untuk mengusahakan tanaman pangan, seperti padi, jagung, dan tebu.

Biaya sewa lahan yang harus dikeluarkan petani penggarap untuk setiap hektar bervariasi, mulai Rp 4 juta hingga Rp 6 juta, tergantung kondisi lahannya. (MAS)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: