Produsen Rokok Bersikeras Menolak Tarif Spesifik

Sabtu, 13 Januari 2007

skt31

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0701/13/ekonomi/3237350.htm

Jakarta, Kompas – Tarik ulur antara produsen rokok dan pemerintah soal implementasi peraturan kenaikan harga jual eceran atau HJE plus penerapan tarif spesifik rokok masih alot. Produsen rokok tetap bersikeras menolak pengenaan tarif spesifik rokok, sedangkan Departemen Keuangan tetap menerapkan peraturan HJE, sekaligus tarif spesifik rokok.

Demikian dialog yang dipimpin Menteri Perindustrian Fahmi Idris di Departemen Perindustrian (Depperind), Jakarta, Jumat (12/1).

Pertemuan itu melibatkan produsen rokok divisi I-III, Departemen Keuangan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau, Makanan dan Minuman (RTMM), serta Komisi VI DPR.

Fokus pertemuan itu adalah soal pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/ PMK.04/Tahun 2006 tentang penetapan harga dasar dan tarif cukai hasil tembakau. Dalam peraturan itu, kenaikan HJE akan diterapkan mulai 1 Maret 2007, sedangkan tarif spesifik ditetapkan 1 Juli 2006.

Seusai dialog, Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) Ismanu Soemiran mengatakan, kenaikan HJE tidak menjadi persoalan bagi produsen rokok. HJE langsung diterapkan pada bandrol cukai.

Akan tetapi, pokok persoalan yang dirasakan memberatkan oleh produsen adalah soal pengenaan tarif spesifik karena sangat membebani produsen. Menurut Ismanu, jika tarif spesifik itu melampaui kekuatan produsen, kebijakan itu justru hanya akan membuka peluang tindakan ilegal. Misalnya, demi mengurangi biaya produksi, produsen terpaksa mengedarkan rokok palsu.

“Kami masih berjuang supaya tarif spesifik tidak diberlakukan, karena ini berpotensi menimbulkan persaingan tidak sehat dan tidak menyelesaikan masalah rokok ilegal,” ujar Ismanu.

Fahmi mengatakan, peserta dialog umumnya menolak tarif spesifik rokok. Bahkan, penolakan atas pemberlakuan tarif spesifik juga diungkapkan Komisi VI DPR. Jika tarif spesifik tetap diberlakukan, nanti dewan akan mengaitkannya dengan Rancangan Undang-Undang Bebas Cukai.

Depperind menilai, industri rokok ibarat lokomotif. Kegiatan industri rokok mampu menarik sektor pertanian tembakau dan cengkeh, industri kertas untuk rokok dan kemasannya, dan pada akhirnya membuka kesempatan kerja seluas-luasnya.

Ditanya soal sikap pemerintah, Fahmi mengatakan, “Depkeu masih akan membawa masalah implementasi kebijakan ini pada pembahasan internal.”

Tidak akan diubah
Namun, Pejabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu justru menegaskan, peraturan Menkeu itu tidak akan diubah karena sudah disosialisasikan. Tentunya, beberapa produsen akan merasa kurang puas.

“Kami mengarahkan kebijakan ini pada pengenaan tarif spesifik rokok yang digunakan untuk mengurangi distorsi pasar,” katanya.

Dia mengatakan, kebijakan itu ditetapkan pada bulan Desember 2006 supaya pelaku usaha bisa memperkirakan target usahanya. Perlu diketahui, total kontribusi cukai rokok tahun 2006 mencapai sekitar Rp 50 triliun. Tahun 2007, pemerintah dengan kebijakan terbaru itu memperkirakan total kontribusi cukai rokok meningkat Rp 2 triliun hingga Rp 3 triliun. (OSA)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: