Industri Rokok; Indonesia Belum Ratifikasi Soal Tembakau

Sabtu, 16 Juni 2007

skt3

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/16/ekonomi/3604499.htm

Bandung, Kompas – Indonesia merupakan satu-satunya negara Asia yang belum siap meratifikasi traktat internasional mengenai pengendalian tembakau atau framework convention on tobacco control (FCTC).

Pemerintah mesti mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan budayanya. Salah satu topik yang disampaikan Direktur Industri Minuman dan Tembakau Departemen Perindustrian Iman Haryono itu mengemuka dalam lokakarya “Pendalaman Kebijakan Industri untuk Wartawan”, Jumat (15/6) di Bandung, Jawa Barat.

Iman menjelaskan, FCTC memiliki dua aspek yang perlu dipertimbangkan oleh setiap negara, yakni fiskal dan nonfiskal. Hingga saat ini 168 negara sudah meratifikasi traktat tersebut.

Indonesia belum bersedia menandatangani FCTC karena penegakan hukumnya belum kuat. Jika ingin ikut dalam kesepakatan itu, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ketentuan Batasan Maksimum Kadar Kandungan Tar dan Nikotin harus ditingkatkan menjadi undang-undang.

Jika sudah menjadi UU, menurut Iman, pemerintah mesti menekankan aspek penegakan hukumnya di lapangan. Masalahnya, Indonesia belum mempunyai infrastruktur penguji dalam menentukan kadar tar dan nikotin yang terkandung dalam rokok.

“Infrastruktur penguji tidak mungkin mengontrol pabrik rokok yang jumlahnya ribuan,” ujar Iman.

Ketika ditanya tentang ketakutan pemerintah kehilangan pendapatan dari sisi pajak, Iman menuturkan, dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang timbul akibat meratifikasi FCTC harus diperhitungkan.

Dalam jangka pendek, lanjut Iman, pemerintah mesti mengamankan dulu pendapatan dari cukai dan pajak. Tahun 2006, pendapatan dari sisi cukai bisa mencapai Rp 37 triliun. Tahun 2007 ditargetkan naik menjadi Rp 42 triliun.

Selain itu, pertimbangan yang diperhatikan pemerintah adalah tenaga kerja dan kesehatan. Jika aturan main FCTC diterapkan, ribuan tenaga kerja bisa terkena imbasnya karena penurunan penjualan rokok bisa mengakibatkan produsen gulung tikar.

Tekanan global dalam pengendalian dampak produk tembakau semakin besar. Kaukus antirokok yang dipelopori forum parlemen di DPR sangat aktif mendorong regulasi pengendalian dampak produk tembakau.

Eforia otonomi daerah pun bermunculan dalam penerapan regulasi daerah mengenai kawasan larangan merokok dan pembatasan iklan rokok. Ini dipelopori oleh DKI Jakarta dan akan diikuti Bandung, Surabaya, dan Palembang. (OSA)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: