Satu Pintu Online untuk Cegah Produk Ilegal

Rabu, 05 Sept 2007

jp25

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=302274

Pemerintah berharap, penerapan national single window (NSW) akhir tahun nanti mampu mengurangi potensi masuknya produk-produk ilegal yang berbahaya bagi konsumen. Dengan sistem NSW, diharapkan tidak terjadi lagi penyelundupan.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengatakan, dengan sistem NSW, semua data ekspor impor diproses melalui sistem online. Jika data yang dimasukkan sesuai dengan yang diminta komputer dan benar, proses bisa dilanjutkan. “Dengan national single window, isu penyelundupan dapat dikurangi sehingga juga membantu mencegah impor ilegal produk pangan yang berbahaya,” ujarnya.

Selama ini masalah impor barang terkait dengan banyak ketentuan di departemen teknis. Sebagai contoh, Departemen Pertanian memiliki ketentuan di bidang impor kulit atau ternak. Departemen Perindustrian juga memiliki ketentuan di bidang impor atau ekspor produk elektronik atau kendaraan bermotor. Ketentuan ekspor impor suatu komoditas dari Badan POM atau Karantina juga tidak sedikit. “Dengan NSW, arus dokumen (flow of documents) akan dilayani dengan sistem komputerisasi secara online,” terangnya.

Sistem NSW merupakan mekanisme elektronik yang mampu melayani pengajuan dan pengolahan data serta informasi ekspor impor. Misalnya, penyelesaian dokumen kepabeanan, kepelabuhanan, dan kebandarudaraan secara terpadu. Dengan sistem itu, akan tercipta kesatuan, kecepatan pelayanan, konsisten, sederhana, transparan, dan efisien. Saat ini NSW sudah diuji coba di Batam dan rencananya diterapkan di Pelabuhan Tanjung Priok akhir tahun nanti.

Mengenai pengawasan di lapangan, pemerintah akan lebih mengintensifkan koordinasi antarinstansi terkait dalam hal meningkatkan perlindungan bagi konsumen. Itu terutama terkait dengan merebaknya kandungan zat atau bahan berbahaya pada beberapa produk pangan yang beredar di tanah air. “Namun, konsumen juga harus cermat dan bijak dalam mengonsumsi suatu produk, khususnya pangan, obat-obatan, dan kosmetik,” ujarnya.

Mengenai beberapa produk Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang diberitakan mengandung zat berbahaya, Mari mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan BPOM. Sesuai Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Menteri Perdagangan ditugaskan sebagai koordinator penyelenggaraan dan upaya penegakan perlindungan konsumen di Indonesia. “Sementara regulasi dan pembinaannya dilakukan masing-masing departemen atau instansi terkait,” terangnya.

Dia menegaskan, pemerintah akan konsisten berkoordinasi untuk melindungi konsumen dan mengambil langkah-langkah sesuai hukum jika ditemui pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. “Saya akan melanjutkan koordinasi ini dengan instansi terkait. Dengan demikian, tercipta iklim usaha yang baik dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen. Selain itu, tentunya kami akan berupaya menyosialisasikan kepada konsumen secara terus-menerus,” jelasnya. (wir)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: