Mencermati Temuan BPOM Terkait dengan Ratusan Produk Tiongkok Berformalin; Mendag Larang Public Warning

Rabu, 05 Sept 2007

jp24

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=302275

Sebulan lalu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menarik 42 merek produk makanan dan 26 merek produk kosmetik Tiongkok. Penarikan tersebut dilakukan setelah ditemukan formalin yang melebihi batas ketetapan pemerintah Indonesia. Meski demikian, kalangan DPR menilai upaya pemerintah itu terlambat. Benarkah demikian?

Formalin tidak hanya digunakan sebagai pengawet jenazah. Sejumlah produsen komestik dan makanan juga memanfaatkan formalin sebagai pengawet. Bukannya formalin tidak boleh dimanfaatkan untuk selain pengawet jenazah. Namun, pada kadar tertentu, formalin diperbolehkan untuk kosmetik. Kepala BPOM Husniah Rubiana Thamrin Akib mengatakan, pemerintah menetapkan formalin boleh digunakan jika jumlahnya tidak lebih dari 0,1 persen dalam setiap gram produk.

“Untuk makanan, kami tetapkan nol persen mengandung formalin,” tegasnya di depan anggota Komisi IX DPR kemarin (4/9). Dia menambahkan, pada produk makanan produksi Tiongkok, baik yang masuk ke Indonesia secara legal maupun ilegal, jumlah kandungan formalinnya lebih dari 0,1 persen. “Tiongkok membolehkan produk makanannya diberi pengawet formalin hingga 30 mg per kilogram,” jawabnya ketika ditanya alasannya.

Hal itu terbukti dengan adanya sejumlah makanan yang masuk ke Indonesia secara legal dan memiliki izin edar dari departemen perdagangan, ternyata, mengandung formalin. Bahan itu biasa digunakan untuk mengawetkan jenazah maupun produk tekstil dan mebel.

Kalangan DPR mengkritik kelambanan pemerintah untuk menarik produk makanan Tiongkok tersebut. Anggota komisi IX mengeluhkan lambatnya razia dan pemusnahan produk manisan dan permen berformalin itu. Padahal, produk tersebut telah beredar belasan tahun di Indonesia.

Menanggapi hal itu, Ance -panggilan akrab Husniah Rubiana- membantah pemerintah lamban menarik produk makanan Tiongkok yang mengandung bahan berbahaya tersebut. “BPOM Tiongkok baru 2006 membolehkan produsen makanannya untuk menggunakan formalin pada produknya. Karena itu, tahun ini pejabat yang bertanggung jawab atas kebijakan itu dihukum mati pengadilan Tiongkok,” jelasnya. Dia lantas mencontohkan, sebelum 2006 permen White Rabbit, rasanya empuk. “Lembek dan bisa dikunyah. Kalau sekarang, permennya keras dan hanya bisa dihisap,” tambahnya.

Dengan penarikan puluhan produk makanan Tiongkok Juli lalu, pemerintah Tiongkok seolah kebakaran jenggot. Mereka langsung memeriksa ratusan produk ekspor makanan laut asal Indonesia. Hasilnya, sekitar 142 produk makanan laut Indonesia dimusnahkan karena menurut mereka terbukti mengandung formalin.

Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu buru-buru mengonfirmasi hal itu ke koleganya, Menteri Perdagangan Tiongkok Bo Xilai. Hasilnya, delegasi Tiongkok datang ke Indonesia untuk mengomunikasikan produk makanan kedua negara yang ditarik dan dimusnahkan. Tak sampai beberapa bulan, public warning tentang makanan Tiongkok berformalin yang sebelumnya diberitakan BPOM seolah hilang dari peredaran.

Berita tentang penarikan besar-besaran terhadap produk permen, seperti White Rabbit, Kiamboy, dan berbagai produk manisan buah, juga tidak pernah lagi diungkapkan secara terbuka kepada media. Pemerintah kala itu, lewat Departemen Luar Negeri dan Departemen Perdagangan, mengatakan, delegasi BPOM Indonesia dan Tiongkok telah bertemu untuk membicarakan masalah makanan berformalin yang ditemukan pada produk makanan kedua negara. Juru Bicara Departemen Luar Negeri Kristiarto Legowo pada awal Agustus lalu mengungkapkan, tidak ada hubungan langsung antara aksi pemerintah Tiongkok memusnahkan produk makanan laut Indonesia dan aksi pemerintah Indonesia memusnahkan produk manisan dan permen Tiongkok.

Menurut dia, dalam beberapa hari mendatang, delegasi Indonesia yang terdiri atas Departemen Perdagangan (Depdag), BPOM, DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan), serta Deplu akan bertolak ke Beijing untuk membicarakan standar makanan yang boleh masuk ke negara masing-masing.
Ketika ditanya tentang hal itu Selasa (4/9), Ance membenarkannya. “Tiongkok menginginkan kita menurunkan standar makanan sesuai dengan standar mereka,” ujarnya dengan nada tinggi. Pemerintah Tiongkok menginginkan penggunaan formalin pada makanan diizinkan.

“Tapi, saya tidak mau, terserah kalau di negara mereka menerapkan seperti itu. Itu kan rakyat mereka, bukan rakyat kita,” tegasnya. Menurut wanita yang sebentar lagi akan pensiun dari jabatannya tersebut, pemerintah Indonesia tetap melarang penggunaan formalin dalam makanan. “Negara lain di dunia ini juga menerapkan standar yang sama dengan bangsa kita,” katanya kepada wartawan yang mencegatnya usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan komisi IX kemarin.

Karena belum ada kesepakatan tentang standar makanan itu, Ance mengatakan, tiga pejabat BPOM dan Depdag kemarin bertolak ke Beijing. Rombongan tersebut membicarakan tentang penyesuaian standar makanan. “Yang jelas, eksporter Tiongkok harus mengikuti standar makanan yang diizinkan Indonesia jika masih ingin menjual produknya ke negara kita,” tuturnya.

Sementara delegasi Indonesia dan Tiongkok berdialog tentang perbedaan standar produk makanan masing-masing negara, BPOM dilarang untuk mengeluarkan public warning tentang berbagai merek dan jenis makanan Tiongkok yang berformalin. “Memang kami diminta untuk cooling down agar delegasi Indonesia berkomunikasi dengan pemerintah Tiongkok,” paparnya.

Dia kembali mengatakan, pemerintah Tiongkok minta standar makanan Indonesia diubah. “Mereka izinkan formalin digunakan 30 mg/kg produk makanan, tapi kita kan nol,” bebernya. Misalnya, obat tradisional di sana boleh menggunakan BKO (bahan kimia obat), sedangkan Indonesia tidak. “Nah, itu yang akan kita komunikasikan,” ujarnya tentang materi dialog delegasi kedua negara.

Penurunan intensitas razia dan pengurangan pemberitaan tentang produk Tiongkok berformalin diakui Ance sebagai permintaan Mendag Mari Elka Pangestu. “Yang minta cooling down menteri perdagangan. Sebab, dikhawatirkan penahanan produk laut kita ada hubungannya dengan public warning kita. Padahal, menurut saya, itu tidak benar,” keluhnya.

Meski telah dilarang untuk mengumumkan kepada masyarakat, BPOM tetap beroperasi, merazia, dan menarik beberapa produk makanan yang terbukti mengandung bahan pengawet berbahaya itu. “Selain 42 jenis produk yang sebelumnya ditemukan mengandung formalin, sekarang kami menemukan lebih dari seratus produk makanan Tiongkok yang juga mengandung formalin,” bebernya.

Temuan baru itu, sambung dia, telah dikomunikasikan dengan Presiden SBY. “Akan kami public warning-kan, tapi tunggu penarikan dan pemusnahan produk makanan laut kita mereda,” tukasnya. Sembari menunggu timing tepat untuk mengumumkan temuan BPOM yang baru tersebut, lembaga pengawas obat dan makanan tersebut tetap memusnahkan produk-produk makanan yang terbukti mengandung formalin. (Nostal Nuans Saputri)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: