Jangan Terjadi Perang Dagang

Selasa, 07 Agustus 2007

kompas-cetak187

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0708/07/ekonomi/3747289.htm

Pemerintah Indonesia dan China Diimbau Segera Selesaikan Masalah
Jakarta, Kompas – Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla berharap tidak terjadi perang dagang antara Indonesia dan China terkait adanya larangan produk permen China ke Indonesia, dan sebaliknya larangan produk ikan laut Indonesia ke China.

“Pemerintah kita dan China tentunya melindungi konsumen dalam negeri kita sendiri maupun konsumen China. Akan tetapi, jangan sampai ini menjadi perang dagang kedua negara. Kalau itu terjadi, tentunya tidak baik,” ujar Wapres Jusuf Kalla kepada pers di kediaman dinasnya di Jakarta, Senin (6/8).

Menurut Kalla, setiap negara tentunya akan melindungi keselamatan setiap konsumennya. Namun, semuanya tergantung hasil uji lembaga masing-masing negara atas produk yang beredar. “Sebaiknya, harus ada lembaga netral yang bisa menguji kualitas produk masing-masing,” lanjut Wapres.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan Indonesia melarang produk permen asal China beredar di pasar Indonesia. Alasannya, hasil penyelidikan BPOM menunjukkan permen produksi China itu mengandung formalin dan dianggap berbahaya bagi kesehatan.

Sementara, Pemerintah China melarang impor makanan laut asal Indonesia karena dituduh mengandung merkuri dan kadmium, logam, serta nitrofpural.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing sebenarnya telah melaporkan berbagai kasus seputar impor produk akuatik dari Indonesia. Kasus yang terjadi antara lain adalah perbedaan antara label kemasan dan isi hingga pemalsuan dokumen impor. “Sejauh ini sudah 253 kasus mengenai impor akuatik dari Indonesia yang bermasalah. Semua itu sudah dilaporkan ke Departemen Kelautan dan Perikanan di Jakarta,” ujar Atase Perdagangan KBRI Beijing Imbang Listiyadi ketika dihubungi, Senin.

Dia menambahkan, kasus yang terjadi antara lain kemasan berlabel ikan tuna yang ternyata bukan berisi ikan tuna. Selain itu, ada pula pemalsuan sertifikat yang dikeluarkan DKP dan penggunaan dokumen yang berbeda-beda.

Imbang mengatakan, KBRI sudah bertemu dengan Deputi Direktur Jenderal General Biro Keamanan Makanan Impor dan Ekspor dari General Administration of Quality Supervision and Inspection Quarantine China (AQSIQ) Lin Wei, Jumat (3/8) pekan lalu, yang menyampaikan pelarangan masuknya produk akuatik dari Indonesia.

“Untuk menyelesaikan masalah ini perlu didukung lobi tingkat tinggi dari Jakarta,” ujar Imbang Listiyadi.

Ketua Umum Lembaga Kerja Sama Ekonomi Sosial Budaya Indonesia-China Sukamdani S Gitosardjono menyatakan, pihaknya mengimbau Pemerintah Indonesia dan China untuk berdialog. Tujuannya agar persoalan perdagangan yang terjadi belakangan itu bisa segera diselesaikan sehingga hubungan dagang kedua negara pulih normal.

“Jangan sampai karena distorsi, hubungan perdagangan kedua negara yang telah berjalan baik ini justru terganggu dan terhambat,” ujar Sukamdani.

Pemerintah Indonesia dan China juga diimbau segera mengambil langkah konkret guna melindungi dan menjamin keselamatan dan kesehatan konsumen. Bagi produsen memproduksi barang-barang yang membahayakan harus ditindak tegas.

Lebih rinci
Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi meminta Pemerintah China menunjuk komoditas makanan laut Indonesia yang diduga tercemar. Dia juga menghendaki China menyebutkan perusahaan yang mengekspor makanan laut yang diduga tercemar sehingga dapat ditelusuri penyebabnya.

“Hubungan antarnegara ada mekanismenya, kita minta kepastian dari China berupa surat resmi. Karena berita penolakan ini kan baru dibaca di internet, maka belum pasti,” kata Freddy.

Freddy mengatakan, Uni Eropa saja selalu memberikan surat resmi bila menjumpai produk Indonesia yang standarnya di bawah ambang batas yang ditetapkan. Tahun lalu, misalnya, Uni Eropa mengatakan ada tujuh perusahaan yang produknya bermasalah, DKP langsung benahi.
Selain itu, DKP juga meminta hasil uji laboratorium yang menunjukkan bukti tercemarnya produk Indonesia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan, penghentian sementara impor produk perikanan Indonesia oleh China tidak berkaitan penarikan peredaran sejumlah makanan dan kosmetik dari China di Indonesia.

“Ini bukan perang dagang. Badan POM berwenang mengawasi dan menarik produk yang mengandung bahan berbahaya dan tidak berizin dari peredaran, baik produk impor maupun produk dalam negeri. Di China pun dilakukan pengawasan seperti itu,” ujar Mari.

Menurut dia, menarik suatu produk dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya atau melanggar aturan perizinan bukan tindakan yang sama dengan pelarangan. Sesuai aturan perdagangan internasional, tindakan itu diikuti dengan notifikasi terhadap negara pengekspor serta pemeriksaan yang lebih ketat oleh Bea dan Cukai dan Badan POM di pintu masuk impor.

Jika kandungan berbahaya masih ditemukan pada produk bermerek sama setelah disampaikan notifikasi, penghentian impor baru dapat dilakukan.

Namun, Mari menjelaskan, penghentian impor sementara tanpa didahului peringatan seperti yang dilakukan China dibolehkan dalam kondisi darurat, antara lain karena adanya ancaman kesehatan. Penghentian sementara seharusnya segera diikuti notifikasi dan bukti ilmiah. (HAR/JOE/RYO/DAY/LAS)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: