‘Perang Dagang’ Indonesia-Cina

Drs Suharto Msi
Kolom – Analisis, Wednesday, 08 August 2007

logo_br_kr6

http://www.kr.co.id/article.php?sid=133483

DALAM pekan-pekan terakhir ini kita disibukkan beredarnya produk-produk makanan, minuman, dan obat-obatan asal Cina yang mengandung zat sangat berbahaya bagi kesehatan yaitu formalin dan zat berbahaya lainnya. Sehari-hari mass-media memberitakan tentang razia BPOM terhadap produk tersebut di berbagai daerah. Awalnya razia semacam ini dilihat sebagai kegiatan biasa yang memang sudah seharusnya dilakukan. Keadaan menjadi berbeda setelah Pemerintah Cina secara mengejutkan juga melarang peredaran produk perikanan asal Indonesia dengan alasan tidak memenuhi standar kesehatan.

Tindakan pemerintah Cina mencekal produk perikanan Indonesia sangat patut dicurigai sebagai aksi balasan terhadap penarikan produk-produk asal negara tersebut di Indonesia.

Hal ini mempunyai implikasi dan sekaligus pesan yang kuat kepada pemerintah dan masyarakat Indonesia. Seharusnya hal tersebut tidak terjadi karena negara-negara lain telah melakukan tindakan yang jauh lebih keras terhadap produk asal Cina. Jepang, Singapura dan Australia serta sejumlah negara lain telah mengembalikan jutaan pasta gigi dan Kanada bahkan telah melarang impor dari Cina untuk produk itu. Pertanyaannya: “Mengapa Cina melakukan aksi balasan terhadap Indonesia sementara ke negara lain tidak?”

Dalam sepuluh tahun terakhir Cina telah menjadi negara dengan kemajuan ekonomi luar biasa. Pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 10%, pertumbuhan perdagangan internasionalnya rata-rata di atas 20%. Dengan berbagai kebijakan ekonomi yang jelas dan disiplin serta didukung oleh sumberdaya manusia yang bagus, Cina telah menjelma menjadi kekuatan ekonomi dunia terbesar kedua setelah USA melampaui negara-negara utama lainnya dalam hal perdagangan internasional.

Sementara Indonesia masih berkutat pada permasalahan internal yang membelit pasca krisis ekonomi tahun 1988. Tidak seperti Cina, kebijakan ekonomi Indonesia serba ragu dan tidak konsisten sehingga negara ini ketinggalan kereta jika dibandingkan dengan negara lain yang menghadapi krisis serupa. Akibatnya dari sisi daya saing dan daya tawar ekonomi Indonesia sangat lemah. Dari sisi politik dagang Indonesia juga sangat lemah, ini terlihat bahwa Indonesia selalu tergantung pada sedikit negara saja. Jika dahulu Indonesia bergantung pada Amerika Serikat kemudian bergeser ke Jepang saat ini ada kecenderungan untuk bergantung pada Cina.

Ketergantungan pada produk asal Cina terlihat dari perkembangan terakhir bahwa impor dari negara tersebut semakin jauh melebihi impor dari negara lain. BPS mencatat negara pemasok barang impor nonmigas terbesar ditempati oleh Cina dengan nilai 1,14 miliar US$ dengan pangsa 15,26 %, diikuti Jepang 0,92 miliar US$ (12,29 %) dan Amerika Serikat 0,67 miliar US$ (8,95 %). Sementara impor nonmigas dari ASEAN mencapai 21,18 % dan Uni Eropa sebesar 13,50 %. Sedangkan menurut golongan penggunaan barang, impor barang konsumsi dan bahan baku/penolong selama Januari-Februari 2007 meningkat masing-masing sebesar 23,28 % dan 13,05 % dibanding periode yang sama tahun 2006.

Dengan melihat fakta tersebut maka tidak mengherankan jika pemerintah Cina berani melakukan aksi balasan terhadap apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Karena terbukti dalam perdagangan internasional Indonesia sering menjadi bulan-bulanan negara lain yang kecil sekalipun misalnya Singapura. Tentu saja kondisi demikian akan merugikan masyarakat Indonesia, bisa jadi suatu saat kita hanya akan menikmati produk-produk tidak bermutu (junk product) dari negara lain tanpa bisa berbuat banyak.

Seharusnya kita mengantisipasi dan mengambil hikmah realitas tersebut. Dalam hukum dagang siapa yang kuat dia akan memperoleh keuntungan yang besar, siapa yang lemah akan memperoleh keuntungan kecil atau bahkan kerugian yang besar. Demikian pula dalam perdagangan internasional, kasus sepatu Nike, Reebok dan produk Cina semestinya menjadi pelajaran bagi pengelolaan ekonomi nasional.

Dari sisi keamanan produk maka pemerintah harus melakukan konsolidasi secara komprehensif, karena melibatkan banyak pihak, seperti pemerintah dan pengusaha, bahkan melibatkan pula aparat bea cukai. Tindakan tegas juga harus dikenakan kepada pihak importir maupun eksportir yang bila dengan sengaja memperdagangkan produk-produk yang jelas-jelas tidak memenuhi standar atau produk yang diproduksi mengandung zat berbahaya. Pemerintah juga perlu melakukan pengawasan ketat terhadap izin impor yang diberikan kepada importir makanan untuk tetap melaksanakan pengawasan terhadap produk asal Cina yang diimpor. (Penulis, Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi dan Direktur PPE FE UII)-z.

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: