Visi 2030 Memerlukan Rencana Aksi Strategis; Orientasi Pembangunan Harus Berbasis Sumber Daya Domestik

Sabtu, 24 Maret 2007

kompas-cetak148

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/24/utama/3404307.htm

Jakarta, Kompas – Mewujudkan impian ekonomi Visi Indonesia 2030 dengan segala target pencapaiannya harus disertai dengan rencana aksi strategis yang jelas dan konkret serta diimplementasikan secara nyata dan konsisten. Stabilitas politik dan keamanan, kepastian hukum, serta kepemimpinan yang kuat akan menjadi kunci sukses.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Mohammad S Hidayat mengatakan, tujuan akhir dari Visi Indonesia 2030 itu adalah mengurangi kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Tujuan ini hanya dapat dicapai jika ada strategi jitu yang diimplementasikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Strategi itu harus dibuat dengan melibatkan dunia usaha.

Implementasi kebijakan pemerintah perlu diperhatikan kemajuannya. “Kalau implementasinya tidak bisa berjalan, saya pikir pemerintah harus segera mengganti kebijakan atau malah mengganti orang,” ujarnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi memandang Visi Indonesia 2030 adalah cita-cita yang sulit dicapai jika pemerintah kurang memerhatikan tiga faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Faktor pertama, kestabilan politik dan keamanan. Mulai dari pemilihan lurah, kepala daerah, hingga pemilihan presiden, kerap sulit dikendalikan. Setelah Azahari yang diduga sebagai gembong teroris dinyatakan tewas beberapa waktu lalu, persoalan aksi-aksi teror kini merebak lagi. Investor bisa merasa takut menanamkan modal.

Faktor berikut adalah kepastian hukum supaya investor merasa tenang menanamkan investasinya. “Mustahil 30 perusahaan Indonesia yang diperkirakan masuk daftar 500 perusahaan besar dunia bisa eksis jika setiap perusahaan yang sukses selalu diganggu dengan kebijakan-kebijakan pemerintah sendiri,” ujar Sofjan.
Faktor lain yang tak kalah penting adalah kepemimpinan. Tanpa kepemimpinan yang kuat, pemerintahan tak akan kuat menghadapi persoalan bangsa saat ini. Pertumbuhan ekonomi tahun 2030 yang diperkirakan rata-rata mencapai 7,62 persen hanya dapat dicapai jika masalah-masalah penghambat pertumbuhan ekonomi segera diselesaikan.

Reorientasi
Peneliti pada Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada Mochammad Maksum menegaskan, Visi Indonesia 2030 akan tercapai apabila ada kemauan mengubah (reorientasi) pembangunan yang arahnya berbasis sumber daya domestik. “Pemerintah harus berani mengubah arah pembangunan dengan menciptakan industri berbasis pada sumber daya domestik yang kita miliki, seperti pertanian, perkebunan, kelautan, dan tambang. Hanya itu pilihannya,” ujarnya.
Maksum mencontohkan, sektor kehutanan hanya diserap kayunya, padahal kayu hanya memiliki nilai ekonomi 10 persen dari total nilai ekonomi kehutanan. Sumber daya hutan nonkayu bisa menyerap banyak tenaga kerja.

Di bidang pertanian, perkebunan kelapa sawit hanya menghasilkan kelapa sawit mentah (CPO). “Mengapa kita tidak mengembangkan industri pengolahan yang lebih maju yang bahan bakunya dari CPO sehingga kita tak perlu impor minyak dan produk olahan CPO lain,” katanya.

“Kita tidak pernah mau mencari nilai tambah dari industri pengolahan berbasis sumber daya domestik yang kita miliki. Semuanya serba ingin instan, rente, dan hanya menyejahterakan segelintir orang,” ujarnya.

Terkait dengan Visi Indonesia 2030, Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Fadhil Hasan mengungkapkan, untuk mencapainya, ada tiga hal yang harus dikedepankan pemerintah. Ketiga hal itu adalah memodernisasi pertanian, menumbuhkan industri manufaktur, dan mengelola sumber-sumber tambang.

Fadhil mengingatkan, misi sebagai penjabaran Visi Indonesia 2030 hendaknya jangan pula menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-2025.

Menurut Fadhil, target dari Visi Indonesia 2030 supaya masyarakat Indonesia berpendapatan per kapita 18.000 dollar AS per tahun terlalu sempit jika hanya mempertimbangkan pendapatan per kapita. Seharusnya, ada penjabaran parameter lain.

“Sebaiknya, ada catatan bahwa pendapatan per kapita 18.000 dollar AS per tahun dicapai dalam kondisi masyarakat yang berpendapatan merata,” ujar Fadhil.
Ekonom Standard Chartered Bank, Fauzi Ichsan, menegaskan, pemerintah tidak usah lagi membuat berbagai perencanaan. Tuntaskan saja program yang sudah dibuat. “Itu cukup,” katanya. (OSA/MAS/RYO)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: