Mewujudkan Visi Indonesia 2025 atau 2030

Darwin Zahedy Saleh
Opini, Jakarta | Senin, 19 Nov 2007

jurnas14

http://www.jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Opini&rbrk=&id=23036

Saat ini, kemauan untuk bangkit ada pada kaum elite kita dan sudah dinyatakan dalam berbagai visi Indonesia ke depan. Melalui Bappenas, pemerintah telah mencanangkan Visi Indonesia 2025, bahkan sudah berupa UU 17/2007, berjudul Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025. Bank Indonesia juga menghasilkan Visi 2020 dengan titik berat pada perekonomian Indonesia. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meluncurkan Visi 2030 yang menekankan pada keunggulan sektor manufaktur Indonesia. Secara lebih khusus, Yayasan Indonesia Forum juga telah meluncurkan buku Kerangka Dasar Visi Indonesia 2030, yang telah diserahkan kepada Presiden di Istana, pada bulan Maret 2007.

Berbagai visi itu menunjukkan banyaknya semangat dan impian kita. Akan tetapi, karena visi pada akhirnya akan diwujudkan, maka penjabarannya ke dalam misi-misi yang lebih terukur dan konkret menjadi penentu. Selain itu, mengingat jangkauan visi yang bersifat jangka panjang, lebih lama daripada umur pemerintahan, maka kesinambungan dan komitmen pemimpin di waktu selanjutnya menjadi penting dan menentukan. Karena itulah, proses politik menuju terbentuknya konsensus bangsa terhadap perwujudan visi itu diperlukan. Bangsa-bangsa lain, misalnya Malaysia, Cina, India, memiliki satu versi visi saja. Kita pun perlu menuntaskan konsensus itu dahulu. Selama belum terbentuk ke dalam satu visi yang kohesif dan komprehensif, energi yang dihasilkan tidak akan cukup mensugesti rakyat untuk bergerak bersama ke depan.

Pro-Poor, Pro-Job, Pro-Growth
Pemerintahan SBY-JK saat ini sudah bergerak ke arah perwujudan visi yang diamanahkan UU tersebut di atas. Pasca Pemilu 2004, Presiden menuangkan janji kampanyenya ke dalam dokumen-dokumen resmi pemerintahan, yang terstruktur dari kerangka makro hingga program aksi: agenda pemerintahan, strategi dasar dan target-target, serta program dan paket kebijakan-kebijakan terkait. Tiga Agenda pemerintahan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM itu adalah mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; adil dan demokratis; serta mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Agenda-agenda tersebut berusaha dicapai dengan tiga strategi dasar, pro-poor, pro-job dan pro -growth. Ketiga strategi ini jelas benar menunjukkan perhatian yang khusus pada penyelesaian masalah kemiskinan, pengangguran dan perlunya pertumbuhan untuk itu. Secara lebih konkret, agenda dan strategi dasar itu dituangkan ke dalam suatu Rencana Kerja Pemerintah/RKP, dengan prioritas dan tema tahunan yang terus disesuaikan dengan capaian dan konteks yang berkembang pada setiap tahunnya.

Dari tiga RKP yang ada, 2005; 2006; dan 2007, kita akan mendapatkan prioritas pemecahan masalah kemiskinan, pengangguran, investasi dan pertumbuhan serta pembangunan pertanian/perdesaan ada di posisi teratas. Prioritas-prioritas itu kemudian dijabarkan secara konkret ke dalam komitmen anggaran negara (APBN), di mana sektor-sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur dan hankam mendapatkan porsi terbesar dan terus meningkat. Selain itu, berbagai program yang bertujuan mengatasi problem mendesak dan jangka pendek untuk membantu kaum miskin juga mendapatkan perhatian utama (Bantuan Langsung Tunai; Askeskin; Raskin; obat murah dlsb.). Jadi, di lihat dari platform, kerangka kerja, komitmen anggaran hingga implementasinya, sudah jelas betapa pemerintahan kali ini berpihak kepada rakyat banyak.

Program-program yang bersifat jangka menengah-panjang antara lain adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM); Reforma Agraria dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Dalam PNPM, dilakukan integrasi dan perluasan cakupan berbagai proyek penanggulangan kemiskinan yang sebelumnya tersebar di tiap-tiap departemen. Melalui PNPM, jumlah penduduk miskin yang harus dijangkau di tahun 2007 ada sekitar 31,92 juta penduduk miskin atau sekitar 9,76 juta keluarga miskin. Sebaliknya jumlah lapangan kerja baru yang tercipta diperkirakan mencapai 12,5 sampai 14,4 juta per tahun, dengan asumsi bahwa ada sekitar 8 sampai 20 desa yang ikut berpartisipasi pada setiap kecamatan di program pengembangan kecamatan (PPK) dan program penanggulangan kemiskinan di perkotaan dan setiap desa rata-rata menciptakan sekitar 250 lapangan kerja baru setiap tahunya. Dalam Reforma Agraria, yang akan dilakukan secara bertahap mulai tahun 2007 hingga 2014, pemerintah bertujuan untuk memberikan akses rakyat terhadap tanah sebagai sumber ekonomi serta mengatasi sengketa dan konflik pertanahan yang ada.

Untuk lebih mempercepat partisipasi aktif rakyat pedesaan dalam program-program konkret pembangunan di atas, saat ini pemerintah meluncurkan program ‘Universal Service Obligation (USO)’. Direncanakan, pemerintah membangun jaringan telekomunikasi pada 38.000 desa yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi (blank spot) di seluruh Indonesia. Untuk tahun 2007 ini, Departemen Kominfo merencanakan pembangunan jaringan telekomunikasi pada 18.000 desa (dari total 70.000 desa di Indonesia).

Menuju Konsensus Bangsa
Kita sudah banyak melangkah maju dalam kehidupan politik, khususnya dalam penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis dan benar-benar langsung. Hanya saja kita masih belum sampai pada taraf mengajukan calon legislatif atau calon kepala daerah yang memiliki kompetensi dan padan dengan kompleksnya permasalahan daerah maupun bangsa. Kalangan elit kita yang terdidik masih demam dengan proses dan euforia politik. Bila itu terus berlanjut, maka kita akan terlambat bangkit. Penulis memimpikan ada forum ketua umum parpol, forum pemimpin redaksi – tidak kalah dengan forum rektor-yang membicarakan permasalahan bangsa dan jalan keluarnya. Kekuatan riel masyarakat cukup terepresentasikan di tangan-tangan ketua umum parpol dan pembentukan opini masyarakat ada di kalangan pers. Sudah saatnya, kelompok elit yang jumlahnya sedikit (6%) berperan mempelopori kebangkitan bangsa ini.
Penulis adalah ekonom senior UI, Ketua DPP PD-Bidang Ekonomi Keuangan
Fransiskus Saverius Herdiman

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: