Presiden Minta Keadilan; G-33 Harus Jeli Menyikapi Tawaran Negara Maju

Rabu, 21 Maret 2007

kompas-cetak128

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/21/ekonomi/3398943.htm

Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan kepada negara-negara besar untuk berlaku adil dalam perdagangan multilateral yang transparan. Sementara anggota G-33 diminta untuk terus memperjuangkan aspek dan pilar pembangunan di negara masing-masing.

Presiden Yudhoyono mengemukakan hal itu dalam sambutan pada pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri G-33 di Jakarta, Selasa (20/3), yang dihadiri sejumlah menteri.

Pertemuan G-33 dihadiri tak kurang dari 29 menteri dan perwakilan negara anggota G-33, selain Menteri Luar Negeri Brasil Celso Luiz Nunes Amorim selaku koordinator G-20, perwakilan Jepang atas nama G-10, dan Komisi Eropa untuk Perdagangan serta Dirjen Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Pascal Lamy. Mereka akan membicarakan soal kebijakan perdagangan dan subsidi pertanian.

Presiden Yudhoyono dalam kesempatan itu mengemukakan percakapannya dengan Presiden Amerika Serikat George W Bush baru-baru ini terkait pertemuan G-33. “Saya menekankan perlunya mengembangkan kepemimpinan untuk bisa menggerakkan kembali perundingan Doha selama ini,” ujar Presiden.

Presiden juga menggarisbawahi pentingnya persatuan dan solidaritas kelompok G-33 dan negara berkembang lainnya dalam negosiasi Putaran Doha.

“Pertanian sangat penting bagi strategi pembangunan Indonesia karena sektor itu tidak hanya memengaruhi pendapatan masyarakat pedesaan dan sumber penghidupan sekitar 25 juta petani Indonesia, juga menentukan kelangsungan hidup masyarakat miskin, terutama petani di Indonesia,” kata Presiden.

Untuk itu, Presiden menekankan pentingnya bagi negara-negara maju untuk memperkuat kemauan politis dan kepemimpinan dalam mengubah kebijakan perdagangan, pertanian, guna mendorong Perundingan Doha.

“Bagi Indonesia, hal ini akan meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk pertanian demi mengurangi pengangguran, penghapusan kemiskinan, dan memperbaiki ketidakseimbangan pembangunan daerah,” ujarnya.
Presiden mengemukakan masih adanya masalah dalam Perundingan Doha, yaitu hambatan tarif bagi akses pasar untuk produksi pertanian serta subsidi pertanian yang harus diturunkan di negara-negara maju.

Sementara itu, sejumlah perwakilan organisasi nonpemerintah dari sembilan negara berkembang di sela acara makan siang pertemuan kelompok G-33 mengingatkan agar kelompok G-33 harus lebih bersikap menuntut negara maju seperti AS dan Uni Eropa menurunkan subsidi pertanian. Sikap diam tidak menguntungkan. Meski begitu, tawaran pemotongan subsidi AS dan UE perlu disikapi secara jeli.

Direktur Eksekutif Institute for Global Justice Bonnie Setiawan mengatakan, kelompok G-33 jangan sampai lengah dengan tawaran pemotongan subsidi pertanian AS dan UE.

“Pemotongan subsidi itu harus dikaji lebih mendalam agar kita tidak terjebak tawaran semu,” katanya. (HAR/INU/MAS)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: