Imperialisme Modern

Bustanuddin Agus, Guru Besar Sosiologi Agama Universitas Andalas Padang
Kamis, 09 Nopember 2006

http://www.republika.co.id/kolom_detail.asp?id=271168&kat_id=16

Kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) ke luar negeri, termasuk ke Cina, tentu saja memasukan agenda untuk menggaet investor negara yang dikunjungi supaya tertarik menanamkan modalnya di Indonesia. Penanaman modal asing tampaknya sudah menjadi password di kalangan ekonom untuk membangun ekonomi Indonesia.

Dengan banyaknya penanaman modal asing ataupun modal dalam negeri memang benar akan menyerap tenaga kerja. Perekonomian rakyat sekitar tempat modal ditanamkan biasanya juga ikut bangkit kalau investasi dimaksud tidak mengurung diri dari masyarakat sekeliling. Usaha transportasi bertambah. Toko dan kedai kebutuhan buruh yang tinggal sekeliling perusahaan, bermunculan. Usaha rumah kontrakan disediakan oleh penduduk sekeliling.

Pemerintah tentu juga akan ketimbun rezeki. Pajak usaha dan royalti keuntungan tentu akan diterima oleh pemerintah. PLN dan PAM juga kebagian rezeki. Kalau banyak investasi asing, uang akan masuk ke kas negara tanpa susah-susah mencari investor dalam negeri yang capable dan acceptable. Dalam pergaulan antarbangsa, kita juga dipuji karena telah melaksanakan ekonomi pasar bebas.

Pacuan yang menggelikan
Tapi investasi asing seperti Cina, bukan lagi terbatas pada industri berat yang bangsa Indonesia belum mampu mengembangkannya, tapi juga merambah ke industri yang kita sendiri mampu mengembangkannya, seperti tekstil, obat-obatan, dan perdagangan retail. Nyatanya perusahaan asing juga masih sangat diharapkan, walaupun sekadar mengeksplorasi hasil bumi Indonesia, seperti untuk menambang emas dan mengeluarkan minyak dari perut bumi Indonesia.

Memang secara teori, membiarkan pengusaha nasional bersaing dengan perusahaan asing adalah suatu langkah untuk menjadikan perusahaan nasional bertambah dewasa, efisien, dan kuat seperti perusahaan asing yang telah arang melintang dalam bisnis internasional itu pula. Tapi persoalannya terletak pada kondisi perusahaan nasional yang baru mulai merangkak bangkit setelah diterjang oleh krisis multidimensional yang dipicu oleh krisis moneter pada akhir tahun 1997.

Membiarkan perusahaan nasional yang tengah tertatih-tatih karena belum sehat betul berpacu dengan perusahaan asing, apalagi perusahaan multi-nasional, tentu ibarat mengadakan lomba pacu antara bemo reot dan keretapi listrik super ekspres. Sebenarnya teori persaingan bebas akan menjadi ajang fastabiqul khaerat kalau yang berpacu itu relatif seimbang, misalnya sama-sama perasahaan maju, atau sama-sama rakyat suatu negara. Kalau tidak, yang akan disaksikan di pentas ekonomi nasional adalah suatu lelucon yang menggelikan. Akibatnya perusahaan nasional yang terpukul berat akan gulung tikar.

Andaikan yang menghasilkan barang-barang yang banyak dipakai oleh rakyat Indonesia, seperti sepeda motor, mobil, HP, segala jenis makanan dan minuman, tekstil, dan lainnya adalah hasil kerja bangsa sendiri, pertumbuhan ekonomi nasional meningkat pesat. Jutaan dolar AS devisa akan dapat digunakan untuk memperkuat ekonomi nasional dan mengangkat golongan miskin dari jerat kemiskinan struktural.

Memang dimaklumi bahwa pemerintah direpotkan oleh banyak perusahaan nasional dan perusahaan negara karena harus menyuntikkan dana dalam jumlah besar, seperti untuk likuidasi bank, menutup kerugian PLN, Garuda, keret api, PPD dan lainnya. Manajemen yang bobrok dan korupsi masih merupakan kanker yang menjadikan perusahaan tersebut tetap rugi. Tapi solusinya bukanlah menghadapkan mereka kepada saingan yang jauh lebih kuat dan demikian banyak pula. Pemerintah jangan terlalu menganakemaskan perusahaan dan investasi asing serta menganaktirikan investor dan perusahaan lokal. Padahal yang terakhir ini adalah anak kandung sendiri.

Permintaan sendiri
Namun ikut latah dengan investasi asing juga akan membawa akibat jangka panjang yang merugikan ekonomi nasional sendiri. Solusi yang tepat tidaklah mengganti semuanya atau sebagian besar dengan modal dan perusahaan asing. Akibatnya bangsa Indonesia akan menjadi buruh di tanah sendiri.

Jadi buruh di tanah sendiri atas permintaan sendiri namanya imperialisme modern. Imperialisme modern berbeda dengan imperialisme klasik atau sebelum kemerdekaan. Imperialis klasik datang ke daerah jajahan dengan membawa kapal yang hanya berisi tentara, pedagang, dan senjata. Rakyat jajahan dipaksa menjual hasil bumi mereka dengan harga murah kepada penjajah. Hasil bumi tanah jajahan mereka angkut ke negeri mereka. Di sana mereka olah dengan tenaga kerja mereka. Di sana pula mereka pasarkan kepada rakyat mereka atau kepada negara tetangganya. Limbahnya juga mereka buang di negeri mereka. Polusi udara karena asap pabrik juga terjadi di negeri mereka, walaupun juga berandil dalam meningkatkan suhu bumi dan efek rumah kaca secara keseluruhan.

Para bos asing dalam imperialisme modern hanya datang dengan pesawat membawa cek dan proposal. Pabrik, usaha dan segala macam investasi mereka lakukan di negeri ‘jajahan’ dengan upah buruh yang super murah. Buruh masih bisa hidup dengan gaji amat murah karena harga kebutuhan pokok yang dihasilkan petani dijaga demikian rupa supaya tetap murah dengan kebijakan impor, penetapan harga gabah yang murah dan lainnya.

Padahal kalau petani diberi subsidi dan kehidupan mereka dapat agak sejahtera, para penganggur di perkotaan akan suka kembali ke desa untuk bertani. Namun kebijakan ini tidak ditempuh karena buruh di perkotaan yang murah tentu sulit didapatkan dan menyulitkan investor asing.

Harga bahan mentah di negeri ‘jajahan’ juga murah. Murah karena sumber daya alamnya melimpah. Melimpah atau tidak melimpah juga tidak soal betul bagi investor asing. Yang penting cukup untuk mereka garap selama kontrak berjalan. Mereka akan mengurasnya tanpa pikir panjang. Pikiran hanya tertuju kepada satu titik, yaitu maximum profit. Barang produksi itu pun dipasarkan di daerah ‘jajahan’. Lalu investor yang ‘imperialis’ tersebut membawa atau mengirim cek bersih dengan harga jutaan atau miliaran dolar AS ke negeri mereka.

Investasi asing dikatakan sebagai imperialisme modern karena semuanya juga atas keinginan dan permintaan pemimpin negara yang ‘dijajah’ itu sendiri yang tentu dengan alasan atas persetujuan rakyat. Kucuran modal kepada Indonesia tidak cukup jadi pelajaran, walaupun Indonesia telah menderita dalam gurita utang luar negeri. Kemudian dipandang perlu lagi kucuran tenaga ahli, teknologi dan manajemen perusahaan asing itu sendiri.

Begini nasib ekonomi Indonesia di tengah raja-raja ekonomi dunia karena kita suka menempuh jalan pintas untuk mengatasi persoalan. Persoalan pengangguran, obatnya investasi. Defisit keuangan negara, obatnya pinjaman luar negeri atau investasi yang capable. Padahal, persoalan ekonomi kait-berkait dengan faktor sosial budaya yang lain, seperti kualitas sumber daya manusia (SDM), demografi, juga lingkungan.

Hasil pendidikan dan manajemen bangsa Indonesia belum bisa melakukan hal-hal yang tidak patut lagi dikuasai perusahaan asing itu. Kita harus menjadi tuan di rumah sendiri. Tapi hal tersebut tidak dapat dicapai, walaupun Indonesia sudah 46 tahun merdeka. Pantas menjadi renungan pemimpin bangsa ini, apa saja hasil pendidikan anak bangsa yang sudah 46 tahun merdeka ini?

Jepang, Jerman, Korea Selatan, setelah kalah perang, tidak sibuk meminjam modal ke luar negeri. Mereka memusatkan perhatian terlebih dahulu untuk mendidik tenaga-tenaga terampil dan kreatif. Ilmu, teknologi, dan percaya diri mereka bangun dulu secara sungguh-sungguh. Dengan manusia yang percaya diri dan punya ilmu serta keterampilan, mereka berhasil bangkit. Cina juga bangkit setelah terkungkung dalam rezim komunis Mao Tse Dong dengan disiplin, kerja keras, dan percaya diri.

Tapi pendidikan yang merupakan lembaga yang akan menggenjot kualitas SDM bangsa Indonesia sudah mulai pula diarahkan menjadi ‘perusahaan’ swadana. Perhatian utama lembaga perguruan tinggi bagaimana supaya mahasiswa lebih banyak mendaftar dengan arti uang SPP mereka juga banyak masuk. Dengan berubah status menjadi badan hukum milik negara (BHMN), untuk tidak mengatakan perusahaan milik negara (PN), besarnya uang SPP juga disesuaikan dengan cost yang harus dikeluarkan oleh perguruan tinggi.

Ikhtisar

  • Kampanye untuk memasukkan modal-modal asing bisa menjadi pintu bagi masuknya sistem imperialisme modern.
  • Imperialisme modern memungkinkan para ‘penjajah’ menguras kekayaan negara ‘terjajah’ dengan biaya murah untuk mendapat keuntungan berlimpah.
  • Dunia pendidikan sebenarnya bisa menjadi benteng untuk menangkal sistem imperialisme modern ini. Namun kini dunia pendidikan kini diarahkan menjadi perusahaan ‘swadana’.

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: