Harapan Kemandirian Ekonomi

Jumat, 26 Januari 2007

kompas-cetak118

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0701/26/ekonomi/3269503.htm

Jakarta, Kompas – Pemerintah memutuskan tidak lagi menggunakan Consultative Group on Indonesia yang sudah bertahun-tahun diandalkan untuk menutup defisit anggaran negara. Berbagai kalangan berharap, keputusan itu merupakan titik terang dalam perjalanan mengupayakan kemandirian ekonomi Indonesia.

Apresiasi terhadap keputusan pemerintah untuk tidak meneruskan keberadaan CGI antara lain disampaikan oleh ekonom dari Econit, Hendri Saparini. “Saya harus memberi selamat dan angkat topi untuk keberanian Presiden melakukan perubahan. Mudah-mudahan ini menjadi langkah awal kebijakan ekonomi Indonesia yang lebih mandiri,” kata Hendri.

Forum CGI, menurut Hendri, memang tidak menguntungkan Indonesia. Posisi tawar Indonesia selalu lemah bila berhadapan dengan “keroyokan” para kreditor dalam forum ini. “CGI selama ini lebih merupakan forum untuk bagi-bagi utang baru bagi Indonesia, dibandingkan forum lobbi untuk menyelesaikan beban utang, misalnya melalui moratorium, penghapusan utang, atau bentuk penyelesaian lain,” kata Hendri.

Direktur Inter-Cafe IPB Iman Sugema juga mendukung keputusan pemerintah untuk tidak lagi melanjutkan CGI. Alasannya, CGI merupakan kumpulan kreditor yang memperlemah posisi tawar Indonesia. Kreditor juga kerap mengintervensi kebijakan pemerintah. Di sisi lain, negara-negara yang tidak punya forum seperti CGI pun tetap mampu meminjam pada kreditor.

“Selain itu, 95 persen pinjaman Indonesia berasal dari tiga pihak yakni Bank Dunia, ADB, dan Jepang. Kreditur yang memberi pinjaman kecil malah sering mempengaruhi kreditur besar melalui forum CGI untuk menerapkan syarat yang ekstra ketat dan agenda politik yang tidak sesuai dengan agenda Indonesia,” kata Iman.

Dukungan terhadap keputusan pemerintah juga disampaikan oleh anggota DPR Dradjad Wibowo. Akan tetapi, Dradjad mengingatkan, langkah ini harus dibarengi dengan reformasi pengelolaan utang luar negeri Indonesia. Reformasi yang diperlukan, adalah pemerintah tidak boleh lagi mengandalkan utang sebagai sumber pembiayaan defisit anggaran, terutama defisit yang terkait konsumsi negara. Utang diharapkan hanya sekadar untuk membangun infrastruktur vital seperti pembangkit listrik.

“Selain itu, pola pikir para pengambil keputusan di Kantor Menko Perekonomian, Depkeu, dan Bappenas harus berubah drastis dari yang selama ini hanya sebagai birokrat utang, menjadi analis dan manajer utang seperti di perbankan,” ujar Dradjad.

Secara terpisah, pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia Chatib Basri menegaskan, pembubaran CGI tidak mengganggu aliran dana pinjaman dari kreditor karena komitmen pinjaman yang ada saat ini sudah disetujui beberapa tahun lalu. Posisi pembiayaan APBN dari pinjaman luar negeri akan tetap aman selama tiga kreditor terbesar masih berkomitmen membantu Indonesia, yakni Jepang, ADB, dan Bank Dunia.

“Yang harus dijelaskan adalah, jangan sampai orang berpikir bahwa pembubaran CGI akan menyebabkan pemerintah kehilangan sumber pembiayaan, sehingga anggaran terganggu dan akhirnya membuat perekonomian memburuk,” katanya.

Analis Ekonomi Mirza Adityaswara pun berpendapat pemerintah mengambil keputusan tepat karena situasi makro ekonomi sudah jauh lebih baik dibandingkan periode 1998-2000. Lagipula, sumber pembiayaan defisit APBN sekarang banyak dari Surat Utang Negara. “Kepentingan kreditur CGI dan investor SUN sebenarnya sama, yaitu Indonesia menjaga stabilitas ekonomi makro, meningkatkan lapangan kerja dan memperbaiki tata kelola,” kata Mirza.
Akan tetapi, Ekonom Universitas Gadjah Mada Tony Prasetiantono skema pinjaman lunak melalui CGI, merupakan solusi yang lebih baik dibandingkan pemanfaatan SUN untuk menutup defisit APBN.

“Bunga pinjaman CGI rata-rata kurang dari lima persen, sedangkan SUN mengikuti tingkat bunga komersial. Kalau pemerintah mengganti pinjaman CGI dengan menggunakan SUN, akan rugi menurut kalkulasi ekonomi,” kata Tony.

Meski begitu, Tony sependapat dengan pilihan mengakhiri CGI bila pemerintah dapat memanfaatkan peluang bilateral secara optimal untuk menutup defisit APBN.

“Forum CGI memang lebih baik diakhiri bila pemerintah mampu bernegosiasi dengan tangguh pada tingkat bilateral, terutama dengan Jepang, Bank Dunia, dan Bank Pembangunan Asia, untuk mendapat skema pinjaman yang lunak seperti CGI, jangan dengan bunga lebih yang lebih tinggi,” ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Shin Ebihara mengatakan, pihaknya akan menyampaikan hasil pembicaraan dengan Menko Perekonomian Boediono terkait rencana pemerintah mengubah format CGI kepada pemerintah Jepang. “Kami akan membawanya ke Tokyo. Jadi intinya kami sudah mendapat penjelasan dan nanti, Tokyo yang akan menanggapi langsung,” katanya.

Ekonom Bank Pembangunan Asia untuk Indonesia Ramesh Subramaniam atau ADB menegaskan, pembubaran CGI merupakan hak prerogatif pemerintah karena pembentukannya berdasarkan kebutuhan Indonesia dalam menjelaskan perkembangan perekonomiannya kepada para kreditor. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari mekanisme baru untuk menjembatani negosiasi dengan kreditor.

“ADB dan yang lainnya (anggota CGI) sebenarnya punya banyak kesempatan untuk berbicara dengan pemerintah pada pertemuan tahunan CGI. Namun, itu terserah pemerintah sebagai pemilik hak prerogatif,” katanya. (DAY/TAV/FAJ/OIN)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: