Dari Syariah ke Korporatokrasi; Amien Rais: Perdebatan Agama, Negara dan Demokrasi di Indonesia Sudah Selesai

Opini Publik, Saturday, 24 February 2007

logo_br_kr3

http://www.kr.co.id/article.php?sid=114269

Tulisan ini merekam sebagian kegiatan dan pemikiran Profesor Amien Rais ketika berkunjung ke Amerika Serikat memenuhi undangan Columbia University di Kota New York awal Februari 2007 ini. Menarik mengikuti serangkaian diskusi, seminar, ceramah dan perkuliahan yang menandai dimulainya program terbaru SIPA (School of International and Public Affairs) di universitas ternama itu, yaitu sebuah Pusat Kajian tentang Demokrasi, Toleransi dan Agama atau CDTR (Center for the Studies of Democracy, Tolerantion and Religion). Dikepalai oleh Profesor Alfred Stepan, pakar berpengaruh dalam bidang demokrasi dan hubungan sipil-militer di Amerika Latin, Eropa Selatan dan -kini juga-Asia dan Afrika, CDTR memperkenalkan sudut pandang baru (atau setidaknya berbeda) dalam studi mengenai demokrasi dan agama.

Bersandar pada studi Stepan sendiri, CDTR menempatkan kajian mengenai agama dalam hubungannya dengan demokrasi sebagai bagian dari wacana (kebijakan) publik kontemporer. Alih-alih memperdebatkan isu sekularisme versus teokrasi, Stepan memilih mendiskusikan agama sebagai faktor signifikan yang mengawinkan beragam elemen sosial lain dalam masyarakat sipil dengan nilai dasar demokrasi, yaitu toleransi. Menurutnya, demokrasi bisa bertahan dan kemudian berkembang apabila nilai dan prinsip toleransi dipraktikkan dalam kehidupan keagamaan.

Atas dasar itulah Stepan menjatuhkan pilihan kepada Prof. Amien Rais untuk menjadi pembuka kajian CDTR. Pertimbangannya tentu saja adalah keberhasilan reformasi politik Indonesia yang relatif damai. Dalam studi Stepan, kinerja demokrasi Indonesia di antara negara-negara Muslim di seluruh dunia hanya bisa disamai oleh Senegal. Dalam rentang angka indeks 1 (terburuk) dan 20 (terbaik), Indonesia bersama-sama Senegal mencapai angka indeks tertinggi 18. Oleh karenanya menarik untuk mengeksplorasi pengalaman demokrasi Indonesia itu melalui salah satu ikon utamanya: Amien Rais (AR)

Dalam pandangan AR, perdebatan di seputar agama, negara dan demokrasi dalam konteks Indonesia praktis sudah “selesai”. Amandemen empat kali terhadap Undang-Undang Dasar 1945 mengunci perdebatan itu dengan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan memantapkan demokrasi sebagai alat untuk mencapai berbagai tujuan negara. Bagi AR, isu kontroversial mengenai negara Syariah atau negara Pancasila tidak perlu terlalu diperdebatkan, jika diingat bahwa pada dasarnya Syariah memberikan paradigma etika dan moral serta prinsip asasi berupa keadilan multidimensional yang harus ditegakkan. Dengan kata lain, bilamana sebuah pemerintahan telah berusaha menegakkan keadilan sosial, ekonomi, hukum, politik dan pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, maka diyakini bahwa pemerintahan itu telah melaksanakan ajaran Islam di bidang kenegaraan.

Syariah Islam memang diterapkan di Aceh dan mungkin di beberapa kabupaten/kota tertentu, tetapi dalam konteks yang berbeda. Di Aceh, ia diterapkan dalam konteks implementasi hasil kesepakatan Helsinki yang memberi warga Aceh otonomi luas termasuk dalam menerapkan aturan-aturan yang kemudian dinamakan sebagai Syariah Islam itu. Di daerah-daerah lain, penerapan aturan daerah yang berorientasi pada Syariah Islam terkendala oleh berbagai kondisi empirik yang tidak memungkinkannya berlaku. Berbagai kajian menunjukkan bahwa penerapan aturan-aturan itu sulit dilakukan karena komplikasi hukum yang diakibatkannya.

Oleh karenanya, dalam pandangan AR, yang dihadapi demokrasi Indonesia adalah bagaimana instrumen politik ini bisa membawa kita kepada janji-janjinya, seperti mengurangi jurang kaya-miskin, pengangguran, memerangi pembalakan liar dan memberantas korupsi. Demokrasi ditunggu-tunggu karena ia diyakini paralel dengan kemakmuran ekonomi dan keadilan sosial. Pemantapan demokrasi di negara seperti Indonesia -yang baru saja melewati masa-masa transisional yang kritis- oleh karenanya sangat bergantung apakah ia dinilai telah membawa kepada kemakmuran dan keadilan sosial. Di situlah letak titik paling krusial dalam perjalanan bangsa dengan penduduk muslim terbesar di dunia itu dengan demokrasi.

Simpul krusial itu berjalin berkelindan dengan gejala yang kini umum dihadapi bangsa-bangsa di dunia: globalisasi. AR meyakini bahwa globalisasi berkembang beriringan dengan gejala kembarnya, yaitu apa yang disebut berbagai kalangan sebagai “korporatokrasi.” Inilah gejala yang memungkinkan perusahaan-perusahaan raksasa dunia mengendalikan tatanan dunia di bidang politik, ekonomi, militer, sosial dan kultural. Dalam genggaman perusahaan-perusahaan yang beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan kalau perlu sepanjang tahun tanpa henti inilah tatanan dunia dikendalikan. Motivasi utama tatanan semacam itu tentu saja adalah keuntungan atau profit.

Mengutip berbagai sumber, antara lain John Perkins dalam buku larisnya “Confession of an Economic Hit Man”, AR menyebut 7 (tujuh) pilar penyangga korporatokrasi. Pertama tentu saja perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Dalam berbagai kasus, yang menonjol adalah perusahaan-perusahaan dunia yang bergerak di bidang energi dan ekstraksi sumber daya alam (sumberdaya mineral, minyak bumi dan gas). Melalui operasi perusahaan-perusahaan inilah tatanan dunia di bidang ekonomi, politik dan militer banyak dipengaruhi.

Kedua, sistem keuangan internasional yang memungkinkan bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan internasional mensuplai kebutuhan keuangan dalam tatanan korporatokrasi. Operasi lembaga-lembaga ini membantu tatanan korporatokrasi membentuk pasar permintaan dan penawaran dalam komoditi-komoditi utama dunia, seperti minyak bumi dan gas yang menjadi sumber energi utama dunia saat ini. Melalui pasar inilah terbentuk pola perdagangan dan transaksi komoditi antar-negara yang menguntungkan sebagian kecil pemainnya dan merugikan sebagian besar bangsa-bangsa penghasil komoditi itu.

Ketiga, pemerintah negara-negara Barat (terutama Amerika Serikat dan Inggris) yang menjadi home countries perusahaan-perusahaan raksasa itu. Tanpa bantuan mereka, mustahil perusahaan-perusahaan itu dapat mengepakkan sayap operasinya di berbagai belahan dunia. Idem ditto, tanpa bantuan perusahaan-perusahaan ini, mustahil pemerintah negara-negara Barat dapat mengembangkan sistem politik, pemerintahan dan ekonomi yang mapan.

Keempat, kemampuan militer yang dimiliki home countries yang memungkinkan operasi perusahaan-perusahaan raksasa dunia berjalan lebih mulus. Meskipun sangat jarang terjadi keterlibatan militer secara fisik, kasus pengerahan dan pendudukan pasukan Amerika Serikat di Irak saat ini adalah contoh mencolok bagaimana tatanan korporatokrasi pada akhirnya juga bersandar pada pilar yang keempat ini. Pada sebagian besar kasus, kekuatan militer pada umumnya hanya digunakan sebagai alat deterens.

Kelima, elite nasional yang negaranya menjadi host countries perusahaan-perusahaan raksasa dunia. Posisi politik mereka sangat menentukan apakah tatanan korporatokrasi akan semakin mencengkeram sebuah negara atau tidak. Lemahnya posisi politik elite nasional dan keengganan mereka untuk berdiri setara dengan perusahaan-perusahaan raksasa dunia memudahkan cengkeraman-cengkeraman itu. Sebaliknya, posisi politik yang kuat dan kemauan kuat untuk berdiri setara tentu akan menyulitkan tatanan korporatokrasi beroperasi secara semena-mena.

Keenam, media massa, terutama yang beroperasi dalam jaringan transnasional. Pembentukan opini oleh media dengan jaringan semacam ini dapat menimbulkan efek “cuci otak” yang luar biasa. Efek itulah yang kemudian membantu tatanan korporatokrasi berkembang tidak hanya di kalangan terbatas, tetapi juga ke kalangan-kalangan yang lebih luas. Efek itulah yang kiranya menjadi dasar bagi berkembangnya opini-opini pertentangan Islam-Barat pasca-kejadian 11 September 2001 di Amerika Serikat.

Ketujuh, intelektual yang terkooptasi. Mereka memiliki peran menjustifikasi secara ilmiah bercokolnya korporatokrasi. Melalui kajian mereka lahir beragam argumen yang paralel dengan operasi korporatokrasi. Pendanaan yang tak terbatas disediakan untuk mendukung kajian-kajian para intelektual semacam ini.
Bagi AR, dalam genggaman ketujuh pilar korporatokrasi itulah demokrasi di Indonesia kini menghadapi tantangan terbesarnya. Dalam genggaman merekalah berkembang secara masif gejala yang ia populerkan sebagai “state-captured corruption” atau “state-hijacked corruption”. Yaitu korupsi berskala mega yang melibatkan pelaku-pelaku berskala raksasa yang memegang “tengkuk” negara: eksekutifnya, legislatifnya, yudikatifnya, tentaranya, polisinya, media massanya, lembaga swadaya masyarakatnya, intelektualnya. Inilah gejala yang nyata-nyata dapat meruntuhkan kinerja demokrasi di negara yang tengah mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan demokratisnya seperti Indonesia. q-o

Riza Noer Arfani adalah Pengajar pada Program Pasca-Sarjana Hubungan Internasional UGM dan Peneliti pada Pusat Pengkajian Strategi dan Kebijakan (PPSK). Yogyakarta : mendampingi Prof. Amien Rais selama berkunjung di Columbia University, New York, NY, University of Chicago, IL dan University of Notre Dame, South Bend, IN , Amerika Serikat, 5-14 Februari 2007.

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: