Menyiasati Pilihan-pilihan Pelik

Faisal Basri
ANALISIS EKONOMI;  Senin, 29 Januari 2007

kompas-cetak119

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0701/29/utama/3276652.htm

Untuk terus memelihara momentum percepatan pertumbuhan ekonomi yang telah mulai menyembul kembali sejak triwulan kedua tahun 2006, tak pelak lagi investasi merupakan kata kuncinya. Pertumbuhan konsumsi pemerintah yang belakangan ini meroket sehingga menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi tak mungkin terus-menerus bisa diandalkan.

Bagi perekonomian yang menganut rezim devisa bebas dan sistem nilai tukar mengambang seperti Indonesia, ekspansi fiskal tidak akan pernah memberikan dampak yang optimal. Hal ini disebabkan untuk membiayai peningkatan pengeluarannya, pemerintah harus bersaing dengan swasta untuk memperebutkan dana-dana yang tersedia di dalam negeri sehingga membuat suku bunga di dalam negeri cenderung akan meningkat. Dengan demikian, ekspansi fiskal akan menekan investasi swasta (crowding-out effect).

Idealnya, di tengah swasta domestik yang sedang mengalami kesulitan pembiayaan, peran pemerintah bukannya sebagai pesaing sektor swasta, melainkan menjadi pelengkap atau bahkan mendorong lebih jauh peran swasta dalam meningkatkan kapasitas produksi dan kegiatankegiatan ekonomi produktif. Untuk itu, pemerintah harus membatasi penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yang baru.

Pemerintah tak bisa hanya berkeluh kesah dan “menghardik” bank-bank besar, termasuk bank-bank BUMN, yang ternyata terus saja menambah dana yang diparkir dalam bentuk SUN ketimbang melakukan ekspansi kredit investasi secara berarti. Sepanjang masalah-masalah struktural yang menggelayuti industri perbankan kita tak kunjung diselesaikan secara tuntas, jangan berharap perbankan Indonesia akan memberikan sumbangan berarti bagi peningkatan investasi produktif, apalagi mengingat bahwa mayoritas kepemilikan atas bank-bank nasional kita sudah berada di tangan asing.

Harus dicermati pula bahwa porsi SUN yang berada di tangan investor asing kian bertambah besar sehingga meningkatkan potensi terjadinya instabilitas makro-ekonomi yang berasal dari gangguan-gangguan luar (external shocks). Ditambah dengan penguasaan investor asing dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia dan saham-saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta yang sedemikian sangat menggelembungnya dalam dua tahun terakhir, sungguh kita semakin terseret ke arena sistem keuangan global yang kian liar dan sama sekali tak bisa kita kendalikan.

Pilihan untuk menambah penerbitan obligasi global dalam denominasi dollar Amerika Serikat juga sepatutnya lebih diwaspadai. Selain harus membayar suku bunga yang relatif jauh lebih tinggi ketimbang utang bilateral dan multilateral, global bonds turut menambah eksposur perekonomian kita dari gejolak eksternal. Hari-hari ini sepatutnya kita mempertanyakan tentang sudah seberapa kecilnya kedaulatan keuangan yang tersisa.

Sementara itu, kedaulatan pangan kita sudah terkikis. Demikian pula dengan kedaulatan energi, sebagaimana tercermin dari lemahnya pemerintah memosisikan diri dalam kasus Blok Natuna, Blok Cepu, dan juga “jaminan” Presiden untuk memperpanjang pasokan gas kepada Jepang jauh hari sebelum masa kontrak berakhir.

Kedaulatan semu
Ditambah dengan kasus penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Microsoft yang nyata-nyata mengerdilkan potensi kita untuk lebih mandiri dalam mengembangkan teknologi informasi, sungguh kita harus menghitung kembali berbagai ancaman tersebut terhadap kedaulatan ekonomi yang selanjutnya berujung pada kedaulatan politik.

Namun, kita tak ingin kedaulatan yang semu. Membubarkan Consultative Group on Indonesia (CGI), tetapi melanjutkan berutang lewat jalur bilateral dan multilateral, bisa tergolong ke dalam bentuk yang semu itu. Jika pemerintah berutang secara bilateral ataupun multilateral, prosesnya akan lebih tertutup ketimbang CGI.

Agenda-agenda terselubung dari para “saudagar” yang sedang bertengger di puncak kekuasaan lebih sulit dideteksi dan dimonitor. Pertimbangan-pertimbangan nonekonomi makin terpinggirkan karena para menteri nonekonomi tak lagi terlibat secara langsung sehingga proses perundingan akan lebih bersifat teknokratik yang sangat berpotensi disusupi kelompok-kelompok kepentingan politik dan bisnis.

Harus diingat bahwa sejak tahun 2003—bukan sejak tahun lalu sebagaimana dikatakan Presiden—forum CGI telah berubah format. Pertemuan tak lagi dipimpin pihak Bank Dunia, melainkan oleh pihak Indonesia dan pula melibatkan kelompok-kelompok nonpemerintah. Perundingannya pun bersifat terbuka sehingga bisa dimonitor oleh masyarakat sipil.

Kelompok-kelompok kekuatan sipil jangan sampai terpana oleh jargon kemandirian yang bisa jadi semu belaka. Ke depan, kekuatan-kekuatan sipil akan lebih sulit memonitor dana-dana bantuan dari berbagai negara dan lembaga internasional, termasuk dana hibah yang diperuntukkan bagi penguatan kekuatan-kekuatan sipil itu sendiri.

Kita tak hendak mengisolasikan diri dari kancah pergaulan dunia karena kita meyakini bahwa faham isolasionis atau otarki bukanlah pilihan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Cita-cita Proklamasi harus kita junjung tinggi, yakni bagaimana kita bisa bergaul di kancah internasional dengan tidak mengorbankan harkat dan martabat sebagai bangsa. Internasionalisasi perekonomian harus diabdikan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, bukan kemakmuran orang per orang ataupun kelompok-kelompok tertentu, yang itu-itu saja.

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: