Langkah Gagap Pemerintah

Bambang Setiawan
Senin, 06 Maret 2006

kompas-cetak103

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0603/06/Politikhukum/2483937.htm

Sebagai penentu kebijakan politik, pemerintah dipandang sebagai satu-satunya instrumen legal yang berwenang mengatur masuknya kepentingan asing ke dalam negaranya. Sayangnya, pada era pasar bebas saat ini peran tersebut tampaknya kurang serius dijalankan Pemerintah Indonesia.

Terkait dengan peran negara dan ekonomi pasar bebas, terdapat dua pandangan yang tampaknya bertolak belakang. Di satu sisi, peran negara saat ini dipandang sudah jauh berkurang. Kekuatan pasar membuat posisi negara termarjinalkan. Pandangan ini, tercermin dari pernyataan Kenichi Ohmae tentang kian tidak relevannya batas-batas negara bangsa dalam perkembangan ekonomi dunia saat ini. Francis Fukuyama juga menengarai kemenangan liberalisme sebagai kata akhir dari sejarah.

Adapun pandangan yang berseberangan mengatakan, peranan negara saat ini justru sangat besar. Ekonomi pasar yang menjadi ciri globalisasi saat ini tidak akan bisa berjalan tanpa negara yang bertindak sebagai regulator dan penentu kebijakan politik. Pandangan ini tercermin dari pernyataan Kiren Aziz Chaudhry yang mengatakan bahwa berfungsinya pasar tidak mungkin ada tanpa institusi hukum, administrasi dan regulasi yang dijalankan oleh pemerintah. Semakin kompleks produk yang beredar di pasar, maka peranan negara dituntut semakin besar. Dengan kata lain, tuntutan terhadap peranan negara justru jauh lebih besar saat ini dibandingkan era-era sebelumnya.

Sayangnya, di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, pemerintah cenderung hanya bertindak sebagai pembuka pintu lebar-lebar. Namun, dia tak mampu menutup dan menata letak barang di dalamnya. Bahkan, Pemerintah Indonesia terkesan tidak memiliki skema yang jelas dalam menghadapi berbagai persoalan yang terkait dengan efek globalisasi dan pasar bebas. Gejala ini setidaknya tercermin dari tiga kasus berikut yang tengah mendapat perhatian luas masyarakat, seperti membanjirnya barang-barang produksi China ke Indonesia, penjualan lahan Pulau Bidadari kepada orang asing, dan konflik yang terjadi antara PT Freeport Indonesia (PT FI) dan masyarakat lokal.

Membeludaknya produk China, mulai dari garmen, elektronik, hingga pernak-pernik peralatan rumah tangga, di satu sisi memang membuat konsumen sangat diuntungkan karena harga barang-barang menjadi sangat murah, sebagaimana pengakuan separuh responden jajak pendapat Kompas kali ini. Bahkan dua pertiga bagian (66,2 persen) responden mengungkapkan rasa senangnya atas munculnya barang-barang murah dari negeri Tirai Bambu.

Impor produk dari China ke Indonesia memang meningkat drastis akhir-akhir ini. Dari tahun 2004 ke 2005 saja terjadi peningkatan sebesar 51 persen. Akan tetapi, gelombang pasar bebas yang didukung oleh Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO) ini tak pandang bulu dalam menerpa negara-negara konsumen. Dengan demikian, yang terjadi adalah tergulungnya kekuatan pemodal lokal yang kecil oleh pemodal raksasa. Ancaman limbungnya industri garmen dalam negeri Indonesia akibat gempuran pakaian serbamurah dari China adalah sebuah ironi di balik eforia kebebasan perdagangan.

Dalam hal ini, publik memandang Pemerintah Indonesia tidak memiliki kepedulian yang serius untuk melindungi produk-produk bikinan lokal, sebagaimana dinyatakan oleh 58,7 persen responden. Padahal jaringan garmen, mulai dari hulu hingga hilir, telah dikuasai oleh produk asal China. Bahkan, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) memperhitungkan, sekitar 60 persen produk garmen di pasar regional Tanah Abang dan 80 persen produk garmen di sentra perdagangan Mangga Dua adalah produk impor, yang mayoritas dikuasai produk China.

Cenderung lemahnya posisi negara Indonesia ketika berhadapan dengan kekuatan pasar maupun pengaruh modal asing juga terlihat pada pada bidang- bidang lainnya. Indonesia tampak tergagap dengan situasi kebaruan yang terbawa oleh gelombang globalisasi. Dalam situasi yang serba cepat, negara tidak bertindak sebagai regulator yang piawai.

Pemerintah kedodoran di sana-sini. Penjualan lahan Pulau Bidadari di wilayah Manggarai oleh penduduk lokal kepada orang asing, misalnya, menjadi bukti yang cukup untuk mengatakan bahwa pemerintah belum siap menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam era pasar bebas saat ini.

Implikasi yang cukup serius dari penjualan pulau kepada orang asing adalah bakal tergerogotinya komitmen kepada negara bangsa. Jika pengawasan dan regulasi yang dilaksanakan oleh pemerintah tidak jelas, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia hanya akan menumpang tinggal di tanah milik orang asing. Terlebih, selama ini kepedulian pemerintah terhadap pulau-pulau terpencil terasa sangat lemah. Setelah Sipadan dan Ligitan lepas ke tangan Malaysia, lalu Blok Ambalat coba direbut negeri jiran itu, kini dengan mudahnya sebuah pulau beralih tangan kepada orang asing. Kondisi tersebut menyebabkan 67,5 persen responden menilai rendahnya kepedulian pemerintah terhadap pulau-pulau di wilayah terpencil.

Penolakan yang tegas dari masyarakat atas kepemilikan ataupun campur tangan pengelolaan asing di dalam wilayah kepulauan di satu sisi menjadi bukti masih kuatnya rasa nasionalisme warga negara. Suara penolakan, misalnya, dinyatakan 70, 5 persen terhadap pengelolaan oleh pihak asing dan 93,8 persen jika pulau dibeli oleh pihak asing.

Kasus pemblokiran jalan masuk ke PT FI di Tembagapura, Papua, dan serangkaian demonstrasi menuntut penghentian operasi penambangan perusahaan AS tersebut menunjukkan persoalan ketidakadilan bisa memicu tumbuhnya rasa nasionalisme yang berhadapan dengan kepentingan investasi dan perdagangan bebas. Meskipun penutupan usaha pertambangan PT FI dianggap tidak rasional oleh lebih banyak responden jajak pendapat ini (45,7 persen berbanding 37,9 persen). Mereka sepakat bahwa telah terjadi ketidakadilan dalam pembagian keuntungan antara pihak asing, Pemerintah Indonesia, dan penduduk lokal di sekitar pertambangan. Bahkan, lebih jauh, 65,5 persen responden menganggap keberadaan usaha-usaha pertambangan di Indonesia selama ini cenderung merugikan bagi masyarakat sekitar.

Ketidakberdayaan Pemerintah Indonesia menghadapi situasi yang kian memburuk, antara tetap mempertahankan keberadaan PT FI ataukah meloloskan permintaan sebagian masyarakat Papua untuk menutup usaha pertambangan yang sudah beroperasi sejak 1967, menunjukkan lemahnya posisi negara ketika berhadapan dengan perusahaan multinasional. Regulasi yang seharusnya dapat diterapkan dengan prinsip keadilan terlalu sulit dilakukan. Selama ini saham pemerintah hanya 9,36 persen, sisanya milik pihak asing. Sementara itu, penduduk lokal hanya mendapatkan sekitar satu persen dari laba kotor perusahaan. Kerugian di pihak Indonesia masih ditambah lagi dengan besarnya dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh usaha pertambangan itu.

Menyerahkan sepenuhnya kepada pasar, tanpa menyiapkan regulasi yang matang dalam menghadapi kecenderungan global pasar bebas, dapat menyeret bangsa Indonesia kepada ketidakmampuan permanen untuk bangkit sebagai negara penentu.

Padahal, dengan populasi lebih dari 200 juta jiwa dan sumber daya alam yang demikian besar, potensinya untuk menjadi negara produsen pantas untuk diperhitungkan. Namun, untuk itu tentu diperlukan kebijakan pemerintah yang tepat dan berani. (Litbang Kompas)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: