Bangkitnya Kapitalisme Negara

Sri Hartati Samhadi
Bisnis; Senin, 17 Desember 2007

kompas-cetak104

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0712/17/ekonomi/4086267.htm

Masih ingat dengan gelombang penolakan di dalam negeri terhadap akuisisi asing atas berbagai aset yang menjadi ikon nasional, seperti Telkomsel, Indosat, Bank BCA, Bank Danamon, dan Semen Gresik beberapa tahun lalu?

Indonesia tidak sendiri dengan sentimen nasionalisme yang menolak dominasi atau masuknya asing di sejumlah sektor strategis seperti telekomunikasi, perbankan, semen, energi, dan pertambangan. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa pun mulai gamang menghadapi manuver agresif dan kolosal dari Temasek dan lembaga-lembaga investasi pemerintah (sovereign wealth funds/SFWs) negara lainnya yang beberapa tahun terakhir terus memborong berbagai aset penting di negara mereka.

Berlimpah uang dari surplus cadangan devisa, neraca perdagangan, tabungan dan dana pensiun di dalam negeri mereka, atau banjir devisa dari minyak (petrodollar) yang terus membengkak, SFW-SFW dari negara-negara yang diuntungkan oleh booming perekonomian global seperti China dan Singapura atau negara-negara pengekspor minyak Timur Tengah, seperti Arab Saudi, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, dan Kuwait, seakan tak pernah kehabisan amunisi untuk menimbun aset-aset global yang menguntungkan.

Dunia berbalik. Jika dulu lembaga investasi Barat seperti hedge fund dan fund management memburu korban di

negara-negara berkembang, kini negara-negara berkembang ramai-ramai berlomba memperkuat lembaga investasi mereka sendiri dan mencari target di negara lain, termasuk negara-negara maju. BUMN yang wewenangnya semakin dipereteli dan pamornya semakin meredup di Indonesia justru menjadi motor kemajuan ekonomi dalam negeri sekaligus pionir dalam manuver globalisasi, internasionalisasi dan akumulasi kekayaan sejumlah negara berkembang lain di pentas global.

Berbeda dengan sebelumnya, investasi BUMN-BUMN atau SFW sekarang ini tidak lagi hanya di instrumen konvensional berpendapatan tetap seperti surat utang yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan AS dan negara-negara maju lain (Treasury-bills/T-bills). Daftar belanjaan mereka kini jauh lebih beragam dan tidak memilih-milih. Mulai dari komoditas yang menawarkan keuntungan tinggi hingga operator pelabuhan, Museum Lilin Madame Tussaud, real estat, saham perusahaan otomotif, dan bank.

Dengan manajemen dan dana pemerintah di belakangnya, SFW sebenarnya lebih cenderung merupakan investor strategis dengan investasi jangka panjang ketimbang hedge fund yang hanya mengincar instrumen investasi portofolio jangka pendek. Tetapi, tak sedikit kalangan yang menyamakan mereka dengan burung nasar yang seperti kesetanan mencaplok perusahaan- perusahaan yang tengah kesulitan keuangan atau kolaps karena krisis, baik krisis keuangan di Asia, krisis kredit perumahan kelas dua (subprime mortgage) seperti terjadi di AS baru-baru ini, maupun karena salah urus.

Tidak ada yang tahu persis berapa nilai dana dan aset yang mereka kelola. Para analis dari Merrill Lynch, Morgan Stanley dan Peterson Institute memperkirakan nilai aset SFW di seluruh dunia sekarang ini 1,5 triliun dollar AS-2,5 triliun dollar AS.

Dengan tingkat keuntungan investasi hingga dua digit, akumulasi cadangan devisa 5.600 triliun dollar AS di negara-negara asal SFW dan tambahan surplus perdagangan hingga 25 persen dari produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan nilai aset yang dikelola SFW-SFW dari negara-negara berkembang ini akan terus menggelembung mencapai 15 triliun dollar AS dalam satu dekade ke depan. Ini kira-kira seperlima sendiri dari total kekayaan finansial global.

Nilai transaksi yang mereka buat dalam dua tahun terakhir mencapai 138,9 miliar dollar AS. Dari 137 transaksi tersebut, 37 di antaranya masing-masing bernilai 1 miliar dollar AS lebih. Dari 45 miliar dollar AS investasi yang mereka kucurkan di berbagai perusahaan dan dalam bentuk berbagai aset pada tahun ini, sekitar 37 miliar dollar AS di antaranya, menurut Morgan Stanley, ditujukan pada perusahaan-perusahaan yang kolaps atau goyah di sektor jasa keuangan. Salah satu transaksi paling fenomenal adalah masuknya Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), SFW milik Pemerintah Abu Dhabi dengan suntikan dana 6,7 miliar dollar AS ke Citigroup, dalam rangka menyelamatkan bank raksasa Amerika yang merugi miliaran dollar AS karena krisis subprime mortgage itu. Karena injeksi dana ADIA ini, Citigroup tak harus mengobral murah sebagian aset untuk menutup kewajiban ke nasabah.

Transaksi menonjol lainnya adalah akuisisi Temasek Holdings Pte Ltd dan China Development Bank atas 3,1 persen dan 1,77 persen saham bank Inggris, Barclays Capital, senilai masing-masing 18,5 miliar dollar AS dan 13,5 miliar dollar AS, untuk menopang ambisi Barclays mengakuisisi bank raksasa dari Belanda, ABN Amro.

Namun, yang paling mengejutkan adalah pembelian saham operator pasar modal di sejumlah negara maju oleh SFW dari Timur Tengah, yakni akuisisi 20 persen saham operator London Stock Exchange dan hampir 10 persen saham operator bursa saham Norwegia, OMX AB, oleh Qatar Investment Authority, SFW milik Pemerintah Qatar. Tak berlebihan, harian Inggris The Telegraph menulis, “Sepotong besar sistem finansial Barat rontok seperti buah masak jatuh ke pangkuan para sheikh petrodollar dan pemerintah yang memiliki tancapan kaki kuat di Asia”.

Agenda politik
Sayangnya, SFW yang menjadi kendaraan pemerintah negara-negara berkembang untuk memutar kelebihan cadangan devisa ini tampaknya tidak akan lagi bisa seleluasa sebelumnya menikmati pesta pora aset. Ketika globalisasi yang diharapkan menjadi kemenangan ekonomi pasar, ternyata justru melahirkan pemain-pemain kuat yang bukan aktor swasta tetapi justru BUMN-BUMN, negara-negara maju tampaknya tidak siap.

Di negara-negara maju ini, SFW mulai menghadapi sikap tak ramah dan sentimen nasionalime dan proteksionisme dari
mereka yang menolak lepasnya aset-aset ikon nasional yang bisa mengganggu kedaulatan negara mereka kepada pemerintah negara asing, terutama dari Timur Tengah, Rusia, dan China. Kapitalisme negara (state capitalism) sendiri sebenarnya bukan konsep yang baru ada sekarang ini. Fenomena kapitalisme negara sudah ada sejak tahun 1953. Namun, pihak yang skeptis di negara maju mencemaskan adanya agenda politis dan penggunaan kekuasaan oleh asing untuk merebut keunggulan kompetitif melalui investasi SFW ini.

Mereka tak yakin semua SFW bermotif komersial belaka dan dikelola secara transparan. Mereka juga mencemaskan potensi destabilisasi pasar yang bisa diakibatkan, dengan melihat strategi investasi yang sulit ditebak serta masifnya skala dana yang bisa dimobilisasi SFW, yang besarnya dua kali lipat lebih dari dana hedge fund yang disinyalir ada di belakang krisis Asia dan beberapa kali membahayakan stabilitas finansial global itu. Apalagi ini dana milik pemerintah-pemerintah asing. Berbeda dengan SPF dari Norwegia— yang kendati investasi di lebih dari 3.500 perusahaan di berbagai negara, tetapi kepemilikan di masing-masing perusahaan tak sampai 1,5 persen—kalangan yang skeptis ini melihat beberapa SPF dari negara berkembang mengincar kepemilikan strategis (dominan) di aset tertentu.

“China, Rusia, Arab Saudi, dan Venezuela yang anti-Amerika tidak dikelola oleh investor yang netral secara politik, yang semata mengejar keuntungan maksimal. Wen Jiabao, Vladimir Putin, keluarga kerajaan Arab Saudi, dan Hugo Chavez bukanlah Warren Buffet dengan aksen asingnya. Mereka aktor politik, bukan aktor ekonomi. Karena itu, tak perlu meragukan apa yang akan terjadi satu dekade ke depan. Kita tahu apa motif mereka. Itu harusnya cukup jadi alasan bagi pemerintah negara- negara Barat untuk meninjau kembali kebijakan mereka yang terlalu menyambut terbuka investasi SFW selama ini,” ujar Irwin Selzer, pimpinan NewsCorp, yang adalah orang kepercayaan konglomerat media ternama, Rupert Murdoch.

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-7 belum lama ini, isu SFW menjadi salah satu tema sentral pembahasan para pemimpin negara maju itu. Di AS, tak kurang dari Presiden W George Bush, Menteri Keuangan Henry Paulson, dan calon kandidat presiden AS dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, juga ikut bersuara mengenai potensi bahaya SFW. Retorika proteksionisme juga kencang disuarakan kalangan anggota Kongres, terutama menjelang tahun pemilu seperti sekarang. AS sendiri sudah meminta IMF dan Bank Dunia untuk membuat aturan ketat mengenai sepak terjang SFW, dan mendesak Jerman dan Perancis untuk mengeluarkan sikap bersama Uni Eropa mengenai SFW. AS tidak sendiri. Presiden Bank Sentral Eropa Jean Claude Trichet terang-terangan juga mengingatkan, perekonomian global dalam bahaya jika SFW tidak dikelola secara transparan.

Sikap proteksionis AS antara lain terlihat dari langkah mereka menjegal upaya akuisisi oleh China Investment Corporation (CIC) terhadap perusahaan energi California, Unocal. Sikap tak bersahabat (hostile) juga ditunjukkan kepada Temasek Holdings Pte Ltd dan China Development Bank yang berniat masuk ke Barclays Capital dengan investasi masing-masing 18,5 miliar dollar AS dan 13,5 miliar dollar AS. Sebelumnya, Kongres juga menekan Dubai Ports World untuk melepas kembali lima pelabuhan di AS yang diakuisisinya sebagai bagian dari pengambilalihan (take over) P&O (operator pelabuhan di AS) oleh BUMN dari Uni Emirat Arab itu.

Suatu ironi. Amerika, yang selama ini menggembar-gemborkan sistem pasar bebas dan ngotot memaksa negara-negara lain untuk membuka pasarnya, tiba- tiba kini seperti paranoid menghadapi serbuan dana asing. Padahal, perputaran dana di pusat keuangannya di Wall Street yang mencapai sekitar 10 triliun dollar AS selama ini antara lain juga ditopang oleh investor dari negara-negara pengekspor minyak Arab dengan banjir petrodollarnya dan juga negara-negara Asia, termasuk China dan Singapura, yang sangat diuntungkan dan panen devisa dari booming ekonomi global.

Kehadiran dana asing termasuk SFW itu, diakui oleh Wakil Menteri Keuangan AS Urusan Internasional David McCormick, ikut membantu memperkuat dan menggerakkan ekonomi AS, memperbaiki produktivitas, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong terjadinya kompetisi yang lebih sehat, serta membantu AS mendapatkan dana murah untuk membiayai defisit transaksi berjalan skala masifnya. Data Kementerian Keuangan AS mencatat peningkatan kepemilikan aset oleh asing mencapai 1,9 triliun dollar AS pada tahun lalu saja. Investasi asing ini membantu menciptakan hampir 10 juta lapangan kerja baru serta menyumbang 13 persen belanja riset dan pengembangan (R&D).

Sikap negara-negara maju ini bukan tidak mungkin bisa memunculkan ketegangan baru dan kesulitan bagi AS sendiri.
Salah satu contoh, jika SFW dilarang membeli aset-aset di AS, apakah AS juga boleh protes jika misalnya perusahaan-perusahaan mereka nanti tidak boleh juga berpartisipasi di proyek-proyek energi di Iran atau China, misalnya?

Ekonom senior Harvard University, Kenneth Rogoff, dalam testimoni di depan Kongres mengatakan, dengan sumber dana yang begitu melimpah, bisa dipahami SFW dari negara-negara berkembang berani bermain dengan risiko yang lebih besar dan jauh lebih menguntungkan.

Selama ini surplus dana mereka lebih diparkir di bank sentral atau ditanam di surat-surat utang negara-negara maju seperti AS, Uni Eropa, dan Inggris sebagai instrumen yang dianggap paling aman. Tetapi, dengan nilai emisi surat
utang Pemerintah AS, Uni Eropa, dan Inggris yang hanya 461 miliar dollar AS tahun ini, SFW dengan dana tri iunan dollar ini pasti akan berburu aset-aset lain untuk memutar kelebihan dana yang dimilikinya. Dengan mulai berkobarnya sentimen nasionalisme dan proteksionisme di berbagai negara tujuan investasi, mungkin kini mereka harus pilih-pilih target sasaran tembak untuk memuaskan naluri baru petualangan mereka.

Kalau AS saja gerah, bagaimana dengan Indonesia? Karena mengadopsi sistem dan berguru kepada Amerika, Indonesia harus merelakan kehilangan aset- aset ikon seperti di telekomunikasi dan perbankan, atau semen. Di tiga sektor strategis itu, praktis posisi asing dominan atau semakin kuat. Belum lagi kalau kita bicara transaksi divestasi yang kalau dilihat serasa tak masuk akal. Seperti bagaimana Bank BCA dijual hanya seharga Rp 10 triliun kepada asing, padahal di dalamnya ada tagihan ke pemerintah sebesar Rp 60 triliun. Itu juga terjadi pada beberapa bank lain yang memiliki obligasi rekap dalam portofolionya, yang dilepas ke asing. Berapa negara dirugikan?

Benarkah masuknya asing yang katanya membawa serta pula keterbukaan, good governance dan expertise itu benar- benar membawa kemaslahatan bagi bangsa? Salah satu contoh saja, apakah intermediasi perbankan dan akses dunia usaha ke pembiayaan menjadi lebih baik dengan masuknya asing di sektor ini? Apakah rakyat miskin kebanyakan diuntungkan oleh masuknya asing ke industri telekomunikasi, perbankan, semen, dan lainnya? Amerika dan para pengusung faham neoliberalisme harusnya bisa menjelaskan ini.

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: