Tarik Ulur Perpres Pasar Modern, antara Investasi dan Usaha Kecil; Banyak Diskusi, Tak Ada Solusi

Kamis, 10 Mei 2007

jp5

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=284641

Aturan mengenai pasar modern tak kunjung kelar. Dalam Paket Kebijakan Iklim Investasi, aturan tersebut dijadwalkan rampung tahun lalu. Namun, hingga kini drafnya masih tersimpan rapi di laci Menko Perekonomian.

Tarik ulur memang terus mewarnai penggarapan Perpres Pasar Modern. Pemerintah tampaknya masih sulit mengakomodasi riak kepentingan dalam pembahasannya. Setidaknya, ada dua poros penting yang beroposisi biner dalam aturan ini. Yakni pemilik dan pengelola pasar modern dengan pedagang pasar tradisional. Berikutnya adalah antara pemilik dan pengelola hypermarket dengan pemasok atau supplier.

Dalam paket kebijakan investasi disebutkan, tujuan utama pembuatan Perpres Pasar Modern adalah memberikan landasan hukum sehingga menjamin kepastian usaha bagi investor. Selama ini, pembangunan pasar modern lebih banyak menggunakan aturan pemda. Peraturan Menteri Perdagangan memang ada, tapi itu tidak seefektif jika dibuat Perpres. Maklum, di era otonomi dinas perdagangan di daerah memang bertanggungjawab langsung kepada gubernur dan bupati/wali kota.

“Draf perpres itu masih dalam tahap diskusi dan masih perlu banyak harmonisasi hukum. Hal yang tidak bisa dilakukan sesuai keinginan kita, sudah dalam tahap terakhir. Bulan ini bisa selesai, dalam waktu dekat,” kata Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di kantornya kemarin.

Karena perpres itu bakal berlaku di seluruh tanah air, pelaku yang berkepentingan tentu ingin diakomodasi. Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Suryadharma Ali mengatakan pihaknya sudah mendapat masukan dari pedagang di pasar tradisional. Mereka menuntut agar hypermarket tidak bermain di bisnis ritel atau eceran.

“Ada usul pasar modern harus di pinggir kota. Itu pun masih dikomplain, karena katanya percuma jika masih menjual eceran,” kata Suryadharma. Untuk melindungi pasar tradisional, pemerintah masih mempertimbangkan tiga pola zonasi guna menata pasar modern dan tradisional.

Ketiga pilihan zonasi yang belum diputuskan adalah, pertama, mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang/Wilayah (RUTR/W). Kedua, berdasar jumlah penduduk yang dapat dilayani. “Misalnya, 450 ribu atau 480 ribu jiwa atau berapalah nanti ditetapkan,” katanya. Ketiga, pengaturan berdasar jarak antara pasar modern dan tradisional.

Dirjen Penataan Ruang Departemen Pekerjaan Umum Hermanto Dardak menambahkan pendirian pasar modern mesti disesuaikan dengan kebutuhan terkait tata ruang. Misalnya, wacana hypermarket yang tidak boleh berada di tengah kota. Kata Hermanto, hal tersebut melulu terkait lokasi. “Kalau jalan arteri primer yang melayani luar kota, bisa saja melewati kota, asal terkait di situ. Jadi, aksesnya yang regional, bukan lokasinya,” katanya.
Idealnya, lanjut dia, pendirian suatu pusat perbelanjaan memang harus berada di jalan utama yang menghubungkan antarkota. “Tapi hypermarket jangan dibangun di perumahan, kan sudah pasti nggak cocok,” imbuh dia.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Handaka Santosa minta perpres dipersiapkan dengan komprehensif dan tidak terburu-buru. Menurut dia, zonasi sebaiknya diserahkan kepada pemerintah daerah, mengingat peraturan zonasi harus melihat situasi dan kondisi setempat. Setiap daerah, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. “Zonasi hanya bisa diterapkan dengan mempertimbangkan kondisi daerah setempat,” ungkapnya.

Tarik ulur tak kalah sengit adalah antara pemilik dan pengelola hypermarket dengan pemasok. Pemasok pasar modern mendesak agar posisi tawar mereka diperkuat. Salah satunya dengan dibuatnya aturan trading term. Sekretaris Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengatakan, sampai 2006 masih ada 17 jenis pungutan yang dikenakan pasar modern, khususnya hypermarket, kepada pemasok. “Untuk mencatatkan satu nama produk saja, biayanya bisa sampai Rp 4 juta-Rp 4,5 juta (listing fee),” katanya.

Pemasok, kata dia, dipaksa mengikuti aturan yang ditetapkan peritel modern melalui trading term. “Kalau tidak mau, kita tak boleh lagi memasok barang. Kita dipaksa menandatangani trading term yang setiap tahun naik terus,” ujar Ngadiran. Berlawanan dengan Ngadiran, Handaka minta syarat perdagangan tak diatur dalam perpres tersebut. “Trading term tidak usah diatur dalam perpres. Sebab, hal itu hanya bisa dilakukan dalam kerangka business to business,” ujar Handaka.

Dia minta Perpres Pasar Modern mengatur di luar masalah trading term. Sebab, jika trading term juga diatur, akan mengungkung ruang gerak pertumbuhan pasar modern. Kata dia, trading term merupakan negosiasi bisnis yang bisa diselesaikan kedua belah pihak. Sebagai contoh, jika keuntungan yang didapatkan kecil, pasti akan ditolak. Tetapi jika keuntungan yang bisa diperoleh besar, harus bisa dicapai. “Itu masalah bisnis yang harus dinegosiasikan kedua belah pihak,” tambahnya.

Namun, pemerintah tetap akan mengatur kemitraan antara pemasok dengan pemilik dan pengelola pasar modern. Upaya tersebut dilakukan untuk memperbaiki hubungan bisnis antara kedua belah pihak. “Kemitraan itu intinya adalah antara kedua belah pihak. Tapi, pemerintah tentunya bisa memberi kondisi yang baik untuk tumbuhnya kemitraan,” kata Menko Perekonomian Boediono di kantornya kemarin.

Pemerintah berjanji menampung usul dari pemasok pasar modern yang selama ini merasa posisi tawarnya lemah. Namun, semuanya tetap disesuaikan dengan aturan perundangan yang berlaku. “Kami tampung masukannya. Sekarang sedang diolah mana yang bisa kita tampung dan mana yang tidak. Tentunya, bergantung relevansinya dari undang-undang yang ada, apa yang bisa kami masukkan,” ujar guru besar ekonomi Universitas Gadjah Mada tersebut.

Pemerintah memang sedang ngebet menarik investasi sebanyak-banyaknya. Segera dibikinnya Perpres Pasar Modern ini, diharapkan membuat pelaku usaha dan investor tak ragu menancapkan kuku modalnya. Di sinilah kelihaian pemerintah diuji. Di satu sisi, investasi harus masuk. Namun, harus tanpa mengorbankan pedagang kecil, dan pemasok yang selama ini posisi tawarnya (di)lemah(kan). Yang jelas, investasi mesti berujung pada bertambahnya kesempatan kerja. Bukan dengan menggencet usaha kecil yang berhilir pada bertambahnya pengangguran. (sofyan hendra/agus wirawan)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: