Takkan Hancur Pasar Digempur

Jakarta, Rabu, 18 April 2007

jurnas5

http://www.jurnalnasional.com/new2/?KR=JURNAS&NID=26827

PESATNYA pertumbuhan pasar dan toko modern di Ibu Kota Jakarta diyakini tak bakal menggerus keberadaan pasar tradisional. Sebab, kedua jenis pasar itu dinilai memiliki segmentasi pembeli berbeda, sehingga perkembangan pasar modern tak perlu dianggap sebagai ancaman serius bagi 151 pasar tradisional di seluruh wilayah DKI Jakarta saat ini.

Apalagi, jika semua pasar-pasar tradisional itu nanti mampu disulap oleh PD Pasar Jaya sekelas pasar modern, maka dipastikan keberadaannya tetap bisa bersaing di tengah gempuran terus-menerus pusat perbelanjaan modern mulai dari mall hingga hypermarket sekalipun.

Manajer Humas PD Pasar Jaya, Norman Adhi menyatakan, saat ini pihaknya sedang gencar-gencarnya memperbaiki citra pasar tradisional yang kerap dinilai kumuh dan kotor. Perbaikan itu melalui renovasi dan peremajaan secara bertahap sejumlah pasar tradisional menjadi lebih bersih, nyaman, dan dapat bersaing dengan pertokoan modern.

“Langkah ini kami lakukan sejak 2004. Tapi perlu dicatat, PD Pasar Jaya merenovasi itu bukan untuk menjadikan pasar tradisional menjadi pasar modern. Ini yang sering salah persepsi. Jadi, hanya fisiknya saja modern, tapi sifatnya tetap tradisional,” katanya kepada Jurnal Nasional di Jakarta, Selasa (17/4).

Norman mengungkapkan, setidaknya sekarang sebanyak 30 pasar tradisional dari 151 yang dikelola telah direnovasi atau diremajakan oleh PD Pasar Jaya. Dia menargetkan, hingga 2008 terdapat tambahan 40 pasar tradisional baru yang bakal direnovasi. Terutama, untuk jenis pasar yang berada di daerah pemukiman dengan memakai model bangunan berbentuk hanggar.

Menurut dia, pemilihan pasar yang diremajakan tersebut berdasarkan pertimbangan apakah memiliki potensi cukup baik, letaknya strategis sehingga mampu bersaing dengan pertokoan modern.

“Contohnya Pasar Menteng Pulo yang telah kami kembangkan. Itu di daerah pemukiman. Bersih, segar dan nyaman untuk berbelanja tanpa melupakan kekhasan pasar tradisional sendiri,” imbuhnya.

Dia mengakui, memang pasar tradisional memiliki segmen tersendiri sehingga keberadaan pasar modern sebenarnya tak seberapa mengkhawatirkan. Karena, lanjut dia, terdapat kekhasan dari pasar tradisional yang tak bisa ditiru oleh pasar modern, yakni proses transaksi antara penjual dan pembeli.

Selain itu, kerap ditemui seorang pembeli mendapatkan kenalan baik dengan penjual sehingga muncul istilah langganan. Dengan proses itu, pasar tradisional tak sekadar berfungsi untuk proses jual beli semata, melainkan fungsi-fungsi sosial dan pengetahuan lainnya.

Namun, tegas Norman, apabila PD Pasar Jaya tak segera melakukan perubahan sarana secara menyeluruh, maka lama-lama pasar tradisional juga dapat terusik. Hal itu terlihat dari perbandingan jumlah pasar tradisional dan modern yang kini tak sebanding.

Sedari dulu, pasar tradisional di DKI Jakarta tetap berjumlah 151 lokasi, sedangkan pasar modern hanya pada angka puluhan. Tetapi kini, malah sebaliknya. Jumlah pasar modern tiga kali lipat lebih besar dari pasar tradisional.

“Kami sih tetap optimistis memiliki market, tapi tak boleh diam. Harus ada pembinaan juga dengan pedagang.”

Sementara itu, Direktur Pelayanan Publik Lembaga Advokasi Pedagang Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Mujiburrohman mengungkapkan, penyebab utama tetap kumuh dan kotornya 151 pasar tradisional di wilayah DKI Jakarta karena seretnya kucuran biaya perawatan pasar (BPP) dari PD Pasar Jaya.

Menurut dia, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta itu, tak konsisten menjalankan komitmen untuk mengucurkan dana perawatan. “BPP itu ibarat service charge (biaya perawatan gedung di pasar modern). PD Pasar Jaya dulu berkomitmen mengucurkan 10 persen dari total penghasilannya untuk dikembalikan ke pasar,” kata dia.

Mujiburrohman menyatakan, sebagai pedagang sebenarnya tak perlu harus 10 persen dari penghasilan pasar dikucurkan untuk BPP, tapi yang penting PD Pasar Jaya mengelola pasar tradisional dengan benar.

Penerapan tarif BPP itu sendiri sesuai dengan keputusan direksi perusahaan daerah Pasar Jaya No. 232/2004 tentang adaya kesepakatan penerapan antara PD Pasar Jaya dengan pengurus Koppas, Puskoppas dan para pedagang pasar, termasuk di dalamnya APPSI.

Penetapan BPP yang dikembalikan ke pasar terkait untuk memperbaiki kondisi pasar, merupakan timbal balik dari adanya penyesuaian tarif pengelolaan pasar PD Pasar Jaya sesuai Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 939/2004.

Padahal, dia memperkirakan penghasilan pasar cukup besar. Seperti halnya biaya retribusi, setiap pedagang setiap harinya mengeluarkan uang sebesar Rp3.000-Rp5.000 untuk PD Pasar Jaya. Belum lagi uang parkir.

Menanggapi persoalan ini, Norman menyatakan, sebenarnya pihaknya selalu mengembalikan 10 persen per bulan dari total penghasilan perusahaan yang diperoleh. Namun, karena nilainya cukup kecil, perbaikan tersebut tak bisa tampak oleh para pedagang.

Dia menjelaskan, selama ini penghasilan PD Pasar Jaya diperoleh dari pungutan retribusi dari pedagang setiap hari, hasil dari parkir, dan pemasukan lain seperti pemasangan iklan dari berbagai perusahaan di gedung pasar.

Perpres Pasar Modern
DRAF Peraturan Presiden (Perpres) soal Pasar Modern hingga kini dalam tahap finalisasi. Draf Perpres tersebut sudah berada di tangan Menteri Perdagangan. Rencananya, draf Perpres tersebut akan segara dibahas bersama Menteri Perindustrian, Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan di tingkat daerah.

Direktur Bina Pasar dan Distribusi Departemen Perdagangan Gunaryo mengatakan, Perpres soal pasar modern dan tradisional masih dalam proses finalisasi.

Menurut dia, penyusunan Perpres adalah salah satu cara lewat regulasi untuk melakukan penataan dan pembinaan di sektor pasar.

Dalam konteks regulasi, katanya, pemerintah mengatur pergerakan dan perkembangan toko modern, atau pasar modern yang biasanya juga sangat mendapat respon negatif dari masyarakat khususnya pedagang kecil menengah, peritel kecil dan UKM.

“Nah, ini kita akan membuat sebuah aturan regulasi, yang terkait dengan lokasi atau zoning atau di mana harus didirikan, berapa memang perlu ada di suatu daerah, yang jumlahnya harus dihitung berdasarkan pemerintah daerah yang bersangkutan,” katanya kepada Jurnal Nasional kemarin (17/4).

Menurut dia, pemerintah akan bikin standar, norma, pedoman, yang harus diikuti oleh rekan-rekan pemerintahan di daerah. Makanya, pemerintah memformat dalam peraturan presiden supaya bisa diadopsi oleh semua daerah.

Gunaryo menambahkan, Perpres tersebut juga mengatur mengenai patnership antara pelaku ritel modern dengan pelaku usaha kecil menengah, dan pengelola gedung dengan peritel kecil.

Sementara yang terkait dengan kemitraan antara pengusaha ritel dengan pemasoknya, Gunaryo mengatakan, juga harus diatur karena antara pengusaha ritel dan pemasok yang punya posisi dominan yang adalah peritel modern. “Jadi harus diatur, supaya pemasok barang memang melakukan perdagangan yang adil dan transparan,” katanya.

Sementara permasalahan fisik sejumlah pasar tradisional yang ada, pemerintah akan memfasilitasi, dengan meng-up grade sedemikian rupa.

“Yang kita lakukan adalah tentu terkait masalah fisik yang harus di up grade sedemikian rupa. Kita harus ciptakan bahwa suasana di pasar tradisional jadi aman, tertib, becek dan bau harus kita hilangkan,” kata Gunaryo.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga akan membenahi dari sisi manajemen, yaitu mengatur dan mengelola pasar tradisional. Dalam hal ini, pemerintah memberikan arahan kepada pemerintah daerah dalam pengaturan tempat, lapak, dan solusi memecahkan masalah pedagang dalam memperoleh akses pasokan barang yang sama dengan peritel modern.

Ketua Persatuan Pedagang Pasar Induk DKI Jakarta, Rostal Gurning mengatakan, tidak sedikit pasar yang tidak lagi eksis karena kalah persaingan. Persoalan itu karena pemerintah daerah memberikan izin pembengunan hypermarket di dekat pasar tradisional. “Tumbuhnya alfamarket dan hypermarket di antara pasar tradisional telah mengurangi pemasukan pedagang,” katanya kemarin.

Sementara peraturan daerah, kata Rostal, banyak yang tidak jelas, dan membingungkan pedagang karena pemda begitu loyal memberikan izin kepada pemilik modal untuk bangun hypermarket. (Turyanto/M. Yamin Panca Setia )

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: