Perlu Segera Direvisi

Daria Rani Gumulya
Akademia-Forum
Jumat, 31 Agustus 2007

kompas-cetak45

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0708/31/jogja/1041770.htm

Saat ini pemerintah sedang melaksanakan kebijakan konversi minyak tanah menuju elpiji. Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan empat tahun mendatang negara Indonesia akan bebas minyak tanah untuk keperluan rumah tangga. Dari program ini, negara dapat menghemat devisa hingga Rp 20 triliun.
Kebijakan tersebut perlu untuk dikaji ulang dengan pertimbangan, pertama, penduduk Indonesia sebagian besar menggunakan minyak tanah dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari segi fisik, minyak tanah berbentuk cair sehingga memudahkan pendistribusian, pengemasan, dan penjualan sistem eceran.

Katakanlah minyak tanah dapat dibeli 0,5 liter dengan menggunakan plastik, kondisi ini tentu tidak mungkin bila dilakukan untuk pembelian elpiji. Dari aspek kimiawi, elpiji jauh lebih mudah terbakar (inflammable) dibandingkan minyak tanah.

Kedua, sejak memberlakukan kebijakan tersebut, pemerintah telah menghilangkan minyak tanah dari pasaran, kalaupun ada harganya sangat tinggi karena tidak ada subsidi, mencapai Rp 6.000 per liter.

Hal ini jelas semakin memberatkan rakyat kecil. Seharusnya pemerintah tidak menghentikan stok minyak dan menghapus subsidi tersebut sebelum masyarakat memperoleh kompor dan tabung gas.

Hasilnya rakyat kecil makin sengsara. Pemerintah bisa saja membagikan tabung dan kompor secara gratis tapi apakah setiap masyarakat nantinya akan mampu membeli elpiji, sedangkan untuk makan sehari-hari saja tidak cukup? Pemerintah kurang peka melihat kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar berpenghasilan pas-pasan.

Mestinya, kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji dilakukan secara selektif. Masyarakat kecil tetap dibiarkan memilih untuk sementara waktu, apakah menggunakan minyak tanah atau elpiji, yang kedua- duanya disubsidi. Sementara itu, masyarakat yang mampu diharuskan memakai elpiji.

Ketiga, secara geografis, masyarakat Indonesia sebagian besar tinggal di desa bukan di kota yang mudah mendapatkan elpiji. Sebuah studi yang dilakukan Japan International Cooperation Agency di wilayah lereng Gunung Halimun, Jawa Barat, menunjukkan tingkat perkembangan perekonomian masyarakat akibat masuknya jaringan listrik di pedesaan mencapai lebih dari 30 persen.

Ini terjadi karena listrik tidak hanya menerangi jalan, tapi juga menjadikan masyarakat bisa mengikuti acara radio, televisi, dan lain- lain sehingga membuka wawasan mereka dan mengerti akses pasar untuk menjual produk-produk hasil buminya (Wahyudin Munawir: 2007). Oleh karena itu, untuk masyarakat pedesaan yang tinggal di lereng pegunungan, apakah mereka bisa dipaksa memakai tabung gas? Seberapa besar manfaat tabung gas tersebut? Apakah mereka mampu dan mau membeli tabung gas? Kebutuhan mereka jelas bukan tabung gas, melainkan listrik.

Mereka lebih baik memakai tungku yang bisa dipakai untuk membakar kayu, batu bara, atau briket. Semua bahan bakar tersebut mudah diperoleh di desa secara gratis dan bisa dibuat sendiri.

Dari sini dapat kita lihat kebijakan mengonversi minyak tanah ke elpiji perlu direvisi secara komprehensif karena tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Dalam kaitan ini, kondisi masyarakat dan peta sosial ekonomi wilayah mestinya dikaji terlebih dulu oleh pemerintah sebelum menetapkan kebijakan konversi minyak tanah ke elpiji di atas.

Daria Rani Gumulya Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: