Peritel Modern versus Pasar Tradisional: Apa Jalan Keluarnya

Jakarta, Jumat, 23 Maret 2007

jurnas1

http://www.jurnalnasional.com/new2/?KR=JURNAS&NID=24756

Membiarkan peritel modern bersaing dengan pasar tradisional ibarat menyuruh gajah berlaga dengan kucing. Jadi sesuatu yang tidak mungkin. Kucing pasti kalah. Demikian juga persaingan antara peritel modern dan pasar tradisional, pasar tradisional atau pengecer kecil tidak akan mungkin menang. Tidak mungkin disejajarkan, bahwa pasar tradisional dapat bersaing dengan peritel modern. Hal ini didasari oleh perbedaan dua pendekatan yang sama sekali berbeda dalam pelaksanaannya. Pasar modern menggunakan prinsip ekonomi pasar yaitu sistem kapitalis yang memfokuskan efisiensi dan inovasi-inovasi dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pasar tradisional (pelaku usaha kecil) menggunakan prinsip sosial dengan modal kecil. Kedua prinsip tersebut tidak dapat dibenturkan satu sama lain, tidak dapat dipertandingkan, bahkan tidak dapat digabungkan menjadi suatu sintesa untuk mencari jalan keluar. Keduanya adalah dua hal yang berbeda yang harus ditangani secara berbeda pula. Di sinilah peran negara untuk memberikan jalan keluar kepada kedua setiap prinsip tersebut secara proporsional.
Negara menyejahterahkan masyarakat
Kita harus kembali kepada cita-citanya semula yang ditetapkan di dalam UUD 1945 yaitu untuk menyejahterahkan masyarakat yang berkeadilan sosial. Pemerintah harus memikirkan caranya dan mengambil tindakan dengan cepat dan tepat, yaitu mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mendorong pertumbuhan kedua pasar tersebut di atas, yaitu pasar modern dan pasar tradisional. Artinya, Pemerintah harus memberikan treatment (pengaturan) yang berbeda kepada kedua pasar tersebut untuk mendorong dan mengupayakan kondisi pasar yang kondusif bagi keduanya. Mengapa? Di satu sisi pasar modern yang berdasarkan ekonomi pasar tersebut juga tidak boleh dibatasi pertumbuhannya. Biarkan bertumbuh, asalkan pertumbuhannya tersebut atas kemampuannya.

Pemerintah juga tidak boleh membatasi atau melarang pertumbuhan pasar modern karena alasan sosial. Yang penting adalah Pemerintah mengeluarkan kebijakan atau suatu peraturan yang mengatur perizinan dan lokasi pendiriannya serta syarat-syarat perdagangannya. Pasar modern tersebut harus mengikuti peraturan yang ditetapkan pemerintah dan tidak dibiarkan bertumbuh semaunya. Artinya, walaupun pasar modern menganut sistem ekonomi pasar bebas, tetapi harus ada yang mengatur keberadaan pasar modern tersebut, khususnya yang mengatur zonasi pendirian hypermarket, supermarket dan minimarket tersebut secara nasional. Akan tetapi keberadaan pasar modern juga tidak dapat dilarang dengan pendekatan sosial.

Prinsip sosial
Pasar tradisional yang berdasarkan prinsip sosial harus mendapat perhatian khusus dari pemerintah salam pengelolaannya dengan menggunakan pendekatan sosial. Peraturan yang dikeluarkan juga harus mempunyai nilai-nilai sosial yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi para pelaku usaha kecil. Pasar tradisional atau pelaku usaha kecil harus didukung pemerintah, baik dalam hal perizinannya yang sederhana maupun perolehan pinjaman modal serta pembinaannya secara terus menerus untuk dapat mengembangkan usahanya. Paradigma pelaku usaha kecil harus diubah. Mereka harus ditingkatkan menjadi pelaku usaha yang profesional dengan memberi bekal cara-cara pengelolaan usaha yang mudah dan praktis.

Selain itu pemerintah harus menyediakan pinjaman lunak untuk mengembangkan usahanya setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Oleh karena itu, pemerintah sebagai fasilitator harus mampu menyediakan sarana dan prasarana bagi pelaku usaha kecil supaya dapat bertumbuh secara sehat dan kompetitif. Sementara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga pengawas persaingan usaha di Indonesia juga harus mengeluarkan pedoman bagi usaha kecil untuk meningkatkan daya saing mereka. Seperti disebut di atas, pasar modern dengan pasar tradisional tidak mungkin bersaing. Akan tetapi pasar tradisional dapat meningkatkan daya saingnya.

Untuk itu, pedoman bagi pelaku usaha kecil tersebut harus dibuat oleh KPPU untuk mendorong pelaku usaha kecil melakukan kerjasama dan menetapkan kapan kerjasama itu dapat dinyatakan melanggar UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Oleh karena itu, dukungan ekstra dari Pemerintah dan KPPU kepada pasar tradisional secara nyata harus ada untuk mendorong pertumbuhannya dan meningkatkan daya saingnya.

Jadi, pasar modern dapat bertumbuh secara harmonis dengan pasar tradisional jika diatur dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan pasar dan sosial.

(M.Udin Silalahi,Analis Hukum Persaingan Usaha CSIS)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: