Perbedaan Filosofi Ekonomi Mengganjal Pasar

Rabu, 06 Juni 2007

kompas-cetak81

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/06/ln/3582687.htm

Jakarta, Kompas – Proses mewujudkan sistem “pasar tunggal” lewat integrasi ekonomi di ASEAN masih menghadapi kendala utama. Hal itu, antara lain, adalah akibat pandangan atau filosofi ekonomi di empat negara anggota ASEAN yang pernah menganut sistem komunisme, yakni Vietnam, Laos, Kamboja, dan Myanmar.

Akibatnya, proses integrasi regional dalam sektor ekonomi berjalan lambat. “Kita menyepakati ekonomi terbuka, tetapi filosofi ekonomi di empat negara itu belum berubah dari komunisme,” kata Sekretaris Jenderal ASEAN Ong Keng Yong, Selasa (5/6) di Jakarta.
Juga ada dua masalah lain yang dihadapi ASEAN untuk mewujudkan “sistem pasar tunggal”, yakni persoalan geografis. Dua pertiga dari wilayah ASEAN yang terdiri atas laut dan perairan mengakibatkan hambatan komunikasi.

Faktor penting lain yang menghambat integrasi ekonomi ASEAN adalah keberadaan institusi otoritas supranasional. Faktor ini tidak dimiliki ASEAN, tetapi dimiliki Uni Eropa (UE). “Jika kita ingin berintegrasi, maka harus ada otoritas yang akan memutuskan berbagai hal untuk kepentingan komunitas. UE mempunyai Komisi Eropa yang mewujudkan integrasi ekonomi,” kata Ong.

Belum rela
Untuk saat ini ASEAN masih merupakan organisasi antarpemerintah. Karena itu, kata Ong, integrasi sektor ekonomi lebih lamban karena selalu harus ada proses negosiasi yang memakan waktu lama. “Tak ada supranasional di ASEAN karena untuk saat ini negara-negara anggota ASEAN belum siap merelakan kedaulatan nasional mereka. Padahal sebenarnya kita sudah merelakan sedikit kedaulatan kita ketika bekerja sama dengan China dan India. Kita juga telah membuka pasar kita dengan menerima produk-produk dari China,” kata Ong.

Kuasa Usaha Delegasi Komisi Eropa, Rosamaria Gili, menyebutkan, pada awalnya UE juga menghadapi proses negosiasi yang sangat sulit. Namun, setiap negara anggota UE bersedia untuk merelakan kedaulatan nasional mereka semata-mata untuk memperkuat institusi otoritas supranasional. “UE bisa mencapai kehendak politik seperti itu dengan pemikiran dengan menjadi satu, kita akan menjadi kuat dan mampu menghadapi berbagai tantangan dunia,” ujarnya.

Untuk membantu memperlancar proses integrasi ASEAN, Komisi Eropa memberikan bantuan sebesar 7,2 juta euro dalam program “Program ASEAN untuk Dukungan Integrasi Regional (APRIS II)”.

Program itu akan memfokuskan pada upaya pencapaian “Standar ASEAN” merujuk pada empat prioritas perdagangan, yakni pertanian dan perkebunan, perikanan, elektronik, kosmetik, serta produk hasil kayu.

APRIS II ini juga fokus soal peningkatan izin bea cukai, investasi, rencana mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN, dan memperlancar perdagangan antarnegara anggota ASEAN. Program APRIS II ini diperkirakan berlangsung hingga tiga tahun. Sebelumnya, APRIS I berakhir pada September 2006.

Ong menekankan bantuan UE ini untuk meningkatkan integrasi antarnegara anggota ASEAN sehingga nantinya fokus utamanya bukan lagi pada perkembangan masing-masing negara, tetapi pada perkembangan regional ASEAN.

Gili juga menegaskan pihaknya ingin membantu proses integrasi ASEAN itu. (LUK)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: