Pemberlakuan Regulasi Pasar Modern Kian Mendesak

Jumat, 10 November 2006

kompas-cetak96

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0611/10/ekonomi/3082604.htm

Jakarta, Kompas – Kebutuhan untuk memberlakukan regulasi pasar modern dirasakan semakin mendesak.
Ketiadaan aturan main selama ini mengakibatkan pemasok tertekan syarat-syarat perdagangan yang ditetapkan peritel besar, sementara peritel kecil semakin tersingkir.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) Susanto, Kamis (9/11) di Jakarta, mengaku tidak mengerti alasan pemerintah yang tidak juga menerbitkan peraturan presiden tentang pasar modern yang sudah disusun sejak tahun lalu.

“Bulan Maret sampai Mei lalu delapan asosiasi sudah berunding dengan Departemen Perdagangan, dibiayai uang negara, sampai keluar kata sepakat. Anehnya, setelah pelaku-pelaku usaha yang terkait sepakat, pemerintah justru tidak kunjung menerbitkan aturannya,” kata Susanto.

Maraknya pertumbuhan ritel besar, termasuk yang bermodal asing, diakui Susanto amat dibutuhkan oleh pengusaha pemasok. Namun, pemasok juga makin tertekan dengan penetapan syarat-syarat perdagangan secara sepihak yang dirasakan tidak adil.

“Di negara-negara asalnya peritel asing tidak menerapkan trading terms seperti itu karena ada aturan yang jelas. Di Indonesia pemerintah belum juga mau mengatur,” kata Susanto.

Syarat perdagangan
Beberapa syarat perdagangan yang kerap dikeluhkan antara lain listing fee (biaya memasukkan produk ke pasar ritel), sanksi minus margin (kompensasi dari pemasok yang diklaim melakukan diskriminasi harga jual), serta praktik penjualan merugi.

Penekanan berupa syarat perdagangan, termasuk praktik penjualan di bawah biaya produksi, hanya dilakukan oleh peritel besar seperti hipermarket.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Tutum Rahanta menjelaskan, secara tak tertulis terdapat kesepakatan bahwa produk pertanian yang sensitif tidak akan menjadi obyek praktik banting harga di ritel besar. Namun, adakalanya kesepakatan tanpa kekuatan legal itu dilanggar.

Pusat Informasi Pasar Unggas Nasional misalnya awal pekan ini mengajukan protes karena harga telur didiskon dari Rp 8.400 per kilogram menjadi Rp 7.600 per kg menjelang Lebaran lalu oleh peritel besar (Kompas, 6/11).

Terkait penetapan syarat perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha juga pernah memenangkan tuntutan AP3MI dan menghukum PT Carrefour Indonesia, Agustus 2005. (DAY)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: