Pasar Tradisional Vs Pasar Modern

Oleh: Dwi Ferriati [1]
SADAR, Simpul Untuk Keadilan dan Demokrasi. Buletin Elektronik Prakarsa-Rakyat.org. Edisi: 63 Tahun III – 2007

java-ikon1

Sumber: www.prakarsa-rakyat.org

Tema rencana kerja pemerintah tahun 2008 adalah percepatan pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Ini dilontarkan dalam pidato kenegaraan Presiden SBY tanggal 16 Agustus 2007. Dilihat dari tema dan isinya, ini lagi-lagi hanyalah “impian di siang bolong” bagi rakyat Indonesia. Kalau kita lihat trend dari pembangunan di daerah-daerah dengan menghadirkan pasar modern (retail) sebagai pusat-pusat perdagangan. Artinya antara perencanaan dengan praktek yang berjalan bertentangan, tentu ini perencanaan sia-sia dan hanya melahirkan mimpi besar saja.

Program pemerintah yang akan dikemas dalam menjalankan tema tersebut adalah dengan membangun Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) dengan menggelontorkan kredit terhadap usaha-usaha masyarakat dalam bentuk usaha kecil seperti warung, kios dan usaha ternak. Artinya ini hanyalah sebuah “suap” agar rakyat tidak melakukan perlawanan atau paling tidak mencegah terjadinya kerusuhan sosial akibat tidak adanya daya beli masyarakat. Karena program ini sebenarnya adalah program yang sudah disodorkan oleh World Bank melalui lembaga penelitiannya, bahwa masyarakat akan marah dan potensi kerusuhan sosial tinggi apabila banyak pengangguran dan daya beli masyarakat tidak ada. Ini juga berbahaya bagi kapitalisme itu sendiri karena terjadi krisis.

Sebenarnya program ini hanyalah mengulang program pemerintahan yang sudah-sudah. Kita masih ingat adanya beberapa program seperti P2KP, Pemberdayaan Perempuan Pedesaan, dan Kredit Usaha Kecil. Kesemuanya tidak ada laporan hasil pelaksanaannya. Di sini terlihat hasilnya tidak ada, terbukti tidak berkembangnya perekonomian Indonesia paska dijalankannya program-program tersebut. Di sisi lain, program-program tersebut marak dengan “korupsi” di tataran pelaksanaan. Karena memang program ini tidak dirancang dengan baik agar bagaimana program sampai ke masyarakat yang berhak, mekanisme pengawasan dan agar uang negara kembali sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat lainnya. Selain korupsi juga nepotisme, karena pejabat pelaksananya adalah kepala desa. Sehingga hanya orang dekat dan yang dikenal saja yang mendapatkannya.

Program ini sesungguhnya bukan untuk kepentingan ekonomi rakyat. Bila kita melihat praktek kebijakan pemerintah untuk perekonomian secara menyeluruh di kota-kota maupun di daerah kabupatan yang dijalankan selama ini, maka kita akan dapatkan sebuah kesimpulan bahwa usaha kecil yang didorong dengan kredit (kalau berhasil) akan berhadapan dengan retail-retail yang dijadikan trend pemerintah dalam menjalankan pola pemasaran perdagangannya. Lihat perkembangan bisnis retail yang berbanding terbalik dengan perkembangan pasar tradisional. Hingga tahun 2005, berdasarkan data AC Nielsen, menyebutkan jumlah gerai ritel di Indonesia mencapai 6.804 outlet.

Saat ini tidak akan kita pungkiri bahwa setiap kota kecamatan telah berdiri mall, town square atau trade center sebagai pusat perbelanjaan dan perdagangan. Jenis retail ini telah memusatkan modal pada satu orang atau kelompok dagang dengan kekuatan modal besar. Ini hal pokok awal yang membuat persaingan dalam perdagangan ini menjadi tidak seimbang dengan usaha kecil atau dengan pasar-pasar tradisional selama ini yang menjadi pusat perbelanjaan masyarakat. Retail ini mampu menyediakan segala kebutuhan dengan harga yang relatif tidak kalah dengan pasar tradisional dari segala jenis barang, dengan kualitas bisa lebih baik. Hal yang lebih tragis adalah retail akan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dengan membuat aturan tentang retail, sementara untuk pasar tradisional tidak lagi ada peraturan yang melindunginya.

Dalam memaksakan berdirinya retail ini, Pemda-Pemda menggunakan segala cara untuk menggusur pedagang yang ada di pasar tradisional. Beberapa kasus telah mencuat, bahkan sampai preman berseragam atau ormas-ormas kepemudaan digunakan dengan dalih ketertiban dan keindahan. Padahal kita tahu, setelah itu akan dibangun retail. Pun dalam mendapatkan tanah, pengusaha retail mendapatkan keistimewaan. Betapa jauh beda perlakuan negara terhadap kedua pelaku ekonomi yang berbeda strata ini.

Ditinjau dari sisi lain keberadaan retail sebenarnya telah mematikan usaha kecil, baik petani kecil, peternak atau usaha-usaha kecil lainnya. Karena memakai logika pasar dalam kapitalisme maka persaingan menjadi hal yang wajib hukumnya. Petani kecil akan tergantung (kalau tidak mau terlindas) oleh tengkulak atau bandar yang menjadi pemasok retail tersebut untuk hasil-hasil pertanian. Demikian juga di usaha-usaha kecil lainnya mengalami hal serupa. Karena tergantung maka nilai harganya tidak memiliki harga tawar dan lebih dipatok oleh pemasok tersebut. Usaha-usaha kecil yang tidak bisa masuk dalam retail akan mati dengan sendirinya, karena tidak ada ruang untuk pasar tradisional. Logika harga pada pasar modern akan membuat harga murah yang bisa menghajar harga pasar tradisional dengan menekan habis harga beli dari pemasok. Nama (brand) yang menjadi andalan serta “penyakit” konsumerisme masyarakatlah yang digunakan pasar modern untuk mengeruk keuntungan dan memenangkan persaingan tidak seimbang ini. Selain itu propaganda media elektronik dan media lainnya begitu masif dimanfaatkan.

Harga “bersaing” dari retail ini tentu menentukan juga bagi upah buruhnya yang bekerja di sektor retail. Tetapi problem bagi pekerja retail juga tidak kalah kompleknya dengan pekerja lainnya. Ini berkaitan dengan dengan aturan-aturan yang akan dilaksanakan secara khusus untuk sektor retail. Di sisi kesadaran akan posisi sebagai orang ditindas dan memiliki karakter berlawan maka retail lebih melahirkan sifat-sifat tersebut. Ini berbeda dengan pekerja di pasar tradisional, karena penghasilan mereka mengandalkan kemampuan berdagangnya. Tentu dalam pasar tradisional soal “persaingan” antar pedagang juga merupakan konsekuensi dari hukum pasar kapitalisme.

Pasar tradisional juga memiliki kelemahan besar, selain soal persaingan. Problemnya adalah watak yang terbangun menjadi calon pengusaha-pengusaha menengah dan besar. Dalam sistem pasar tradisional adalah “sama” dengan pasar modern, yaitu soal tengkulak dan bandar dalam mata rantai distribusi barang dagangan serta penghasil barang produksi. Perputaran nilai uang yang dihasilkan dari perdagangan di pasar tradisional lebih besar dan merata namun dengan kualitas yang lebih rendah nilai uangnya. Kondisi ini yang membuat berjalannya roda ekonomi namun lemah dan tidak signifikan dalam mengangkat taraf hidup masyarakat.

Melihat kondisi tersebut sebenarnya ada satu hal yang bisa ditarik kesamaan dalam sistem pasar dagang ini. Yakni dalam rantai produksi dan distribusinya, sementara kekuatan modalnya berbeda serta efek terhadap nilai ekonomi. Kekuatan penopang dalam distribusi kedua sistim bisnis pasar ini mengandalkan tengkulak, bandar dan pemasok. Sementara produsen (usaha kecil, petani) dan buruh/pekerjanya tidak mendapatkan hasil yang sesuai dari hasil kerjanya.
Nah, menjawab persoalan seperti ini sebenarnya konsep kerjasama antar organisasi massa harus dirumuskan dengan baik. Konsep ini adalah memajukan kerjasama untuk membangun pola hubungan saling menguntungkan. Organisasi massa petani atau penghasil produksi kecil bekerja sama dengan serikat buruh atau organisasi profesi. Kerja sama ini diporoskan pada organisasi dan dikelola oleh badan khusus bagian ekonomi masing-masing organisasi tersebut.

Organisasi petani atau penghasil produksi bisa menjual hasil produksi dengan harga yang relatif lebih rendah dari harga pasar, sementara organisasi profesi atau organisasi buruh dapat mendapatkan harga lebih murah yang dapat dinikmati anggotanya bahkan masyarakat sekitar. Keuntungan ini didapat dari hasil memangkas biaya yang selama ini dipakai untuk tengkulak, bandar maupun pemasok-pemasok. Hal lainnya adalah transportasi akan lebih murah dan kepastian konsumennya terjamin. Untuk itu tingkat rutinitas penyediaan barang kebutuhan serta tata kelola manajemen di masing-masing organisasi yang harus disiapkan dengan matang. Konsep ekonomi inilah yang merupakan cikal-bakal dari ekonomi kerakyatan yang disandarkan pada kekuatan masing-masing kelompok dan kebutuhannya, sehingga nafsu serakah dan produksi yang berlomba tidak akan lagi terjadi. Mungkin konsep ini akan efektif kalau negara mampu mengelolanya, namun selagi negara tidak berorientasi untuk kesejahteraan rakyatnya maka kitalah yang harus memulainya.

[1] Penulis adalah buruh ter-PHK, sekarang menjadi pekerja sosial. Tinggal di Marunda, Jakarta Timur, anggota Forum Belajar Bersama Prakarsa Rakyat dari Simpul Jabodetabek.

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: