Pasar Modern; Hypermarket Wajib Melayani Minimal 450.000 Penduduk

Rabu, 09 Mei 2007

kompas-cetak77

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0705/09/ekonomi/3521748.htm

Jakarta, Kompas – Peritel besar atau biasa disebut hypermarket wajib memperhitungkan jumlah penduduk yang dapat dilayani, yakni minimal 450.000 orang per satu lokasi hypermarket. Hal itu disebabkan jumlah tersebut merupakan nilai yang layak secara ekonomi dan sosial, serta tidak menganggu keberlangsungan usaha para pedagang tradisional.

“Pada awalnya, bahkan syaratbya 800.000 penduduk, namun kami sangat fleksibel, sehingga dikurangi menjadi 450.000 penduduk,” ujar Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia (AP3MI) Susanto usai menyampaikan paparan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pasar Modern kepada Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu di Jakarta, Selasa (8/5).
Paparan rancangan Peraturan Presiden tersebut disampaikan oleh Aliansi 9 Organisasi Multi Industri. Aliansi ini terdiri atas perwakilan industri kosmetika, daging proses, elektronika, makanan-minuman, garmen dan aksesoris, garam beryodium, minuman ringan, dan pedagang pasar tradisional.

Sekretaris Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ngadiran mengatakan, penetapan lokasi pembangunan hypermarket merupakan syarat utama agar hubungan antara peritel besar dan pedagang tradisional tetap baik. Hypermarket sebaiknya dibangun di luar kawasan padat, seperti pinggiran kota, sehingga akan membatasi jumlah pembeli, hanya pada konsumen tertentu.

“Dengan begitu, hanya konsumen yang memiliki mobil yang akan belanja ke hypermarket,” katanya.

Jika peritel besar digabungkan dengan pasar tradisional di wilayah yang sama, maka pedagang kecil tidak akan mampu bersaing. Peritel besar sanggup memberikan diskon dalam jumlah besar, sedangkan pedagang kecil belum tentu sanggup memberi diskon hinga 10 persen. Akibatnya, konsumen akan tersedot ke hypermarket.
Ngadiran menegaskan, para pedagang tradisional itu layak diperjuangkan karena jumlahnya sangat besar, yakni 12,475 juta pedagang di 13.650 pasar. Dengan demikian, potensi ekonominya sangat dahsyat.

“Sementara, hypermarket hanya mempekerjakan sedikit karyawan. Sebagian besar adalah karyawan dari pemasok, yang dipekerjakan oleh peritel, namun digaji oleh pemasoknya. Jadi, jika tidak benar ada 10.000 pekerja mendesak pemerintah ikut mengatur syarat perdagangan yang dibebankan oleh hipermarket kepada seluruh pemasok. Hal itu disebabkan pembebanan syarat perdagangan yang mencapai 17 jenis pungutan itu sudah memberatkan dan menyulitkan pengembangan usaha para pemasok.

“Saat ini, total nilai dari 17 jenis pungutan itu sudah mencapai 68 persen dari harga jual barang. Mulai dari biaya pendaftaran, rabat tetap, anggaran promosi, diskon promosi, hingga diskon reguler,” ujar Ketua Umum AP3MI Susanto.

Menurut Susanto, di negara asalnya, Perancis, hipermarket Carefour hanya membebankan syarat perdagangan senilai 15 persen dari harga barang. “Oleh karena itu, sudah saatnya di Indonesia untuk diturunkan,” katanya.

Pada kesempatan itu, aliansi menyampaikan 9 usulan yang terkait dengan kemitraan antara hipermarket dengan para pemasok. Pertama, hipermarket dilarang mengembalikan barang yang sudah dibeli tanpa alasan tepat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kedua, biaya pada syarat perdagangan harus memberikan keuntungan secara ekonomis kepada kedua belah pihak secara tertulis. Ketiga, peritel dilarang menjual barang di bawah harga beli yang tertulis khususnya barang-barang yang tahan lama.

Keempat, untuk usaha kecil menengah tidak dipungut biaya pendaftaran perdagangan (listing fee) dan pembayaran barang dilakukan tunai. Kelima, untuk usaha menengah dan besar biaya pendaftaran perdagangan dibatasi Rp 0 hingga Rp 200.000 per produk.

Keenam, jasa komersial yang ditawarkan hipermarket harus diberlakukan untuk seluruh pemasok tanpa diskriminasi. Ketujuh, jenis potongan syarat perdagangan tidak lebih dari lima macam (biaya pendaftaran, rabat tetap, anggaran promosi, diskon promosi, hingga diskon reguler).

Kedelapan, barang dengan label hipermarket dibatasi maksimum 10 persen dari barang beromzet teratas agar merk barang pemasok bisa tumbuh. Kesembilan, denda jasa tidak dibebankan jika kesalahan timbum dari pihak peritel.

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: