Menggugat Mitos-mitos Neo-Liberalisme Tentang Pasar Bebas

Oleh JJ Amstrong Sembiring

java-ikon

http://rumahkiri.net/index.php?option=com_content&task=view&id=1034&Itemid=236

Neoliberalisme[1] merupakan sebagai perwujudan baru faham liberalisme saat ini dapat dikatakan telah menguasai sistem perekonomian dunia. Bagaimana Karakter metodologi yang dikembangkan dalam ilmu ekonomi liberal? Yang menonjol adalah positivisme dan saintisme. Metodologi ini mendukung cara pandang yang memusat pada persoalan materiil, yang empirik dan kasat-indera; mengutamakan variable yang bisa diukur (“Yang tidak terukur, tidak bisa dianalisis”). Akibatnya, banyak persoalan penting yang bersifat normatif diabaikan. Bahkan pendukung metodologi ini cenderung bersikap netral terhadap nilai-nilai etika dan moral, seperti keadilan. Karena itu, tidak mengherankan kalau persoalan pokok yang dibahas oleh para pembuat kebijakan yang berpikir atas dasar ilmu pengetahuan positivistik itu adalah persoalan bagaimana “memperbesar kue nasional”.

Terutama bagaimana meningkatkan kekayaan dan kemakmuran materiil melalui penggalakan transaksi di pasar. Yaitu, akumulasi kapital melalui pasar. Dan ukuran keberhasilannya juga berujud prestasi dalam mendorong pertumbuhan kapital. Ideologi yang mendasari ilmu ekonomi liberal itu juga mengajukan asumsi khas tentang hakeket manusia. Yaitu, manusia dipandang semata-mata sebagai “makhluk ekonomi” yang berperilaku seperti “utility-maximizing machine” (mesin yang berfungsi memaksimalkan keuntungan) dan hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Manusia dianggap banya akan bergerak kalau kepadanya ditunjukkan “iming-iming” yang sifatnya materiil. Karena itu sering muncul anggapan bahwa asal perutnya kenyang orang akan mudah diatur. Inilah yang mendasari munculnya kebijakan publik yang dalam praktek membanjiri warga masyarakat dengan kepuasan materiil, dengan harapan kepuasan itu akan menimbulkan ketenangan. Yang dilupakan adalah perilaku manusia tidak hanya dituntun oleh rasionalitas, tetapi juba oleh filantrofi, moralitas dan pertimbangan etika.

Pendekatan liberal neo-klasik itu juga mengembangkan sikap yang khas mengenai organisasi dan lembaga sosial. Seperti sudah tersirat di atas, lembaga sosial yang paling diutamakan adalah pasar, sedangkan organisasi dan lembaga sosial lain dianggap “given”. Yang paling penting adalah mekanisme pasar.

Karena itu, mereka yang memiliki modal dan melibatkan diri dalam kegiatan pasar akan menentukan apa yang akan terjadi dalam proses ekonomi. Apa peran negara? Negara berperan mendefinisikan dan melindungi hak milik dan menciptakan lingkungan yang mendukung bekerjanya pasar. Dalam pandangan kaum ekonom liberal mengenai keluarga. Dalam ideologi ini, keluarga (rumah tangga) dipandang sebagai lembaga sosial yang berperan ganda.

Pertama, sebagai rumah tangga yang berfungsi sebagai mesin yang diprogram untuk memaksimalkan kepuasan dengan mengkonsumsi barang yang diproduksi secara massal oleh perusahaan (yang juga berperan sebagai mesin yang diprogram untuk memaksimalkan keuntungan). Karena itu tiap hari rumah tangga kita dibombardir dengan iklan yang menawarkan berbagai jenis barang dan jasa yang seringkali tidak jelas manfaatnya. Semakin getol rumah tangga mengkonsumsi barang dan jasa itu, semakin “maju” ekonomi itu, demikian argumennya. Kedua, rumah tangga juga berfungsi sebagai produsen input abstrak yang disebut “tenaga kerja”. Cara menyebut tenaga kerja dengan sebutan “sumberdaya manusia” juga memuat unsur ideologi kapitalistik itu. Istilah ini sebenarnya muncul dalam lingkungan pabrik. Di sana bisa ditemui mesin (sumberdaya fisik) dan manusia yang menanganinya (sumberdaya manusia). Status keduanya pada dasarnya disamakan, yaitu sebagai sumberdaya. Karena itu upaya memenuhi keperluan buruh seringkali berujud upaya memenuhi kebutuhan manusia ssebagai sumberdaya, bukan sebagai manusia utuh. Sebagai sumberdaya, manusia memerlukan ketrampilan, lapangan kerja, upah minimum yang memadai, dan sebagainya. Karena semata-mata dipandang sebagai sumberdaya, bukan sebagai manusia utuh, ia dianggap tidak memerlukan pemenuhan hak sebagai manusia utuh, misalnya hak untuk berserikat dan hak-hak lain demi pengembangan identitas dirinya.

Di sisi lain, ada pendekatan alternatif yang sebenarnya memiliki akar sejarah yang lebih jauh ke belakang, dengan argumen yang bertentangan dengan gagasan di atas, yang disebut “ekonomi-politik klasik”. Yang menjadi fokus perhatian pendekatan ini bukan hanya bagaimana kemakmuran ditingkatkan, tetapi juga bagaimana produksi dan konsumsi itulah yang sangat menentukan “who get what, when, how and how much”. Persoalan yang hanya bisa dipahami melalui pendekatan yang menggabungkan ekonomi debgab dimensi-dimensi sosial lainnya. Berbeda dengan pendekatan liberal, ekonomi-politik mengandalkan metodologi yang mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral. Melalui metode impretivis dan instrokpetif, ekonomi politik mempelajari bukan hanya bagaimana mambuat individu menjadi makmur, tetapi yang lebih penting adalah menemukan penyelesaian bagi masalah kemiskinan dan perbaikan kondisi hidup manusia.

Pendekatan Ekonomi – Politik
Mengenai hakekat manusia, pendukung pendekatan ekonomi-politik klasik yakin bahwa perilaku manusia tidak hanya dituntun oleh rasionalitas, tetapi juga oleh filantrofi, moralitas dan pertimbangan etika. Kepentingan manusia tidak hanya memenuhi kebutuhan sendiri, tetapi juga diimbangi dengan rasa tanggungjawab sosial. Pasar, menurut pendekatan ekonomi-politik, bukan lembaga sosial yang paling penting. Banyak proses produksi yang ditentukan oleh lembaga-lembaga sosial lain, seperti keluarga dan birokrasi. Di Indonesia, misalnya, proses produksi beras, gula, baja, semen, mobil, dan berbagai produk penting lain tidak bertumpu pada mekanisme pasar. Di masa Orde Baru, beberapa melalui keputusan birokratik; beberapa yang lain melalui pertemuan keluarga presiden. Karena itu, yang diutamakan oleh pendekatan ekonomi-politik adalah peran lembaga sosial dan politik, kekuasaan, dan manifesto sosio-kultural dalam kehidupan ekonomi. Dalam praktek, lembaga-lembaga itu memang sering dipakai oleh banyak orang untuk memproduksi kemakmuran.

Kegagalan Pasar
Para ekonom mengidentifikasikan beberapa kondisi yang mengakibatkan kegagalan pasar (“market failure”). Pertama, dalam struktur pasar yang monopolist atau oligopolist – yang salah satu penyebabnya adalah “economic of scale” – Perusahaan dengan membatasi tingkat output akan dapat menaikkan harga dan sekaligus meraih keuntungan yang berlebihan, sehingga masyarakat (konsumer) dirugikan dengan membayar terlalu mahal dan memperoleh terlalu sedikit dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Dalam situasi seperti ini, untuk melindungi masyarakat dari kekuatan monopoli atau oligopoli, pemerintah perlu campur tangan baik melalui kontrol harga (“price control”) atau melalui penciptaan persaingan baik dengan perusahaan domestik maupun dengan perusahaan luar negeri (impor).

Kedua, external economies – Keberadaan external economies cenderung mendorong pihak swasta untuk tidak melakukan investasi, karena swasta tidak dapat memaksa pihak ketiga yang turut memperoleh keuntungan dari investasi untuk membayarnya. Pada hal investasi dengan external economies (pembangunan dam, jalan raya, irigasi, dan lainnya) biasanya membutuhkan biaya yang sangat besar dan pembayaran kembali yang cukup lama. Dalam keadaan seperti ini pemerintah perlu melakukan intervensi dengan melakukan investasi yang mempunyai external economies.

Ketiga, external diseconomies – External diseconomies seperti polusi udara dan air memer- lukan intervensi pemerintah agar perusahaan yang menim- bulkannya menanggung biaya dari external diseconomies tersebut.

Keempat, struktur ekonomi yang belum sesuai dengan kebutuhan pembangunan – Pasar kemungkinan tidak kondusif bagi perubahan struktur ekonomi yang dikehendaki bagi pembangunan, seperti yang sering dikemukakan adalah “infant industry” yang perlu dilindungi dengan tarif.

Kelima, underdeveloped institutions – Institusi ekonomi yang masih belum berkembang menyebabkan banyak masyarakat yang tidak dapat berpartisipasi dalam pasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu terlibat dalam mendevelop lembaga/institusi ekonomi sehingga pasar dapat berfungsi dengan baik. Misalnya, mengembangkan sistem perbankan sehingga semua masyarakat baik yang berada di kata maupun di desa dapat berpartisipasi dalam sektor perbankan (menabung dan meminjam). Keenam, ketidakseimbangan ekonomi makro. Terakhir, ketujuh, pencapaian tujuan nasional – Walaupun pasar berfungsi dengan baik, tujuan nasional tidak dapat dicapai tanpa campur tangan pemerintah, misainya, masalah pemerataan pembangunan dan hasil-hasil-nya.

Tidak Ada Satu Negara
Kalau kita lihat sistem ekonomi yang ada di dunia ini tidak ada satu negara pun yang menerapkan sistem kapitalis maupun sosialis secara murni. Hampir semua negara menerapkan campuran kedua sistem tersebut dengan perbedaan intensitas kedua element tersebut. Negara-negara Eropa Barat, Amerika Serikat, misalnya element kapitalis sangat menonjol. Dan sebaliknya (sebelum tahun 1980an) negara-negara Eropa Timur, Cina, Cuba elemen sosialisnya sangat menonjol. Namun pada tahun 1980an dan awal 1990an telah terjadi kecenderungan di kebanyakan negara untuk mengurangi keterlibatan pemerintah dalam ekonomi dan memberikan peran pasar yang lebih besar dalam menuntun perekonomiannya. Reformasi ekonomi ke arah sistem pasar yang lebih besar terjadi di Amerika Serikat semasa kepresidenan Ronald Reagen. Gerakan yang sama juga terjadi di negara-negara Eropa Barat. Negara-negara berkembang juga melakukan reformasi ekonomi untuk memberikan peran pasar yang lebih besar seperti Indonesia, Korea Selatan, Cina, India, negara-negara Eropa Timur, dan lainnya.

Beberapa faktor yang mendorong negara-negara di dunia untuk melakukan reformasi ekonomi ke arah ekonomi pasar dan faktor-faktor ini dapat dikategorikan ke faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu kontrol dan interven- si pemerintah dalam pasar tidak berjalan secara baik. Misalnya , proteksi industri dalam negeri gagal menciptakan industri dalam negeri yang kuat dan mandiri; intervensi hanya menimbul- kan proteksi tinggi yang selanjutnya menciptakan inefisiensi; kontrol akan suku bunga menghambat perkembangan sistem keuang- an.

Selain itu, intervensi dan kontrol pemerintah telah mendorong perilaku sektor swasta (pelaku bisnis) untuk cenderung membangun koneksi dengan pihak birokrasi dari pada melakukan kegiatan yang produktif dan innovatif. Kontrol/pengaturan pemerintah menciptakan “economic rent” (keuntungan yang berle- bihan) untuk mereka-mereka yang mempunyai hubungan dengan pi- hak birokrasi. Korupsi dan rent-seeking mengalihkan tenaga pa- raenter preneur, investor, manager dan trader dari kegiatan yang produktif ke kegiatan yang kontra produktif.

Sedangkan faktor eksternal yang mendorong negara-negara untuk melakukan reformasi ekonomi adalah gerakan globalisasi ekonomi dunia, yang ditandai dengan diterima dan diberlakukan- nya GATT Putaran Uruguay pada tahun 1994 dan World Trade Organization (WTO) pada tahun 1995, Dengan diterimannya GATT Putaran Uruguay dan WTO maka sistem perdagangan internasional akan semakin bebas dari hambatan baik hambatan tarif maupun non tarif. Hal ini berarti campur tangan pemerintah dalam perdagangan secara otomatis akan menurun atau hilang.

Liberalisme
Paham liberalisme yang dipelopori oleh ekonom asal Inggris Adam Smith dalam karyanya The Wealth of Nations (1776). Sistem ini sempat menjadi dasar bagi ekonomi di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dari periode 1800-an hingga masa kejatuhannya pada periode krisis besar (Great Depression) di tahun 1930. Sistem ekonomi yang menekankan pada penghapusan intervensi pemerintah ini mengalami kegagalan untuk mengatasi krisis ekonomi besar-besaran yang terjadi saat itu. Sistem liberal digantikan oleh gagasan-gagasan dari John Maynard Keynes yang digunakan oleh Presiden Roosevelt dalam kebijakan “New Deal”. Kebijakan itu ternyata terbukti sukses karena mampu membawa negara selamat dari bencana krisis ekonomi.

Inti dari gagasannya menyebutkan tentang penggunaan “full employment” yang dijabarkan sebagai besarnya peranan buruh dalam pengembangan kapitalisme dan pentingnya peran serta pemerintah dan bank sentral dalam menciptakan lapangan kerja. Kebijakan ini mampu menggeser paham liberalisme untuk beberapa saat sampai munculnya kembali krisis kapitalisme yang berakibat semakin berkurangnya tingkat profit dan menguatnya perusahaan-perusahaan transnasional (TNC).

Menguatnya kekuatan modal dan politik perusahaan-perusahaan transnasional (TNC) yang banyak muncul di negara-negara maju makin meningkatkan tekanan untuk mengurangi berbagai bentuk intervensi pemerintah dalam perekonomian karena hal itu akan berpengaruh pada berkurangnya keuntungan yang mereka terima. Melalui kebijakan politik negara-negara maju dan institusi moneter seperti IMF, Bank Dunia dan WTO mereka mampu memaksakan penggunaan kembali paham liberalisme gaya baru atau yang lebih dikenal dengan sebutan paham neo-liberalisme. Secara garis besar Mansour Fakih (2003) menjelaskan pendirian paham neo-liberalisme: Pertama, biarkan pasar bekerja tanpa distorsi (unregulated market is the best way to increase economic growth), keyakinan ini berakibat bahwa perusahaan swasta harus bebas dari intervensi pemerintah, apapun akibat sosial yang dihasilkan. Keyakinan kedua, kurangi pemborosan dengan memangkas semua anggaran negara yang tidak perlu seperti subsidi untuk pelayanan sosial seperti anggaran pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial lainnya. Ketiga, perlu diterapkan deregulasi ekonomi, mereka percaya bahwa regulasi selalu mengurangi keuntungan, termasuk regulasi mengenai analisa mengenai dampak lingkungan (selanjutnya, disebut AMDAL), keselamatan kerja dan sebagainya. Keempat, privatisasikan semua badan usaha negara. Privatisasi ini termasuk juga perusahaan-perusahaan strategis yang melayani kepentignan rakyat banyak seperti PLN, Sekolah dan Rumah Sakit. Hal ini akan mengakibatkan konsentrasi kapital di tangan sedikit orang dan memaksa rakyat kecil membayar lebih mahal atas kebutuhan dasar mereka. Kelima, masukkan gagasan seperti “barang-barang publik”, “gotong-royong” serta berbagai keyakinan solidaritas sosial yang hidup di masyarakat ke dalam peti es dan selanjutnya digantikan dengan gagasan “tanggung jawab individual”. Masing-masing orang akan bertanggung jawab terhadap kebutuhan mereka sendiri-sendiri. Golongan paling miskin di masyarakat akan menjadi korban gagasan ini karena merekalah yang paling kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Dalam rangka memantapkan kebijakan neo-liberalisme, para pendukungnya secara gencar mengampanyekan mitos-mitos berkaitan dengan neo-liberalisme dan lebih lanjut tentang pasar bebas. Lebih lanjut dijelaskan oleh Mansour Fakih (2003) bahwa mitos-mitos itu diantaranya adalah: pertama, perdagangan bebas akan menjamin pangan murah dan kelaparan tidak akan terjadi. Kenyataan yang terjadi bahwa perdagangan bebas justru meningkatkan harga pangan. Kedua, WTO dan TNC akan memproduksi pangan yang aman. Kenyataannya dengan penggunaan pestisida secara berlebih dan pangan hasil rekayasa genetik justru membahayakan kesehatan manusia dan juga keseimbangan ekologis. Ketiga, kaum permpuan akan diuntungkan dengan pasar bebas pangan. Kenyataannya, perempuan petani semakin tersingkir baik sebagai produsen maupun konsumen. Keempat, bahwa paten dan hak kekayaan intelektual akan melindungi inovasi dan pengetahuan. Kenyataannya, paten justru memperlambat alih teknologi dan membuat teknologi menjadi mahal. Kelima, perdagangan bebas di bidang pangan akan menguntungkan konsumen karena harga murah dan banyak pilihan. Kenyataannya justru hal itu mengancam ketahanan pangan di negara-negara dunia ketiga.

Akibat dari gagasan-gagasan yang selanjutnya diterapkan menjadi kebijakan ini dapat kita perhatikan pada kehidupan di negeri ini. Bagaimana rakyat menjerit akibat kenaikan harga-harga seiring dengan ketetapan pemerintah mencabut subsidi BBM. PHK massal mewabah karena efisiensi perusahaan akibat meningkatnya beban biaya produksi. Mahalnya harga obat karena paten dan hak cipta yang membuat rakyat makin sulit mendapatkannya. Mahalnya biaya perawatan rumah sakit karena swastanisasi. Makin tercekiknya kesejahteraan petani akibat kebijakan impor beras dan diperburuk dengan mahalnya harga pupuk dan obat-obatan pembasmi hama. Masih banyak contoh yang dapat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita.

Akibat dalam skala lebih luas menurut Yanuar Nugroho (2005) ternyata perekonomian dunia saat ini hanya mampu memenuhi kebutuhan hidup 800 juta dari 6.5 miliar manusia. Itupun ia sudah mengonsumsi 80 persen dari semua sumber daya bumi yang tersedia. Jika cara ini diteruskan, sumber daya bumi ini akan segera terkuras habis. Globalisasi[2] dan pasar bebas membawa kesejahteraan dan pertumbuhan, namun hanya bagi segelintir orang karena sebagian besar dunia ini tetap menderita. Globalisasi ekonomi[3] telah menciptakan perubahan revolutif dalam kehidupan, sehingga manusia pun dipaksa memperluas cakrawalanya dalam memahami dunia. Dalam globalisasi ekonomi, kapitalisme adalah penanda pokok. Karakteristik kapitalisme adalah pasar global. Melalui pasar global, iklim persaingan antarperusahaan multinasional terbaca. Setiap perusahaan didorong menciptakan strategi produksi dan pemasaran agar mampu bersaing. Iklan adalah salah satu saluran komunikasi produsen dan konsumen. Kemajuan teknologi informasi yang canggih membuat jenis dan motif iklan makin bervariasi. Iklan memainkan peranan penting dalam memasarkan produk. Didukung oleh kapital yang memadai, perusahaan multinasional berhasil memperdayai masyarakat untuk berlomba-lomba menciptakan persaingan dalam gaya hidup: antargolongan, antarkelas, antarusia, dan sebagainya. Dengan lain kata, konsentrasi ekonomi masyarakat kapitalisme lanjut terfokus pada pengembangan strategi produksi dan perluasan korporasi melalui manajemen konsumsi massa lewat penciptaan kebaruan-kebaruan produk bagi makna-makna simbolik tertentu (prestise, status, kelas). Keinginan berskala masif lekat dengan kehendak akan sesuatu yang baru. Inilah budaya konsumerisme. Budaya konsumsi yang ditopang proses penciptaan terus-menerus lewat penggunaan citra, tanda, dan makna simbolis dalam proses konsumsi. Pun, budaya belanja yang didorong oleh logika hasrat (desire) dan keinginan (want) daripada logika kebutuhan (need). Kecepatan dan percepatan yang tak terkendali dalam wacana budaya konsumerisme yang didukung sistem ekonomi kapitalis telah menggiring manusia ke arah kondisi yang ‘melampaui’ (hyper), yakni kondisi hyper-consumption, melampaui kebutuhan manusia. Akibatnya, logika hasrat merebak tanpa tepi dan mendominasi kesadaran konsumen. Jean Baudrillard (lahir 1929), guru besar filsafat budaya dan kritisisme media European Graduate School, Saas-Fee, Swiss, menyebut istilah reification, yakni the process whereby human beings become dominated by things and become more thinglike themselves, guna menunjuk kondisi masyarakat yang hiper-konsumtif. Pada masyarakat yang tereifikasi, pemuasan dahaga ekonomi dipercepat. Inilah spirit kapitalisme global, yang mendorong percepatan perputaran dan akumulasi kapital, dengan meningkatkan tempo konsumsi. Dengan kata lain, memproduksi “konsumsi” setara dengan menciptakan kebutuhan-kebutuhan ekonomi palsu (artifisial). Dalam pada itu, konstruksi sosial dibangun atas kesadaran material dan perlambang sosial tertentu (prestise, status, harga diri), tanpa disertai perenungan makna dalam mengkonsumsi pelbagai produk ekonomis. Di tengah proses pertumbuhan dan pembangunan, petaka konsumerisme menimbulkan petaka ekologis (tumpukan sampah). Tak sebatas kota-kota besar, kawasan pesisir pun tak luput dari problem akut pengelolaan sampah. Senarai keruwetan pengelolaan persampahan ini, setidaknya disebabkan oleh dua faktor pokok: (a) perilaku produsen yang kontraproduktif dalam menjaga kelestarian ekologis, dan (b) perilaku konsumtif konsumen yang tak berkesadaran ekologis.

Selanjutnya, ketika budaya lokal makin hilang akibat gaya hidup global, tiga perempat penghuni bumi ini harus hidup dengan kurang dari dua dollar sehari. Satu miliar orang harus tidur sembari kelaparan setiap malam. Satu setengah miliar penduduk bola dunia ini tidak bisa mendapatkan segelas air bersih setiap hari. Satu ibu mati saat melahirkan setiap menit. Belum terlambat bagi kita untuk menyadari semua permasalahan ini. Perlawanan di seluruh dunia sudah mulai berlangsung. Mereka sudah tidak percaya lagi dengan mitos-mitos yang dihembuskan kaum neo-liberal tentang pasar bebas. Ketiga institusi keuangan dunia yang dianggap sebagai alat kaum neo-liberal terus menerus ditekan. Ketiganya yaitu WTO, IMF dan Bank Dunia selalu mendapat demonstrasi besar-besaran di setiap pertemuan yang dilakukan.

Perlawanan dalam skala besar pertama berlangsung pada pertemuan WTO di Seattle, AS. Berbagai gerakan sosial dari penjuru dunia berbondong-bondong memadati kota Seattle. Mereka melakukan demo besar-besaran untuk menghentikan pertemuan tersebut. Mereka berasal dari berbagai kalangan seperti kelompok lingkungan, kelompok perempuan, aktivis buruh, petani dan berbagai kelompok sosialis. Maraknya aksi yang mereka lakukan membuat pertemuan itu gagal menyelesaikan agenda yang seharusnya dibahas. Perlawanan selanjutnya terus menerus berlangsung mengiringi setiap pertemuan WTO. Demo juga kerap kali berlangsung di depan kantor Bank Dunia dan IMF. Bahkan yang paling fenomenal adalah tewasnya seorang petani asal Korea Selatan yang menghunjamkan tubuhnya pada barikade pasukan anti huru-hara pada pertemuan WTO di Cancun, Meksiko (Jhamtani, 2005). Pertemuan WTO di Hongkong baru-baru ini juga mengundang aksi demonstrasi yang tak kalah besarnya.

Perusahaan Raksasa Internasional
Pada akhirnya karena situasi ekonomi global yang dikuasai paham neo-liberalisme saat ini ternyata penuh dengan mitos-mitos palsu, kita harus lebih bisa bersikap kritis terhadapnya. Dengan penguasaan teknologi informasi dan jaringan media global oleh perusahaan perusahaan raksasa internasional, akan mudah sekali bagi mereka untuk menyusupkan kembali mitos-mitos tersebut di benak kita.

Dalam membahas tentang perusahaan raksasa internasional “perusahaan multinasional” timbul pertanyaan mengapa peraturan dianggap sebagai sesuatu yang penting, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah dengan melihat asal dari perusahaan multinasional setelah berakhirnya perang. Yang kedua, hal tersebut harus ditempatkan lebih modern sebagai subyek permasalahan dalam hal ini. Yang ketiga adalah seiring dengan maksud atau arti yang diberikan kepada ungkapan “Perusahaan Multinasional (Multi Nasional Enterprises)” harus dapat di mengerti secara umum, dimana memiliki konsep fleksibilitas dan keterbukaan yang membuatnya mampu untuk mencakup banyak format asosiasi bisnis internasional yang berbeda. Pertama, setelah perang, perhatian politis berkaitan dengan perusahaan multinasional, dimana terdapat suatu kasus penyalahgunaan perusahaan multinasional sehingga perlu suatu kebijakan internasional untuk mengaturnya. Kedua, sikap negara-negara.

Wujud secara fisik berkaitan dengan modern mengenai ”Masalah Perusahaan Multinasional” dapat dilihat dengan tersebarnya secara cepat perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di seluruh dunia sejak perang dunia kedua. Pada tahun 1960an di Eropa, sangat terasa sekali pengaruh ekonomi Amerika Serikat yang begitu kuat sehingga dianggap sebagai suatu ancaman. Kemudian pada tahun 1967 dalam bukunya Jean Servan-Schreiber menulis “Tantangan Amerika”. Pengarang menyatakan bahwa industri Eropa dalam bahaya dengan adanya kehadiran perusahaan Amerika Serikat yang menguasai pasar Eropa terutama dalam bidang teknologi industri. Solusinya perlu mengadopsi suatu kebijakan penggabungan Negara-negara Eropa untuk mempertemukan kekuatan pasar agar mampu bersaing dengan Amerika Serikat. Perusahaan Multinasional Amerika Serikat, dianggap sebagai alat untuk melakukan kompetisi dengan menggunakan peraturan yang melampuai batas-batas Negara dengan cara yang baik ke perusahaan Eropa.

Sebagai pembanding Jepang khawatir mengenai perusahaan asing yang masuk kenegaranya dapat memperburuk ekonomi negaranya. Dimana setelah perang perekonomian Jepang hidup kembali dengan jalan Jepang mengambil kebijakan untuk membatasi investasi asing. Robert Gilpin menjelaskan hal ini seperti menjual basis militer untuk Amerika Serikat (AS) pada lahan Jepang. Dengan demikian tidak ada perusahaan AS yang menonjol di negara Jepang, walaupun investasi AS pantas dipertimbangkan sehingga perusahaan Jepang kembali bangkit yang sebagian besar dalam wujud kontrak pinjaman dan perijinan. Kemudian Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) dan AS mulai ‘menusuk’ Jepang karena kebijakannya dalam membatasi investasi asing yang masuk kenegaranya. Pada waktu yang sama Jepang dengan relaks mengendalikan investasi asing kemudian memastikan akses selanjutnya teknologi dan mengekspor pasar dengan tetap memperhatikan persaingan pasar untuk menguntungkan konsumen. Pembatasan perusahaan asing kemudian mengedepankan teknologi dan mengembangkan perusahaan nasional, dan karena kedaulatan negara Jepang atas perencanaan ekonomi di negaranya.

Pada pertengahan tahun 1960-an, menurut Yoshino, liberalisasi mengenai kebijakan masuknya investasi asing menimbulkan debat keras antara birokrasi dalam pemerintah dengan masyarakat pelaku bisnis. Dan hal tersebut menjadi masalah nasional yang utama. Kejadian di dalam Negara AS sendiri ada ketakutan mengenai investasi perusahaan AS ke luar negeri kemudian timbul gejolak dalam AS untuk mengendalikan investasi AS yang keluar negeri, hingga puncaknya Burke-Hartke dalam “bill of 1972” dalam peraturan itu mencakup ketentuan tarif dan pajak, walaupun tidak pernah menjadi hukum, tujuannya untuk membatasi investasi perusahaan AS ke luar negeri.

Di belahan bumi selatan berkaitan dengan perusahaan multinasional mengambil karakter politis dan ekonomi yang berbeda, antara tahun 1945 dan 1975 kaum tua jajahan menyangkut penguasa Eropa yang utama (termasuk Inggris, Spanyol, Perancis, Netherlands, Belgia dan Portugal) diwarisi kemerdekaan. Hal ini mempunyai efek terhadap ekonomi dan politik. Dahulu kaum ini mempunyai pengaruh secara politik kemudian Negara yang baru merdeka memperoleh pengakuan dalam PBB, dan mereka menjadi suatu kelompok yang berpengaruh penting disebut sebagai “Kelompok 77”. Kelompok tersebut mendukung blok timur yaitu Negara komunis, dan menempatkannya dalam kedudukan sama dalam agenda sosial dan ekonominya. Hal ini mengakibatkan pengembangan konsep suatu Pesanan Ekonomi Internasional Baru (NIEO), dan hak-hak untuk menentukan nasib ekonominya sendiri. Kemudian mengenai masuknya perusahaan asing dalam negaranya, hal ini dapat mengakibatkan penyalahgunaan ekonomi dinegaranya, kemudian juga diperlukan intervensi politik yang bersifat subversif dalam negara yang berstatus tuan rumah, dan juga kebijakan lain seperti pengenalan orang asing yang rasnya berbeda, nilai-nilai budaya dan gaya hidup, semuanya membutuhkan satu kebijakan yang dibuat dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Penyalahgunaan Perusahaan Multinasional yang mempunyai pengaruh besar – Dasar pengembangan ini menjadi perhatian yang dihasilkan dari adanya penyalahgunaan kuasa oleh perusahaan AS terhadap Chili. Dalam penyelidikan tersebut menetapkan ketakutan dari mereka yang percaya korporasi AS itu adalah suatu ancaman terhadap kedaulatan tuan rumah Negara. Kemudian suatu iklim kecurigaan mulai timbul terhadap perusahaan multinasional.

Gerak kearah suatu teori ekonomi mengenai perusahaan multinasional – Ahli ekonomi mulai merasakan bahwa perusahaan multinasional adalah organisasi bisnis yang unik dengan hasil yang tradisional teori ekonomi mengenai gerakan modal internasional dan keseimbangan pembayaran tidak lagi cukup untuk menjelaskan kesatuan ini. Namun sepanjang tahun 1950an sejumlah ahli ekonomi dengan keterampilan khusus managerial internal, kemampuan dari perusahaan multinasional untuk melebihi pembatasan batasan-batasan nasional dan kendali dari pusat adalah faktor yang membuatnya menonjol dari jenis kesatuan usaha yang lain. Kemudian menurut D.K Fieldhouse secara teoritis menciptakan satu konsep yang seragam mengenai perusahaan multinasional dimana siapa pelakunya diselaraskan dengan keseragaman dan pola keteladanannya dapat diramalkan. Kemudian muncul mengenai bahaya perusahaan multinasional dan bagaimana untuk mengendalikannya. Proyek Perusahaan Multinasional Komparatif dari Universitas Harvard, yang dikoordinir oleh Raymond Vermon pada tahun 1960-an dan awal 1970an menghasilkan rincian studi empiris pertumbuhan perusahaan multinasional modern, dan ia termasuk perusahaan dengan format kesatuan usaha yang terbaru.

Dimensi yang ideologis – Selama tahun 1960-an sampai tahun 1970-an pendapat kritis mangatakan bahwa jika suatu perusahaan tidak secara terbuka bersaing maka akan mengarah pada perusahaan kapitalis, penulisan ini berkisar antara Marxism-Leninism. Hal ini merupakan suatu jaman dimana secara kebiasaan menerima keuntungan-keuntungan usaha bebas dengan keragu-raguan dan dimana sosialisme menawarkan suatu alternative yang sehat, demikianlah iklim ideologis mau menerima pengembangan suatu kritis terhadap perusahaan multinasional, sebagai pembanding neo-klasikal analisis ekonomi, sebagai suatu kesatuan diuntungkan.
Pada periode tahun 1960an sampai tahun 1970-an merupakan periode kebangkitan ekonomi di eropa dan Jepang dalam hal kompetisi ekonomi internasional yang lebih besar dalam bidang bisnis antara Eropa, Jepang dan Amerika Serikat, kompetisi tersebut perlu mendapat perhatian lebih di beberapa tempat, dalam hal ini Eropa terjadi dominasi perusahaan Amerika Serikat yang begitu kuat, dalam hal ini perusahaan-perusahaan asing dipandang sebagai satu ancaman terhadap keamanan ekonomi dan ancaman bagi ekonomi dalam negeri. Kemudian di periode tahun 1960-an sampai tahun 1970-an merupakan periode ketika Negara-negara di bagian bumi selatan yang baru merdeka masuk kedalam satu organisasi internasional Persatuan Bangsa-Bangsa dan menuntut pengakuan melalui tindakan multilateral seperti melakukan transaksi ekonomi internasional sebagai alat bukti kebebasan ekonomi Negara yang berdaulat, dalam hal ii perusahaan multinasional. Kemudian PBB telah didukung untuk membuat suatu kebijakan peraturan yang berkaitan dengan perusahaan multinasional untuk melindungi Negara tuan rumah karena adanya penyalahgunaan pengaruh yang begitu besar dari suatu perusahaan multinasional. Selama periode politik dan pembangunan ekonomi mempengaruhi teori baru mengenai perkembangan perusahaan multinasional, nampak memberi penjelasan secara teoritis pertama dari fenomena dan pandangan bahwa perusahaan multinasional merupakan suatu seragaman, unik dan secara ekonomis kuat. Hal ini merangsang kebijakan yang berorientasi pada dampak negatif dari perusahaan tersebut, yang dilihat dari sudut pandang neo klasik yang sangat berpengaruh pada akhir 1980-an namun saat ini pengaruhnya terbatas.

Kedudukan Pada Masa Sekarang – Sejak tahun 1970-an banyak perubahan yang terjadi dalam nasional dan internasional mengenai pengaturan tentang Perusahaan Multinasional yang mencerminkan adanya penekanan perubahan dalam menguraikan perusahaan multinasional tersebut. Pertama, pengertian terdahulu yang hanya dibatasi pada tujuan investasi langsung (direct investment) telah ditinggalkan. Termasuk juga para sosialis terdahulu yang sekarang disebut sebagai Blok Timur. Kedua, terdapat peningkatan dalam hukum yang telah digunakan oleh negara-negara untuk menarik pembangunan internasional aktif. Tentu saja, peraturan nasional tentang perusahaan multinasional yang ada sekarang ini mengalami perubahan dari pembatasan yang ketat dan nasionalis menuju ke arah rezim yang mudah memberikan izin. Pada saat yang sama, perubahan ini mendapatkan pengetahuan dari pengalaman dan mengenal dengan baik sebagian besar persoalan yang telah diperjanjikan. Permasalahan tentang kepemilikan dan pengawasan telah menyusul dengan pemikiran baru yang berkenaan dengan peningkatan pajak dari investor asing, pertambahan transfer teknologi, keadaan yang lebih baik bagi terlaksananya perundingan selama berjalannya investasi, dan keistimewaan-keistimewaan di bidang industri yang diberikan oleh negara ketempat-tempat dimana perusahaan multinasional itu ada. Bagaimanapun, keadaan ini seharusnya tidak disalah artikan sebagai kebebasan intervensi dan proteksi yang besar dalam menghadapi isu perusahaan multinasional. Perubahan ini lebih pada peningkatan kualitas, dan ketidakberlakuan kebijakan selalu dimungkinkan dalam perubahan ekonomi internasional.

Pada tingkat internasional terdapat kemunduran dari “model pengawasan” perusahaan multinasional yang didasarkan pada organisasi multilateral internasional, sebagaimana telah direkomendasikan oleh Group of Eminent Persons PBB. Hal ini lebih jelas lagi ditunjukkan oleh kegagalan PBB untuk menyetujui kesepakatan tentang Peraturan Umum tentang Perusahaan Transnasional. Seharusnya, lebih besar lagi, dari ketidakmampuan pada bagian yang telah dan sedang dikembangkan kepada suatu kesepakatan yang mengandung kontroversi dan lebih mendasar. Hal ini termasuk juga dalam artian “perlakuan nasional” bagi perusahaan transnasional, prinsip kompensasi diterapkan dalam proses nasionalisasi, daerah yurisdiksi negara ketempatan perusahaan transnasional, jangkauan larangan intervensi terhadap urusan politik internal oleh perusahaan transnasional, pengikatan umum pedoman dan pengaturan hukum internasional publik dalam mendefinisikan kewajiban negara ketempatan terhadap perusahaan transnasional.

Pada tahap politik dan ideologi terdapat sejumlah perubahan yang signifikan sejak tahun 1970-an, membantu untuk menciptakan kesempatan yang lebih banyak ke arah investor asing: pertama, selama tahun 1980-an di beberapa negara, terutama di Amerika Serikat dan Inggris, mengalami perubahan pada kebijakan pemerintah yang lebih condong pada politik ekonomi neo-klasik dan liberal ke arah investasi asing langsung. Kedua, para sosialis terdahulu di negara-negara blok timur telah meninggalkan struktur ekonomi yang dimiliki dan bergerak ke arah ekonomi pasar bebas. Ketiga, di negara-negara berkembang, kekuatan ekonomi eksternal telah menyebabkan pemikiran kembali awal komitmen politik untuk kebangsaan dan kebijakan ekonomi negara. Keempat, di arena internasional, kekhawatiran yang disebabkan oleh apa yang disebut sebagai tata tertib ekonomi internasional yang baru tentang negara miskin telah menimbulkan reaksi negara-negara berkembang. Terakhir, suatu kontribusi penting terhadap pemikiran mengenai perusahaan multinasional sekarang ini telah meningkatkan pengetahuan antara lain tentang firma.

Terdapat keraguan terhadap beberapa proses generalisasi tentang perusahaan multinasional, yaitu: pertama, adalah jelas bahwa perusahaan multinasional bukan merupakan: bagian dari negara yang merupakan kesatuan kekuasaan. Kedua, walaupun awalnya nama perusahaan multinasional dipusatkan kecenderungannya pada monopoli, namun akhir-akhir ini telah timbul suatu kesadaran yang lebih tinggi terhadap dasar persaingan ekonomi transnasional dalam penyelenggaraan perusahaan multinasional. Ketiga, asumsi yang dapat dibuang adalah bahwa perusahaan multinasional merupakan tipe yang sama dengan kesatuan bisnis yang kebiasaannya dapat diprediksikan melalui penarikan kesimpulan yang logis dari karakteristiknya.

Permasalahan Definisi – Penggunaan pertama istilah “multinasional” yang berkaitan dengan perusahaan telah dilengkapi oleh David E. Lilienthal yang pada April 1960, memberikan karangannya kepada Institut dan Teknologi Carnegie dengan judul “Management and Corporations 1985”, yang selanjutnya dipublikasikan dengan judul “The Multinational Corporations”. Lilienthal mendefinisikan perusahaan multinasional sebagai “perusahaan yang bertempat dalam satu negara namun beroperasi dan hidup dibawah hukum dan kebiasaan negara lain”. Definisi ini memandang perusahaan multinasional sebagai suatu perusahaan uni-nasional dengan pengoperasian asing. Pemikiran ini disesuaikan berdasarkan pengalaman perusahaan Amerika Serikat.

Keberadaan suatu perusahaan disamping uni-nasional perusahaan multinasional telah mendorong perbedaan antara kedua kelompok asosiasi bisnis internasional ini. Namun sayangnya, penggunaannya tidak selalu diterapkan seragam dan dihasilkan beberapa peristilahan yang membingungkan. Perbedaan yang nyata sekali terlihat khususnya pada apa yang digambarkan oleh para ekonom dibandingkan dengan apa yang digunakan oleh PBB.

Para ekonom lebih suka formula yang sederhana, diartikan sebagai “perusahaan multinasional” suatu perusahaan yang dimiliki (seluruhnya atau sebagian), pengawasan dan pengaturan pendapatan dihasilkan oleh aset di lebih dari satu negara”. Pengertian ini membedakan antara perusahaan yang ikut serta dalam investasi langsung (direct investment), yang memberikan perusahaan tidak hanya pertaruhan keuangan di dalam usaha asing tapi juga pengelolaan pengawasan, dan yang ikut serta dalam investasi portofolio (portofolio investment), yang memberikan kepada perusahaan investor hanya pertaruhan keuangan dalam usaha asing tanpa pengelolaan pengawasan. Jadi perusahaan multinasional adalah suatu perusahaan yang ikut serta dalam investasi langsung di luar negera asalnya. Istilah “enterprise” lebih ditujukan pada “badan hukum” sebagaimana badan hukum menghindari pembatasan objek studi terhadap penggabungan bisnis yang sudah ada dan kelompok-kelompok perusahaan yang berbadan hukum berdasarkan hubungan cabang perusahaan induk. Produksi internasional dapat membutuhkan banyak bentuk hukum. Menurut pandangan seorang ekonom, bentuk hukum tidak penting untuk penggolongan sebuah perusahaan sebagai “multinasional”.

Sebaliknya, PBB telah meninggalkan formula sederhana ini menuju sebuah pembedaan antara “perusahaan multinasional” dan “perusahaan transnasional”. Dalam laporannya, Group of Eminent Persons PBB memakai definisi para ekonom yang sederhana tentang perusahaan multinasional sebagai perusahaan yang memiliki atau pengawasan produksi atau fasilitas pelayanan di luar negara dimana mereka berasal seperti perusahaan-perusahaan yang tidak selalu digabung atau privat; mereka dapat juga bekerjasama atau milik pemerintah. Bagaimanapun, selama diskusi mengenai laporan pada Pertemuan ke-57 ECOSOC tahun 1974, beberapa perwakilan berpendapat lebih suka istilah ‘perusahaan transnasional’. Istilah ini, dapat dikatakan, lebih mencerminkan ciri utama operasi lintas perbatasan negara dari pada istilah multinasional. Istilah itu seharusnya disediakan bagi perusahaan-perusahaan yang kepemilikan dan pengawasannya gabungan dari beberapa negara.

Untuk merespon opini seperti di atas, ECOSOC memakai istilah perusahaan transnasional yang ditujukan untuk program-program PBB yang berkaitan dengan perusahaan multinasional. Selanjutnya, apa yang disebut sebagai multinasional oleh para ekonom akan dikenal sebagai transnasional dalam perbincangan PBB. Jadi PBB mempraktekkan perbedaan antara perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan diawasi oleh kesatuan tersendiri atau orang-orang dari satu negara tetapi operasinya lintas antar negara-internasional-dan yang dimiliki dan diawasi oleh kesatuan tersendiri atau orang-orang yang berasal dari satu negara-multinasional.

Karakteristik yang paling penting bagi perusahaan multinasional adalah, berdasarkan definisi ini, kemampuan suatu perusahaan untuk mengawasi aktivitas perusahaan lain yang ditempatkan di negara lain. Faktor lainnya tidak menentukan. Jadi, pembagian pengetahuan dan sumber daya diantara perusahaan atau kesatuan yagn lain tidak akan cukup, dengan sendirinya, mengidentifikasikan bahwa perusahaan dan kesatuan-kesatuan tersebut merupakan suatu perusahaan multinasional. Definisi ini cukup luas untuk mencakup keadilan dan ketidakadilan berdasarkan investasi langsung, tanpa memperhatikan bentuk hukum atau kepemilikan dominan dan usaha pembantuan. Definisi ini secara substansial dipakai pada sebagai besar naskah yang diusulkan dalam menyusun draf Pedoman Pengaturan Perusahaan Multinasional di PBB.

Definisi di atas dapat dilihat sebagai pedoman konseptual untuk mengetahui mana yang perusahaan yang perusahaan multinasional dan mana yang bukan. Lebih tergantung pada tujuan adanya definisi yang direncanakan dan pada bukti yang ada dari aktifitas bisnis internasional. Akan tetapi keinginan untuk mendefinisikan perusahaan multinasional, sesuatu yang tidak mungkin dapat secara tepat, dari sudut pandang pembuat peraturan lebih mempertimbangkantipe asosiasi bisnis internasional tertentu,dikarenakan jenis aktivitas mereka, sehingga jelas bahwa perusahaan uninasional membutuhkan peraturan yang terpisah.

Dalam hal ini mungkin dapat membantu untuk menunjukkan bagaimana perusahaan multinasional berbeda dengan perusahaan uninasional yang memberikan sebagian keutamaan mereka: yang pertama adalah multilokasi perusahaan dalam negeri (domestik) – mereka mempunyai pendapatan yang menghasilkan aset di lebih dari satu lokasi dan menggabungkannya dengan sumber daya setempat untuk memproduksi barang atau jasa – kedua tipe perusahaan ini dapat menikmati keuntungan dari adanya persaingan unit ekonomi yang lebih luas ketika dibandingkan dengan perusahaan yang berdiri sendiri. Bagaimanapun, perbedaan yang krusial antara perusahaan multinasional dan multilokasi perusahaan domestik adalah dalam hal menjalankan asetnya dan pengawasan penggunaannya melewati batas negara, meskipun yang terakhir tidak lebih dari mereka. Kedua, adalah perusahaan domestik yang mengekspor sebagian produk mereka. Hal ini sama dengan perusahaan multinasional yang menjual sebagian produk mereka dengan melintasi batas negara. Bagaimanapun, perusahaan multinasional berbeda pada perdagangan lintas perbatasan dalam hal faktor tenaga kerja sebagaimana produk jadi, dan antara afiliasi pada kelompok yang tidak terikat dengan pihak ketiga. Hal ini meningkatkan kemungkinan pengawasan perdagangan dalam suatu perusahaan multinasional terhadap keuntungan kelompok secara keseluruhan, dan menunjukkan satu dari banyaknya keuntungan yang dimiliki oleh perusahaan multinasional terhadap perusahaan domestik. Ketiga, adalah perusahaan domestik yang mengekspor faktor ketenagakerjaannya; contohnya, teknik pengenalan dan keterampilan pengelolaan. Hal ini berarti adanya perijinan perusahaan asing untuk mengembangkan pemasarannya ke luar negeri. Perusahaan multinasional juga dapat mengekspor pengetahuan, tetapi dengan perbedaan bahwa mereka selalu mengawasi dengan ketat pengetahuan yang dijual tersebut hanya melalui afiliasi.

JJ Amstrong Sembiring, Alumnus Magister Hukum Universitas Indonesia (UI) / Pendiri Lembaga Kajian Hukum Reformasi Dan Demokrasi – LKHRD / Penulis Buku Hukum Menelusuri Konsumerisme.

Catatan:
[1] Menurut pendukung pendekatan liberal neo-klasik (yang sejak 1980-an dikenal juga dengan nama “neo-liberalisme”), isyu pokok yang ditangani ilmu ekonomi adalah bagaimana menciptakan atau meningkatkan kekayaan atau kemakmuran materiil. Karena itu, pembangunan ekonomi adalah upaya akumulasi kapital; yang keberhasilannya diukur dengan produk nasional bruto tahunan. Dalam proses itu, semua yang membantu akumulasi kapital harus digalakkan; yang tidak membantu dipersilahkan minggir. Bagaimana cara mencapai tujuan itu? Proses akumulasi kapital itu diorganisasikan melalui mekanisme transaksi atau pertukaran dalam pasar. Dengan demikian, ilmu ekonomi berkembang menjadi ilmu pertukaran. Yang menjadi pusat perhatian adalah kegiatan produktif yang melalui transaksi pasar, sedangkan yang tidak melalui transaksi pasar tidak dianggap penting. Akibatnya, hasil kerja petani yang menanam padi untuk dikonsumsi sendiri tidak dicatat sebagai kegiatan ekonomi, dan tidak termasuk dalam perhitungan produk domestik bruto, karena tidak melibatkan transaksi pasar. Begitu juga, hasil kerja wanita yang produktif dalam menjalankan pekerjaan rumah tangga tidak dihargai dalam perhitungan haril kerja nasional itu karena, sekali lagi, tidak melibatkan transaksi pasar.

[2] Banyak keresahan masyarakat dunia menghadapi arus globalisasi, sebagaimana hal itu diungkapan di dalam “Konferensi Remaja Internacional” di Solo. Dengan mengusung tema “Globalisasi dan Identitas“ dari tanggal 2 hingga 15 Agustus 2004 lalu di Taman Budaya Surakarta diadakan Konferensi Remaja Internasional. Acara ini diselenggarakan oleh komunitas seni „Kejar“, gabungan dari mahasiswa Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Solo, Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS dan para pecinta seni. Mereka bekerja sama dengan “Eurythmie Mobil“, sebuah komunitas seni dari Jerman. Berikut laporan Susanne Kroeber dari Solo. Menurut Heike Pfreundtner, inisiator acara ini, tujuan diselenggarakannya konferensi remaja internasional ini diibaratkannya dengan enzim atau ragi, agar suatu saat nanti peserta dapat menyebarluaskan pengetahuan mereka. Sesuai dengan tema konferensi, maka permasalahan yang diangkat, bagaimana agar tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang berkepribadian dalam arus globalisasi. Untuk itu diadakan berbagai seminar dan tanya jawab, dimana penceramah dari Indonesia dan Jerman memberikan informasi mengenai dampak globalisasi yang belum banyak mendapat perhatian dari masyarakat luas. Selain seminar juga diadakan lokakarya kesenian yang tujuannya menurut Heike Pfreundtner untuk memulihkan ketidakberdayaan individu dalam menghadapi perubahan dunia sekarang yang dikuasai oleh perusahaan raksasa dan para tokoh politik. “Melalui lokakarya seni ini individu dari masyarakat biasa bisa ikut berperan aktif dan ekspresinya mendapat perhatian”, kata Heike Pfreundtner. Lokakarya ini mendapat tanggapan positif dari kaum remaja. Menurut Fery dari SMU 7 Surakarta, pengalaman dalam dunia seni sama pentingnya dengan pendidikan lain. Selanjutnya, Mega, dari sekolah yang sama menilai lokakarya yang diadakan sangat menarik. Mereka berharap kegiatan seperti ini bisa lebih sering diadakan. Jens Loewe, Direktur Eksekutif dari Network World Wide Project asal Jerman dalam seminarnya banyak memberikan keterangan mengenai kesepakatan internasional yang sudah disahkan maupun yang masih dalam perundingan dan yang merugikan masyarakat, terutama untuk negara miskin. Tujuannya untuk membangkitkan perlawanan masyarakat luas. Karena menurutnya keputusan politik tidak boleh berada di tangan para konglomerat. “Dalam bingkai demokrasi, dunia perdagangan boleh maju, namun tidak sebaliknya, demokrasi tunduk pada aturan perdagangan,” kata Jens Loewe. Amstrong Sembiring dari LSM KOMPARTA memberikan keterangan mengenai Undang-Undang Sumber Daya Air yang melegitimasikan terutama perusahaan multinasional melakukan investasi modal dengan membeli hak terhadap air. Undang-undang ini direalisasikan dalam agenda privatisasi air oleh IMF dan Bank Dunia yang menurut Armstrong Sembiring merupakan penyimpangan dari UUD’45 pasal 32 ayat 2 yang menyebutkan, air merupakan hajat hidup orang banyak yang tidak boleh dimonopoli atau dikuasai oleh sekelompok orang. Selanjutnya, Abimanyu, Direktur PDAM Solo menjelaskan situasi air di Solo yang meski sampai saat ini belum diprivatisasi, namun cukup bermasalah, terutama soal pencemaran limbah yang sedang menjadi berita di media dan meresahkan masyarakat (…).

[3] Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) “Sampah dan Tanggung Jawab Produsen”, Jakarta, 25 Jan 2007.

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

One response to “Menggugat Mitos-mitos Neo-Liberalisme Tentang Pasar Bebas

  • David

    PUTUSAN SESAT HAKIM BEJAT

    Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan Klausula Baku yang digunakan Pelaku Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
    Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap di Polda Jateng.
    Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak ‘bodoh’, lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat, sambil berlindung di bawah ‘dokumen dan rahasia negara’.
    Statemen “Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap” (KAI) dan “Ratusan rekening liar terbanyak dimiliki oknum-oknum MA” (KPK); adalah bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah terlampau sesat dan bejat. Dan nekatnya hakim bejat ini menyesatkan masyarakat konsumen Indonesia ini tentu berasarkan asumsi bahwa masyarakat akan “trimo” terhadap putusan tersebut.
    Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan saja. Masyarakat konsumen yang sangat dirugikan mestinya mengajukan “Perlawanan Pihak Ketiga” untuk menelanjangi kebusukan peradilan ini.
    Siapa yang akan mulai??

    David
    HP. (0274)9345675

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: