Macan Ompong Melawan Raksasa

Jakarta, Rabu, 18 April 2007

jurnas3

http://www.jurnalnasional.com/new2/?KR=JURNAS&NID=26828

Semakin modernnya kehidupan manusia saat ini, membuat pola hidup masyarakat pun menjadi berubah. Hal ini berdampak pula pada pola kegiatan belanja masyarakat saat ini. Jika dahulu kegiatan berjualan dan belanja masyarakat banyak dilakukan di pasar-pasar tradisional, namun kini masyarakat terutama masyarakat perkotaan memiliki persepsi bahwa berbelanja di pasar modern adalah bagian dari gaya hidup dan tuntutan hidup sehingga mereka pun lebih memilih berbelanja di pasar-pasar modern.

Selain itu kondisi pasar modern yang kebanyakan dikelola swasta tersebut relatif lebih nyaman dan aman dibandingkan dengan kondisi pasar-pasar tradisional yang kebanyakan terkesan sumpek, kotor dan tidak aman. Hal ini membuat peran pasar tradisional pun menjadi terpojok.

Kondisi pasar tradisonal yang sudah terpojok itu pun semakin diperparah dengan kenyataan bahwa pasar-pasar swasta yang modern tersebut ternyata banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Di wilayah DKI Jakarta saja pada khususnya ada aturan tentang perpasaran swasta yaitu Peraturan Daerah No 2 tahun 2002. Perda ini sendiri dibuat untuk mengatur segala aspek perpasaran swasta mulai jarak pasar swasta modern dengan pasar tradisional, jenis-jenis komoditas yang boleh dijual di pasar swasta, harga barang yang dijual, luas lahan usaha dan sebagainya.

Namun sayangnya peraturan daerah itu sendiri seperti macan ompong yang tidak memiliki kekuatan apa pun untuk menindak para pelanggar aturan itu yang notabene adalah para pelaku bisnis pasar modern yang banyak dimainkan para konglomerat. Hal ini menyebabkan omset pasar tradisonal pun merosot drastis dari tahun ketahun sehingga banyak pedagan di pasar-pasar tradisional mengalami hidup segan mati pun tidak mau.

Pelanggaran yang paling terlihat seperti yang dilansir oleh Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI adalah masalah zonasi pasar. Berdasarkan Perda No. 2/2002 pasar 10, pasar swasta modern dengan luas lantai 100 -200 meter persegi harus berjarak radius 0,5 km dari pasar tradisional. Pasar swasta modern dengan luas di atas 200 -1.000 meter persegi harus berjarak 1 kilometer dari pasar tradisional.

Pasar swasta modern dengan luas lantai di atas 1.000 -2.000 meter persegi harus berjarak 1,5 km dari pasar tradisional, dan untuk pasar swasta modern dengan luas lantai di atas 2.000 -4.000 meter persegi jaraknya menjadi dua kilometer.

Zonasi itu penting karena demi perlindungan pasar tradisonal terhadap pasar-pasar modern, namun aturan zonasi itu saat ini sudah sangat banyak yang dilanggar. Kita bisa melihat berapa banyak pasar-pasar modern baru yang dibangun yang letaknya sangat dekat dengan pasar tradisional tersebut. Menurut ketua Dewan Pimpinan Wilayah APPSI DKI Jakarta, Hasan Basri, pihak APPSI telah melakukan langkah-langkah untuk itu dengan mengadukan hal ini kepada DPRD dan beberapa kali mensomasi Pemprov DKI Jakarta, namun langkah-langkah itu sampai kini belum mendapatkan tanggapan yang berarti.

“Alasan yang diberikan pihak Pemprov DKI Jakarta sangat diplomatis dan dibuat-buat. Ada kesan jika pihak-pihak yang terkait saling menyalahkan seperti satu dinas yang ditanyakan kenapa memberikan izin C misalnya, jawaban yang diberikan kami harus mengeluarkan izin C tersebut karena dinas lain misalnya telah mengeluarkan izin A,” ujar Hasan.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pengembang pasar modern yang juga terang-terangan adalah pelanggaran mengenai kewajiban untuk menyediakan lahan sebanyak 20 persen dari luas bangunan efeketif yang dimiliki kepada pedagang kecil atau kaki lima disekitar di mana pasar modern dibangun. Kewajiban itu pun tidak ada yang dipenuhi dan tidak efektif. Pernah ada usulan dari mantan Direktur Utama Pasar Jaya, Prabowo Soenirman agar para pedagang besar membangun pasar tradisional dengan memberi kesempatan para pedagang kecil bisa masuk ke pasar tersebut.

Pernah juga ada usulan untuk merubah isi perda 2 tahun 2002, tentang kewajiban menyediakan lahan 20 persen untuk pedagang kecil, diubah misalnya dengan memberikan bantuan uang atau bangunan. Uang tersebut dapat digunakan oleh PD Pasar Jaya untuk membangun pasar tradisional dengan nuansa modern yang bisa ditempati oleh pedagang kecil dan menengah, sehingga para pengembang pun tidak merasa rugi kehilangan 20 persen lahannya, namun usulan itupun mengendap begitu saja.

Hal lain yang juga sering dilanggar oleh pasar modern terhadap perda itu adalah mengenai ketentuan harga jual barang di pasar modern tidak boleh terlalu jauh lebih rendah dibandingkan dengan pasar tradisional, apalagi menjualnya di bawah harga pokok produk yang dijual. Namun pada kenyataannya ada ratusan produk yang dijual di bawah harga pokok. Dengan alasan promosi tidak jarang pasar modern menjual barang-barangnya di bawah harga pokok atau dengan harga dumping, tentunya dengan modal yang besar tidak sulit bagi pelaku pasar modern untuk melakukan itu dan membuat pasar-pasar tradisional pun tidak kuat bersaing dengan mereka.

Pasar modern yang memiliki modal besar itu nampaknya memiliki modus yang sama di tahun-tahun awal berdirinya tidak memiliki target keuntungan dan hanya ingin mencapi break event point saja atau kalau perlu merugi, sehingga saingan-saingannya pun tidak kuat bersaing dengan mereka. Pihak APPSI sendiri pernah mengadukan hal ini kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, karena harga dumping yang mereka gunakan sampai 50 persen di bawah harga pokok, namun dengan alasan promosi KPPU pun tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka pun terkesan membangun opini sebagai pusat berbelanja termurah pada tahap-tahap awal, namun konsumen yang tidak sadar lah yang nantinya dirugikan karena adanya persaingan yang tidak sehat tersebut.

Kolaborasi tidak sehat selain melibatkan pihak pemerintah provinsi juga ada kolaborasi atanra pihak pengembang dan retail-retail besar untuk menaikkan gengsi pasar mereka, seperti yang terjadi di Pasar Koja, Tanjung Priok dimana ada sekitar 2000 pedagang yang mencari hidup disana. Pihak pengembang berusaha untuk membangun Koja Trade Center didekat pasar tradisional yang notabene sudah established itu, dan jika itu terealisasi tentunya akan mematikan para pedangang di Pasar Koja.

Pasar modern juga kerap melanggar aturan tentang luas usaha yang sebenarnya maksimum 8000 meter persegi dan bisa lebih luas jika ada izin dari gubernur. Izin gubernur pun nampaknya tidak sulit jika memang ada uang untuk melancarkannya. Terbukti banyak sekali pasar-pasar modern yang memiliki luas lahan lebih dari 8000 meter persegi.

Lalu mengapa APPSI tidak melakukan gugatan hukum? Menurut Hasan Basri sebenarnya memang itu yang dikehendaki oleh pihak-pihak pengemnbang pasar modern, karena dengan kekuatan modal, jaringan serta lobi mereka baik di tingkat eksekutif, legislatif dan yudikatif mereka pasti akan dimenangkan dan jika mereka menang berarti keputusan itu bisa menjadi legitimasi untuk mereka.

“Kita belum melakukan upaya hukum karena akan percuma, karena dengan lobi-lobi mereka tentunya tidak sulit bagi mereka untuk menang dan jika itu yang terjadi maka legitimasi atas apa yang mereka perbuat selama ini pun mereka dapatkan. Selain itu sanksi yang hanya menjatuhkan vonis 3 bulan kurungan dan denda yang hanya Rp 5 juta di dalam Perda 2 tahun 2002 itu tidak akan efektif untuk memberikan efek jera kepada mereka” ujar Hasan lagi. (Rhama Deny)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: