Konversi Matikan Kemandirian; Rakyat Harus Dibiarkan Memilih Energi yang Tersedia

Kamis, 06 September 2007

kompas-cetak51

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0709/06/jogja/1042039.htm

Yogyakarta, Kompas – Meskipun beralasan negara terbebani subsidi minyak tanah, namun kepentingan pengusaha besar terkesan sangat deras peranannya di balik konversi dari bahan bakar minyak tanah ke gas elpiji. Kondisi ini justru bisa membawa kematian terhadap kemandirian ekonomi rakyat.

Hal ini dikemukakan IGP Suryadarma, staf pengajar Jurusan Biologi Universitas Negeri Yogyakarta pada seminar nasional “Spritualitas Lingkungan dan Ekonomi Industri” yang diselenggarakan Centre for Religious and Sociocultural Diversity (CRSD) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Rabu (5/9).

“Kesalahan terbesar program ini adalah rakyat dibuat tergantung dengan bahan bakar gas. Padahal, rakyat bisa mandiri karena selama ini menggunakan bahan bakar sesuai keperluannya,” kata Suryadarma.

Menurut Suryadarma, semestinya rakyat tetap bebas dan mandiri dalam penggunaan bahan bakar. Mereka dibiarkan saja memilih apakah menggunakan kayu bakar, minyak tanah, atau elpiji. Bukan sebaliknya, membuat mereka tergantung pada elpiji dan menghilangkan minyak tanah.

Akibatnya, tutur Suryadarma, rakyat yang tidak mampu kesulitan dalam menyesuaikannya. Sebagai contoh, mereka memakai minyak tanah cukup membeli satu liter dengan harga di eceran Rp 3.000. Kalau punya uang Rp 10.000, maka sisanya bisa membeli keperluan lain, seperti beras. Akan tetapi, kalau membeli elpiji, uang sebesar itu barangkali tidak cukup, bahkan memerlukan tambahan.

Direktur Pusat Pengkajian Ekonomi (PPE) Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (UII) Suharto menyatakan tanpa ada perencanaan dan koordinasi yang baik dalam melakukan konversi minyak tanah ke elpiji, maka yang terjadi tidak hanya terancamnya keberlangsungan program itu sendiri, juga menimbulkan persoalan-persoalan baru. Kenaikan berbagai harga barang saat ini juga ikut dipicu oleh kebijakan konversi yang terkesan tidak siap.

Terburu-buru
Menurut Suharto, rencana ini sangat terburu-buru dan tidak terencana. Pemerintah tidak cukup melakukan sosialisasi untuk menyiapkan budaya baru dalam penggunaan energi baru tersebut. Masyarakat pengguna minyak tanah mestinya dilihat tidak semata-mata karena tidak mampu membeli gas, tetapi juga sebagai suatu budaya di samping memang keterpaksaan. Karena itu, memang harus ada penyiapan yang tidak sederhana untuk melaksanakan program itu.

“Jangan sampai kebijakan itu justru menjadi bumerang dan menimbulkan masalah baru karena tidak dipersiapkan dengan baik. Misalnya, terjadi kelangkaan BBM akibat kebijakan ini dan memicu moral hazard (aji mumpung), seperti pengoplosan atau penimbunan,” tutur Suharto. (FUL)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: