Kebijakan Salah Dasar

Daniel TM Silalahi
Akademia-Forum
Jumat, 31 Agustus 2007

kompas-cetak44

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0708/31/jogja/1041769.htm

Kematangan adalah satu hal yang sangat penting ketika ingin mengkaji sebuah kebijakan. Kebijakan itu sendiri merupakan sebuah alat yang pada umumnya digunakan untuk mencapai sebuah perbaikan.

Akan tetapi, kebijakan juga dapat menciptakan sebuah penderitaan kepada pihak lain, apabila kebijakan tersebut kurang dipersiapkan secara matang dan dikeluarkan tidak pada waktu yang tepat.

Itulah yang terjadi pada kebijakan konversi energi dari minyak tanah ke elpiji (liquified petroleum gas). Pada dasarnya kebijakan konversi tersebut bertujuan baik, mengurangi beban subsidi minyak tanah untuk rumah tangga yang nilainya sekitar Rp 30 triliun. Tetapi, kebijakan konversi tersebut menjadi sebuah problematika pemerintah saat ini. Pasalnya, kebijakan itu tidak berjalan sesuai dengan rencana pemerintah dan ditentang oleh masyarakat.

Tentu saja kebijakan tersebut tidak berjalan seperti apa yang direncanakan pemerintah. Alasannya, kebijakan konversi ini tidak menyelesaikan masalah dalam jangka panjang dan hanya akan menambah beban keuangan masyarakat saja. Sebenarnya dengan konversi tersebut, kesejahteraan masyarakat, diukur dari purchasing power parity, telah menurun.

Bayangkan saja, untuk mendapatkan satu liter minyak tanah, masyarakat cukup menyediakan dana Rp 3.000-Rp 4.000. Itu pun masyarakat bisa membeli minyak tanah setengah liter saja. Tetapi, ketika sumber energi diganti dengan elpiji, masyarakat mutlak harus menyediakan dana Rp 14.000-Rp 15.000 untuk mendapatkan tabung elpiji seberat tiga kilogram. Dua permasalahan lain adalah elpiji merupakan barang langka bagi masyarakat yang tinggal di pedesaan dan elpiji lebih mudah terbakar dibandingkan dengan minyak tanah.

Perlu diketahui bahwa pengguna minyak tanah sebagai sumber energi rata-rata adalah pedagang kecil dan masyarakat miskin. Jadi, bukan sebuah hal yang logis kepada mereka untuk menyisihkan uang hanya buat mendapatkan tabung elpiji seharga Rp 14.000-Rp 15.000.

Itulah alasannya, mengapa saat ini terjadi kelangkaan minyak tanah di beberapa daerah yang telah mengalami konversi energi. Pemerintah mengurangi pasokan minyak tanah di daerah tersebut, padahal masyarakat tidak mau mengonsumsi elpiji sebagai sumber energi pengganti minyak tanah. Akibatnya, permintaan akan minyak tanah masih tetap atau bahkan meningkat. Dari kondisi tersebut bisa kita lihat masyarakat tidak mau dan belum siap untuk menggunakan elpiji sebagai sumber energi pengganti minyak tanah.

Konversi energi bukan semata-mata Pertamina memberikan kompor gratis beserta tabung elpiji tiga kilogram kepada masyarakat. Tetapi, kebijakan konversi seharusnya sebuah kebijakan yang telah memikirkan dampak yang akan ditimbulkan dalam jangka panjang, terutama kepada kesejahteraan masyarakat.

Ada baiknya pemerintah mengkaji ulang kebijakan konversi saat ini. Atau bila memang konversi tersebut sangat mendesak, agar tidak membebani APBN terlalu lama, sebaiknya pemerintah menjalankan kebijakan awal, konversi minyak tanah ke batu bara. Dengan batu baru sebagai sumber energi pengganti minyak tanah, pemerintah juga memberi kesempatan baru kepada pelaku usaha. Artinya, dengan batu bara, pemerintah bukan hanya mengurangi beban subsidi sekitar Rp 30 triliun, melainkan juga membuka kesempatan kerja dan memberikan pemerataan pendapatan.
DANIEL TM SILALAHI Mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: