Geger Pasar Johar

Saratri Wilonoyudho
Forum, Rabu, 06 Juni 2007

kompas-cetak80

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0706/06/jogja/1038156.htm

Kalau dilihat secara telanjang mata, sesungguhnya masalah yang dihadapi oleh Pasar Johar itu ada dua, yakni masalah rob yang kini mengepungnya dan kesemrawutan para pedagang yang meluber hingga ke jalanan. Karenanya, cukup mengherankan jika yang dikehendaki oleh Pemerintah Kota Semarang adalah pembongkaran.

Kalau masalahnya rob dan semrawutnya pedagang, tentu yang dipikirkan untuk diselesaikan adalah dua hal tersebut, bukannya pembongkaran. Masalah rob sudah pasti berkaitan dengan banyak hal dan pasti pula tidak dapat diselesaikan dengan jalan membongkar Pasar Johar. Sedangkan masalah kesemrawutan para pedagang ini juga bukan masalah fisik Pasar Johar, melainkan masalah “perut” dan masalah manajemen pengelolaannya.
Para pedagang yang membikin semrawut Pasar Johar sebagian besar adalah para pedagang kaki lima (PKL) yang memanfaatkan setiap jengkal tanah dan daerah yang ramai. Karena ketiadaan modal dan fasilitas, justru yang dicari para PKL adalah tempat-tempat yang banyak dilalui orang. Trotoar, pinggiran jalan raya, sekitar pasar besar, dan seterusnya adalah tempat-tempat “favorit” para PKL.

Para ahli ekonomi-kependudukan sepakat bahwa sektor informal di kota-kota besar itu ibarat “katup penyelamat” karena sulitnya mencari pekerjaan bagi mereka yang tidak memiliki keterampilan yang cukup.

Karena berfungsi sebagai “katup penyelamat” dan di sisi lain memasuki sektor formal sangat sulit dan terbatas, jumlah pekerja di sektor informal ini meningkat sepanjang tahun. Kalau pada tahun 70- an BPS melaporkan bahwa jumlah PKL di perkotaan mencapai 25 persen dari angkatan kerja perkotaan, pada tahun 80-an naik menjadi 35 persen, dan tahun 90-an sudah menjadi 39 persen. Banyaknya sektor informal ini juga menunjukkan bahwa pembangunan nasional belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi angkatan kerja.

Hal ini dapat dipahami karena basis ekonomi sejak Orde Baru berdiri adalah pada teknologi padat modal, meski pada umumnya pabrik- pabrik di Indonesia hanya sebagai “tukang jahit” saja karena kontrol tetap di Tokyo, London, New York, dan seterusnya. Industrialisasi yang padat modal tersebut jelas membutuhkan tenaga kerja berpendidikan dan terampil. Sementara, pada umumnya tingkat pendidikan penduduk Indonesia tidak begitu tinggi dan kurang terampil.

Pada sisi yang lain lagi, revolusi hijau juga menyisakan banyak persoalan. Pengangguran di desa-desa semakin nyata, baik karena tanah pertanian telah berubah fungsi, terfragmentasi karena pewarisan, maupun kolaps-nya para petani akibat rendahnya harga- harga produk pertanian ketika panen, yang tidak seimbang dengan pembelian bibit dan obat-obatan. Akibatnya, penduduk desa juga berbondong-bondong ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan.

Sesungguhnya, secara telanjang mata, “etos kerja” mereka luar biasa tinggi. Bayangkan saja ada seorang penjual rokok, permen, tisu, dan air kemasan di kios kotak sabun yang hanya cukup untuk meringkuk tubuhnya sendiri, rela buka 24 jam di pinggiran jalan berdebu dan panas. Berapa keuntungan yang ia peroleh per hari?
Karenanya, McGee (1973) berani mengatakan bahwa sektor informal seperti ini sesungguhnya merupakan benih-benih tumbuhnya jiwa kewirausahaan. Bandingkan dengan para TKI yang “hanya” menjadi “pembantu” meski gajinya relatif besar jika dibandingkan dengan PKL. Sebaliknya, para PKL justru “raja” atau “majikan” bagi dirinya sendiri meski barangkali pendapatannya jauh lebih kecil. Tidak heran di Jakarta para pemilik “warung Tegal” atau warung bakso Wonogiri, banyak yang sukses dan menjadi miliarder baru.

Karenanya, di negara-negara maju seperti Inggris, Rencana Tata Ruang Kota Liverpool misalnya, para PKL diberi zona khusus dengan fasilitas yang sangat membantu kelangsungan usahanya (McNeill, 1983). Demikian pula di India, pemerintah Kota Madras bahkan membangunkan pondok-pondok boro yang murah yang dekat dengan tempat kerja PKL ini. Karena ada bantuan pelayanan seperti ini, tingkat penghasilan PKL cukup tinggi sehingga mampu membayar iuran untuk kebersihan kota.

Kampung besar
Hasil studi Fatchiyah (2000) menunjukkan bahwa Pasar Johar itu sebenarnya sudah mirip sebuah kehidupan kampung besar. Interaksi antara pedagang dan pembeli, pedagang dengan pedagang, atau para pembeli dengan para kuli panggul, sudah seperti saudara. Bahkan, istri saya hampir setiap saat saling mengirimi masakan, di samping aktif berteleponan dalam hubungan biasa (bukan hubungan dagang) dengan beberapa pedagang di Johar.

Selanjutnya, membongkar Pasar Johar juga bukan perkara ada buldoser atau tidak. Taruhlah Johar hampir roboh, pembongkarannya juga harus ada aturannya. Sederhana saja, bangunan ini adalah salah satu landmark atau tetenger Kota Semarang. Di mana pun di dunia ini, hampir setiap kota yang terkenal, tentu memiliki tetenger atau landmark, sebagai penanda adanya perbedaan antara kota yang satu dengan yang lainnya. Jakarta dengan Monas-nya, Bukittinggi dengan Jam Gadang, Palembang dengan Jembatan Ampera, Pontianak dengan Tugu Kathulistiwa, Paris ada Menara Eiffel, New York ada Patung Liberty, London dengan Jam Raksasa, Kuala Lumpur dengan Menara Kembarnya, dan sebagainya. Dengan ciri khas tetenger tersebut, orang akan dengan mudah membedakan atau mengenal satu kota dengan seketika.

Darmanto Jatman juga mengingatkan agar renovasi itu tidak menghilangkan ciri khas arsitektur karya Thomas Karsten karena karya yang dibangun sejak 1933 ini sudah menyatu dengan Kota Semarang. Pasar Johar merupakan cultural heritage, yang mewarnai perjalanan panjang Kota Semarang. Tidak dapat dibayangkan jika elemen-elemen penanda sebuah kota dihancurkan satu demi satu, maka yang terjadi adalah apa yang pernah disebut Eko Budiardjo sebagai Kota Sakit Ingatan alias “Kota Gila”.

Perjalanan sebuah kota merupakan perjalanan sejarah, kebudayaan, dan aneka kegiatan sosial yang bercampur aduk dalam satu panggung besar yang bernama kota. Setiap elemen menjadi aktor yang membentuk jati diri suatu kota. Jika kota-kota disterilkan dari berbagai rangkaian sejarah kebudayaan tersebut, maka yang terjadi adalah kota yang monoton, membosankan, karena terlihat seragam. Cobalah amati dengan seksama jika kita melewati satu perumahan yang seragam dalam jumlah yang banyak, maka yang terjadi adalah kejenuhan.

Saratri Wilonoyudho Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: