Pusat Tidak Beri Kepastian; Pengajuan 300 Ribu Kompor Gas untuk DIJ

Rabu, 11 Juli 2007

banner_jawapos

http://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_radar&id=166769&c=85

JOGJA – Permohonan ke pusat agar DIJ mendapatkan alokasi kompor gas sebanyak 300 ribu, sampai sekarang tak jelas juntrungnya. Meski telah diajukan sejak Januari lalu, pusat belum memberikan kepastian kapan kompor gas gratis itu akan didistribusikan ke provinsi ini.

“Kami nggak tahu apakah nantinya akan terdistribusi pada 2007 atau tidak. Yang jelas, kami sudah mengajukan ke pusat,” terang Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) DIJ Syahbenol Hasibuan, usai raker penghitungan APBD 2006 dengan Komisi B DPRD DIJ, kemarin.

Beny, begitu dia akrab disapa, menceritakan ide dasar pengajuan itu bermula dari permintaan Kementerian Koperasi dan UKM kepada instansinya untuk menginventarisasi dan pendataan kebutuhan kompor gas sebagai pengganti kompor minyak yang dibutuhkan rakyat DIJ. Waktu itu, pemerintah pusat sedang meluncurkan program kompor gas peduli rakyat sebanyak sembilan juta unit.

Menindaklanjuti permintaan itu, Beny langsung memerintahkan jajaranya mengadakan kajian. Dari inventarisasi diperoleh kebutuhan kompor gas sejumlah 300 ribu. “Begitu ketemu angka itu, kami langsung ajukan. Jika diberikan 300 ribu, maka masing-masing kabupaten/kota akan mendapatkan 60 ribu kompor. Itu untuk tahap pengenalan program konversi kepada masyarakat, terutama warga miskin.”

Di tengah menunggu itu, pusat mengadakan perubahan kebijakan. Pengadaan kompor gas yang semula ada di Kementerian Koperasi dan UKM, belakangan dioper ke Pertamina. Pertimbangannnya, Kementerian Koperasi dan UKM tidak cukup mampu mengontrol kualitas kompor gas yang dibuat secara masal.

“Kami nggak tahu apakah data yang telanjur kami ajukan masih dipakai Pertamina atau tidak,” tutur Beny. Akibat perubahan kebijakan, rencana Menkop dan UKM Suryadharma Ali memesan satu juta unit kompor kepada Koperasi Alumunium Umbul Jaya Giwangan batal dilakukan.

Setahu Beny, meski tak lagi ditangani Kementerian Koperasi, dalam mendistribusikan kompor itu Pertamina tetap menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah. “Untuk tindak lanjutnya, siapa instansi yang bertanggungjawab tergantung kebijakan Bapak Gubernur,” tukasnya.

Diakui, sangat mungkin proses distribusi kompor gas itu tidak lagi ada di Dinperindagkop, tapi berpindah ke Dinas Sosial. Pertimbangannya, kriteria yang berhak mendapatkan kompor adalah warga miskin yang masih menggunakan minyak tanah.

Tentang pemberlakuan konversi minyak tanah ke gas, Syahbenol mengatakan tidak akan melakukan sweeping minyak tanah. Hal ini karena belum semua masyarakat siap dengan program konversi itu.

“Terutama masyarakat miskin. Berdasarkan jajak pendapat yang kami lakukan di DIJ, banyak masyarakat yang keberatan dengan kebijakan itu. Menurut mereka, jika memakai gas, dana yang harus dipersiapkan jauh lebih banyak ketimbang memakai minyak tanah,” katanya. (kus/lai)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: