Kompor Gas Bersubsidi Tak Akan Dianggarkan Lagi

Sabtu, 19 Mei 2007

kompas-cetak20

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0705/19/ekonomi/3538936.htm

Jakarta, Kompas – Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Suryadharma Ali menegaskan, Kementerian Negara Koperasi dan UKM tidak akan mengalokasikan lagi anggaran untuk kelanjutan pengadaan kompor gas bersubsidi sebagai implementasi program konversi energi.

“Yang sudah berjalan tahun 2007 ini ya biarkanlah tetap berjalan. Tetapi, untuk tahun 2008, kami tidak akan menganggarkan lagi. Alasannya, pemerintah meminta kami buat program, tetapi program itu ternyata tidak didukung dengan anggaran yang memadai,” kata Suryadharma di Jakarta, Jumat (18/5).

Keterbatasan anggaran negara menyebabkan proses pengadaan kompor gas untuk rakyat miskin dibagi-bagi antara Pertamina dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM.

Secara rinci, Kementerian Negara Koperasi dan UKM sesuai dengan anggaran yang disediakan pemerintah hanya bisa memproduksi 371.142 unit dengan harga Rp 104.500 per unit (termasuk Pajak Pertambahan Nilai/PPN). Sedangkan Pertamina mencapai 4,5 juta unit dengan harga Rp 48.500 per unit (belum termasuk PPN).

Ketua Komisi VI DPR Didik J Rachbini mengatakan, substansi permasalahannya bukan terletak pada siapa yang
memproduksi. Untuk pengadaan kompor gas, semua pihak harus memiliki misi besar, yaitu mengatasi masalah energi demi menekan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Janganlah terus-menerus berpolemik tentang siapa yang berhak bertanggung jawab mengatasi masalah energi ini.

Setiap tahun, menurut Didik, anggaran negara sudah habis untuk menyubsidi BBM sebesar Rp 70 triliun hingga Rp 80 triliun. Ditambah lagi menyubsidi PT Perusahaan Listrik Negara sekitar Rp 30 triliun per tahun.

“Kita mesti rasional. Lebih baik subsidi untuk BBM itu dikurangi sedikit demi sedikit melalui program konversi
energi sehingga uangnya bisa dialihkan untuk menghidupkan sektor riil,” ujar Didik.

Perbedaan harga
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Erry Riyana Hardjapamekas mengatakan, perbedaan harga satuan kompor gas yang ditenderkan Pertamina maupun Kementerian Negara Koperasi dan UKM bisa saja mengarah ke dugaan penyimpangan anggaran. Namun, hal itu perlu dilihat secara teliti spesifikasi teknis yang ditentukan kedua pihak.

“Kuncinya terletak pada spesifikasi teknis dan sistem pendistribusiannya, termasuk perhitungan PPN-nya. Jika
spesifikasi antara Pertamina dan Kementerian Negara Koperasi dan UKM sama, KPK bisa menindaklanjuti dengan pemeriksaan,” kata Erry.

Menurut Triantony, salah satu peserta yang lolos tender Pertamina, spesifikasi secara teknis baik bentuk maupun dimensinya tidak ada perbedaan.

Semua penyelenggara tender mengacu pada standar yang ditetapkan Departemen Perindustrian. (OSA)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: