Sosialisme Pasar untuk Menata Ruang Jakarta

andysiswantoir

Andy Siswanto
Kamis, 29 Maret 2007
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/29/opini/3415022.htm

Pada 2004, total investasi di Jakarta mencapai Rp 378 triliun di mana PMDN mencapai Rp 77,4 triliun (24 persen) dan PMA Rp 250,9 triliun (76 persen), mayoritas terserap pada industri sekunder dan jasa tersier. PDRB pada tahun 2004 juga meningkat pesat, yaitu mencapai Rp 320 triliun (18 persen dari nasional).


DKI Jakarta memang berhasil tumbuh dengan melalui berbagai ragam potensi untuk mengakumulasi kapital. Uang, ruang, dan aset terbangun adalah energi yang mengalir melalui sistem Kota Jakarta, merembes sampai Bodetabek yang berperan sebagai subsistem. Pada 2003, penduduk DKI 8,6 juta jiwa, Bodetabek menjadi 14,5 juta jiwa, dan jutaan penduduk per harinya menjadi commuter ke Jakarta.

Ruang kota = mesin ruang
Untuk membangun Jakarta, DKI hanya memiliki dana Rp 10 triliun, yang 65 persennya terserap belanja rutin. Jadi, sektor swasta-korporasi adalah investor utama di “sektor ruang”. Bagi mereka, ruang kota adalah mesin uang/pertumbuhan buat kapital mereka yang juga memasuki ruang-ruang terbuka publik, kawasan kumuh dan lahan baru; yang pada saatnya akan kembali lagi ke tempat semula (misal, reinvestasi di kota lama). Rangkaian dinamika investasi dan disinvestasi ini dikenal sebagai locational seesaw. Bila pemerintah melihatnya sebagai teknikal, netral, dan impersonal, investasi perkotaan akan kurang terkelola, menciptakan ketidakstabilan kota, dan menghasilkan sistem metropolitan kurang terstruktur.

Dari penggunaan lahan di DKI seluas 66.126 ha, ruang hijau di lapangan menyusut tinggal 9 persen (5.053 ha). Dari luas total permukiman 45.965 ha (67 persen), 46 persen di antaranya belum tertata dan sebagian permukiman kumuh. Transportasi makin mahal dan macet di mana- mana sehingga memiskinkan rakyat dan menurunkan produktivitas masyarakat karena jumlah 6.506.244 unit kendaraan (2003) yang pola pergerakannya concentric-radial ke pusat dengan pergerakan 17 juta/hari di Jakarta, kendaraan pribadi (98 persen) hanya mengangkut 49,7 persen penumpang; sedangkan kendaraan umum (2 persen) harus mengangkut 50,3 persen penumpang.

Tampaknya kita harus memilih, apakah kita akan mengelola kota metropolitan Jakarta dengan rezim akumulasi kapital ala laissez-faire yang membiarkan pertumbuhan sesuai dengan pasar, atau dengan regulasi pemerintah dengan cara komando dan kontrol yang kuat untuk kepentingan bersama? Rezim regulasi sering dianggap sebagai penghambat pengembangan ekonomi, sedangkan laissez-faire dianggap gagal menciptakan kota yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

Saya sendiri cenderung Jakarta harus ditata dan dikelola dengan konsep sosialisme pasar (market- socialism) yang merupakan kompromi dari keduanya, yang mengakui realitas pasar di mana pembangunan kota berperan untuk menciptakan kekayaan tetapi ia sekaligus juga instrumen untuk meredistribusikan sumber daya perkotaan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

Lima kebijakan
Masih ada lima perangkat kebijakan metropolitan yang bisa memengaruhi pasar dan pertumbuhan kota Jakarta, tetapi kelima-limanya tak bisa berdiri sendiri dan harus dirancang/ dikelola dalam satu kesatuan sistem.

1. Konservasi dan pengembangan ruang terbuka. Kebijakan ini berperan sebagai faktor penolak pasar. Ia melindungi dan menambah ruang terbuka (lanskap, alami, wisata) dengan cara menolak, mengalihkan, menyulitkan pasar untuk menguasai ruang terbuka pada kawasan yang sedang tumbuh. Di sisi lain, kebijakan ini juga bisa memaksa (sekaligus menguntungkan) pemilik tanah bila mengontribusikan lahannya jadi ruang terbuka (quasi) publik, misal melalui transfer development right (TDR).

2. Investasi infrastruktur dan transportasi. Kebijakan ini berperan sebagai faktor pendorong. Infrastruktur (jalan, air bersih, drainase, dan lain-lain) adalah pembentuk pertumbuhan (growth shaper) metropolitan yang paling berpengaruh. Ialah yang membentuk formasi kota, menentukan keputusan pemilihan lokasi dan me-leverage profitabilitas investasi.

3. Negara sebagai pengembang lahan. Jakarta harus mau dan bisa berperan sebagai pengembang lahan publik. Hanya melalui jalan inilah masalah ruang terbuka, infrastruktur, dan perumahan, termasuk tempat usaha rakyat, bisa dipasok secara terencana dan berkesinambungan. Bila pengembang swasta mampu menjadi kaya-raya melalui bisnis ruang kota, mengapa pemerintah yang justru memiliki kekuasaan untuk membuat rencana kota, menyusun regulasi, dan mengontrol dana publik untuk membangun infrastruktur justru tidak bisa menjadi pengembang yang menguntungkan? Singapura, Malaysia, dan Hongkong adalah contoh sukses, sedangkan Indonesia lebih sukses dalam men-ruilslag lahan negara ke swasta.

4. Tata guna lahan dan tata bangunan dan lingkungan. Selain ruang terbuka, tata guna lahan yang harus diregulasi secara ketat adalah lahan-lahan yang berfungsi primer (ruang struktural), terutama sentra komersial/pasar rakyat, industri, infrastruktur dan fasilitas transportasi, pendidikan, pemerintahan, serta kawasan bersejarah. Dan harus dihindari terlalu banyaknya pemintakan tunggal dan regulasi yang terlalu detail/ketat karena akan menyulitkan pasar dan menyemai korupsi. Di sisi lain, kawasan strategis publik harus diintervensi melalui urban design agar kualitas lingkungannya meningkat dan pertumbuhannya terkontrol.

5. Pembangunan dan penataan perumahan/permukiman. Jakarta harus segera memenuhi dan menata kebutuhan perumahan dan permukiman bagi warganya karena menyangkut penataan 67 persen dari seluruh penggunaan lahan di DKI Jakarta. Intervensi negara amat diperlukan bagi rakyat berpenghasilan rendah agar mereka tidak harus tinggal jauh dari kota dan bagi warga miskin agar tidak terus mengais-ngais ruang publik untuk membangun permukiman kumuh. Untuk ini, perbaikan lingkungan dan peremajaan permukiman kumuh, sertifikasi lahan/land tenure security, bank tanah, pembangunan flat (rusun), skema pembiayaan harus menjadi program utama penataan metropolitan Jakarta.

Andy Siswant, Praktisi dalam Bidang Perencanaan dan Pembangunan Kota, Perumahan dan Permukiman

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: