Penataan Ruang untuk Korporasi?

emil-salim

Emil Salim
Kamis, 29 Maret 2007
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0703/29/opini/3415024.htm

Indonesia patut bersyukur dianugerahi tanah subur, curah hujan melimpah, dan iklim nyaman sepanjang tahun. Jika manusia tidak bijaksana mengelola alam, rahmat alam ini bisa menjadi bencana berupa tanah longsor dan banjir ruah yang mampu merebut nyawa dan menghancurkan kehidupan.


Berbagai bencana alam akhir-akhir ini mengajarkan kita untuk mengubah pembangunan yang terlalu berat menekankan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi tanpa mengindahkan keutuhan fungsi ekosistem, menjadi pembangunan yang secara sadar menekankan perkayaan sumber daya alam dengan menaikkan nilai tambah tanpa merusak keutuhan fungsi ekosistem. Ini memerlukan pola “pembangunan berkelanjutan” yang mencakup sekaligus dimensi keberlanjutan pembangunan ekonomi, kemajuan kualitas kehidupan sosial dan pelestarian ekosistem yang menjadi penopang sistem kehidupan esensial.

Dalam pola ini, secara sadar diperhitungkan bahwa sumber daya alam merupakan bagian dari ekosistem dalam jejaring sistem kehidupan alam. Hubungan keterkaitan di dalam dan antara berbagai jejaring ekosistem ini mengharuskan kita untuk selalu bekerja membangun secara holistik lintas sektor dengan menghindari pola pembangunan bersifat sektoral.

Tanah Air kita yang rawan gempa dan longsor mengharuskan kita membangun dengan mengindahkan keutuhan fungsi ekosistem. Kenyataan inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang tentang Penataan Ruang (1992) yang bernapaskan pembangunan berwawasan lingkungan. Kini ada upaya untuk memperbarui UU tentang Penataan Ruang yang diprakarsai oleh Departemen Pekerjaan Umum (PU).

Pendekatan ekosistem
Sungguh pun definisi ruang yang dipakai sama dengan UU Penataan Ruang 1992, tetapi yang dihilangkan adalah semangat bahwa “penataan ruang dilakukan dengan memerhatikan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, dan interaksi antarlingkungan”. Termaktub di sini pendekatan ekosistem dalam pola pembangunan berkelanjutan yang mencakup dimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial.

RUU baru itu menekankan penataan struktur ruang yang merupakan “susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional”.

Sistematika urutan isi penataan ruang dalam RUU baru mencakup aspek pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan, disingkat “tur-bin-lak-was” yang serupa dengan susunan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang juga diprakarsai Departemen PU. Tampaknya “tangki berpi- kir” PU yang sama kini dipakai menyusun konsep RUU Penataan Ruang yang baru.

PU tergolong dalam departemen sektoral yang bertanggung jawab membangun infrastruktur jalan, irigasi dan pembangunan kota, serta lingkungan buatan manusia. Dengan demikian, pembangunan menekankan segi sektor yang menjadi tanggung jawab departemen. Pemerintah terbagi atas departemen sektoral, seperti kehutanan, pertambangan, dan pertanian.

Sungguh pun para menteri duduk dalam satu kabinet, tetapi terdapat beda interes sehingga timbul benturan kepentingan antarsektor, seperti antara Departemen Pertambangan dan Departemen Kehutanan tentang penambangan di hutan lindung dan antara Departemen PU dan Departemen Kehutanan tentang membuka jalan melalui ekosistem Gunung Leuser, Aceh.

Maka, fungsi utama UU Penataan Ruang adalah mengalokasikan penggunaan sumber daya alam dan ekosistem bagi sebesar- besar kesejahteraan rakyat menurut kurun waktu sesuai dengan kesepakatan Pembangunan Jangka Panjang. Seyogianya tugas penataan ruang diemban oleh seorang menteri yang tidak memikul tugas sektoral tetapi koordinatif, seperti menteri koordinator, dan lintas sektor, seperti menteri lingkungan hidup.

Dan inilah sebabnya mengapa dalam menyusun UU Penataan Ruang 1992 “Presiden menunjuk menteri yang bertugas mengoordinasikan penataan ruang”. Dalam RUU Penataan Ruang yang baru tercantum, yang menyelenggarakan penataan ruang adalah “Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penataan ruang”. Ini berarti menteri PU yang memimpin departemen sektoral.

Mana hak masyarakat?
Yang lebih mencemaskan bahwa RUU Penataan Ruang baru ini memakai definisi “Orang adalah orang perseorangan dan/ atau korporasi”. Dengan demikian terselip di sini bahwa RUU baru ini mengorientasikan kepentingan penataan ruang bagi kepentingan “orang” yang juga memuat makna korporasi. Lalu, kita bertanya mana “hak masyarakat”? Masyarakat dalam UU ini tidak punya hak, tetapi hanya peran “partisipasi” dan ini pun bila dilibatkan oleh pemerintah.

Masih banyak pasal-pasal RUU baru Penataan Ruang ini yang mengganggu pikiran sehingga bila disahkan DPR, ini menandakan kita masih jauh dari semangat membangun Tanah Air bukan dengan eksploitasi menundukkan alam secara sektoral, tetapi dengan memperkaya, memahami, dan memelihara alam secara holistik sesuai dengan amanat Tuhan untuk tidak merusak alam ciptaanNya.

Emil Salim Ekonom Senior, Mantan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

One response to “Penataan Ruang untuk Korporasi?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: