Pasar dan Kaum Miskin

Tata Mustasya
Senin, 05 September 2005

kompas-cetak7

http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/05/opini/2015075.htm

Pasar telah menjawab dan menjadi solusi bagi kebutuhan pertumbuhan ekonomi. Tidak sempurna, tetapi lebih baik dibandingkan pilihan lain.

Di beberapa negara dengan ekonomi terpimpin “seperti Vietnam di masa lalu” orang tak semangat bekerja. Sebabnya, tidak ada keuntungan pribadi. Insentif menggarap lahan pertanian, misalnya, amat minim karena hasil pertanian diserahkan kepada negara. Gerak perekonomian pun menjadi lesu.

Apa yang ditulis Adam Smith dalam buku An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations banyak terbukti. Smith menulis, Bukan pada kebaikan tukang daging, pembuat bir, atau tukang roti kita mengharapkan makanan, tetapi kepada kepentingan pribadi mereka.

Smith menambahkan, kepentingan pribadi inilah yang berinteraksi sedemikian rupa sehingga menghasilkan manfaat buat publik. Manfaat itu muncul tanpa direncanakan, namun lebih efektif daripada tindakan untuk kepentingan umum sekalipun.

Nasib kaum miskin
Sayang, mekanisme pasar hanya hirau terhadap pertumbuhan. Pasar sering abai terhadap pemerataan. Fakta itulah yang menimpa kaum miskin di Indonesia dalam puluhan tahun pembangunan, lebih-lebih pascareformasi politik 1998.

Kaum miskin hadir dalam jumlah yang masif, sekitar 36 juta-54 juta orang, di tengah pembangunan ekonomi. Bersamaan dengan pemulihan ekonomi pascakrisis, jumlah kaum miskin terus meningkat. Belum lagi derita di tingkat mikro yang kasatmata. Di mana posisi pasar dalam persoalan ini?

Faktanya, pasar hanya bermanfaat bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya, baik sebagai produsen maupun konsumen. Dengan kata lain, ada banyak orang yang terekslusi. Tidak heran tanpa pendidikan, pendapatan, tabungan, dan kekayaan yang memadai jutaan orang menjadi atau tetap miskin di tengah pertumbuhan ekonomi dengan pasar sebagai mesinnya.

Pasar memiliki hukumnya sendiri, tahu siapa yang penting dan harus didahulukan.

Kepemilikan sumber daya mencakup pendidikan, pendapatan, tabungan, dan kekayaan menentukan ke mana pasar akan berpihak. Kaum miskin dengan sumber daya amat minim menjadi prioritas terakhir dari manfaat pasar.

Karena itulah ekonom Jeffrey D Sachs dalam buku The End of Poverty, How We Can Make It Happen in Our Lifetime (Berakhirnya Kemiskinan, Bagaimana Kita Mampu Mengelola Selamanya) menegaskan, kemiskinan tidak akan hilang oleh tangan tak kelihatan (invisible hand) dalam pasar. Perlu ada intervensi, terutama untuk kemiskinan ekstrem atau kemiskinan kronis.

Kemalangan kaum miskin ini diperparah privatisasi pelayanan publik pascareformasi politik 1998. Di antara implikasinya, biaya pendidikan dan kesehatan menjadi mahal. Ekslusi kaum miskin, dengan demikian, meluas kepada barang dan jasa publik.

Mahalnya biaya pendidikan dan kesehatan telah mengunci posisi kaum miskin. Alih-alih menghilangkan jebakan kemiskinan, negara malah menciptakannya. Lompatan kelas sosial bahkan antargenerasi sekalipun nyaris mustahil dilakukan.

Yang juga amat ganjil di Indonesia, ekonomi pasar tidak dibarengi jaminan sosial bagi warga negara. Padahal, hal itu merupakan komplemen penting ekonomi pasar yang berekses negatif melahirkan si kalah.

Alternatif kebijakan
Dengan segala kelemahannya, pasar tetap merupakan pilihan terbaik sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Bagaimanapun, pertumbuhan merupakan prasyarat perbaikan kesejahteraan, termasuk bagi kaum miskin. Tinggal bagaimana agar kaum miskin tidak ditinggalkan oleh gegap gempita pasar itu.

Model trickle-down effect yang memberikan remah-remah pembangunan kepada masyarakat kelompok marjinal jangan diulang. Kebijakan seperti itu tidak hanya buruk secara kemanusiaan, tetapi juga terbukti gagal memperbaiki hidup kaum miskin.

Paling tidak, ada tiga kebijakan yang harus ditempuh. Pertama, pemerintah harus konsisten menerapkan ekonomi pasar untuk barang dan jasa. Deregulasi dan pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara bertahap merupakan langkah penting.

Kedua, pemerintah harus terus meningkatkan kemampuan kaum miskin untuk masuk ke dalam pasar, baik sebagai produsen maupun konsumen. Kebijakan yang dapat ditempuh dalam jangka pendek adalah latihan keterampilan dan kredit murah.

Dalam jangka panjang, pendidikan dan kesehatan merupakan kunci perbaikan kehidupan kaum miskin, terutama dalam konteks antargenerasi.

Untuk itulah, layanan pendidikan dan kesehatan khusus bagi kaum miskin menjadi keharusan. Ketiga, pemerintah harus segera memulai program jaminan sosial yang memadai bagi kaum miskin.

Tiga hal itu mungkin dilaksanakan jika pemerintah mau melucuti kepentingan pribadi dalam mengambil kebijakan. Jika tidak, bukan hanya pasar yang mengabaikan kaum miskin, tetapi juga pengambil kebijakan.

Tata Mustasya Peneliti Ekonomi The Indonesian Institute

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: