Pasar Bebas, Khayalan atau Kenyataan: Belajar dari Karl Polanyi

04 Maret 2005 – 04:02 (Diposting oleh: Yul Amrozi)

http://kataba.net/wmview.php?ArtID=3

Pencabutan Subsidi BBM yang dilakukan oleh pemerintahan SBY baru-baru ini menguak kembali perdebatan antara paham ekonomi neoliberalisme yang percaya akan terwujudnya suatu masyarakat pasar bebas dengan kritik yang muncul atasnya.

Berikut ini adalah tulisan John Roosa yang pernah dimuat di Media Kerja Budaya.

Pasar
oleh John Roosa
Pasar sering dibayangkan sebagai wilayah yang merdeka. Di samping itu, dikenal pula istilah ‘pasar bebas’ untuk menjuluki pasar yang tidak dikendalikan negara. Pemerintah dan pengusaha Amerika Serikat selalu mengunggulkan pasar bebas dalam retorika mereka. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, dua lembaga internasional yang paling berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia sekarang, boleh berbangga karena semua negeri yang mereka pinjami uang telah berhasil membebaskan pasar dari kendali negara. Istilah “pasar bebas” sungguh memikat kalangan bermodal dari segala penjuru dunia di abad baru ini. Jika gerakan-gerakan sosialis pada abad ke-19 dan ke-20 berjuang untuk ‘membebaskan kaum proletar’, gerakan hak-hak sipil berjuang untuk ‘membebaskan rakyat tertindas’ (seperti kaum kulit hitam di Amerika Serikat), dan gerakan-gerakan pembebasan nasional berjuang untuk ‘membebaskan bangsa-bangsa yang terjajah’, kaum kapitalis gencar mengumandangkan slogan ‘bebaskan pasar’. Sementara Amnesty Internasional membangun gerakan mendunia untuk pembebasan narapidana politik, IMF dan Bank Dunia menyebut dirinya sebagai gerakan mendunia untuk pembebasan pengusaha dari kontrol negara. Kaum kapitalis selalu berbicara dalam bahasa kebebasan, dan mereka percaya bahwa pasar merupakan anasir hakiki untuk pencapaian kebebasan manusia.

Kita perlu berpikir kritis tentang konsep ini: apa artinya pasar bebas? Ketika pemerintah AS, IMF dan Bank Dunia menyatakan bahwa mereka membebaskan pasar, dan dengan demikian membebaskan rakyat pula dari kemiskinan, kita patut mempertentangkannya dengan cerita dari sisi seberang. Tak satu negara pun yang menjalankan kebijakan penyesuaian struktural (SAP) – kebijakan yang dijalankan pemerintah Indonesia sekarang – di bawah tekanan IMF selama 30 tahun terakhir sanggup membangun perekonomian yang kuat, stabil dan maju. Lembaga-lembaga ‘globalisasi’ ini ternyata menghancurkan perekonomian nasional di Amerika Latin, Afrika dan Asia, meningkatkan kemiskinan, dan menegakkan kembali sistem kolonial di mana perusahaan-perusahaan multinasional dari AS, Eropa dan Jepang mendominasi kekayaan dan sumber alam dunia. Di Indonesia mereka memaksa pemerintahan ‘reformasi’ membayar setiap rupiah hutang pemerintahan Soeharto ke bank-bank asing, dan dengan begitu menyedot habis dana pemerintah yang diperlukan untuk membangun sekolah dan rumah sakit. Melihat kenyataan serupa ini, kita bisa berasumsi bahwa ‘pasar bebas’ dalam wacana lembaga-lembaga ini merupakan istilah pengganti ‘kolonialisme’.
Sebenarnya relatif mudah menunjukkan bukti kemunafikan di balik penggunaan istilah ‘pasar bebas’ oleh lembaga-lembaga globalisasi tersebut. Tetapi pengetahuan akan kemunafikan sang pembicara tidak selalu diikuti dengan pemahaman tentang konsep-konsep yang dibicarakan. Ilmu sosial membutuhkan lebih dari sekedar tuduhan sederhana atas kesenjangan antara kata dan perbuatan, yaitu penelitian tentang apa sesungguhnya yang dikerjakan, dan pengkajian secara seksama terhadap bagaimana kata merepresentasikan atau salah merepresentasikan realitas. Untuk memahami istilah ‘pasar bebas’, ada baiknya kita pelajari beberapa hal yang secara fundamental berkaitan dengannya.

Kita semua punya pemahaman minimal tentang apa itu pasar. Dalam definisi yang paling sederhana misalnya, pasar adalah lokasi fisik di mana komoditi dipertukarkan. Seperti pasar di desa dan kota, tempat para pedagang berkumpul untuk menjual sayuran, daging dan ikan, buah-buahan, dan sebagainya, ada bermacam pedagang dan pembeli. Pedagang bisa menjualnya ke pembeli mana pun, begitu pula pembeli bisa membeli barang dari pedagang mana pun. Kadang-kadang tawar-menawar soal harga bisa menjadi sangat tegang karena masing-masing pihak punya kepentingan berbeda: pembeli inginkan harga terendah, pedagang inginkan keuntungan tertinggi. Tetapi ada pemahaman tersembunyi di antara keduanya bahwa tidak ada unsur paksaan dalam proses transaksi tersebut. Maka, pasar tampil sebagai wilayah kontrak dengan konsensus lisan antara pembeli dan pedagang. Jika saya membeli pepaya seharga Rp 3.000, itu berarti ada kontrak walau tidak tertulis antara saya dan si pedagang. Kami bertemu sebagai pihak yang setara dan sepakat dengan kontrak ini. Saya tak todongkan pistol di kepalanya, begitu pula dia tak todongkan pistol di kepala saya.

Kemudian, apa arti istilah ‘bebas’ sehubungan dengan pasar? Kalau kita lanjutkan contoh perdagangan di pasar di atas, orang akan berkata bahwa kebebasan tergantung pada apakah anda penjual atau pembeli. Bagi pedagang, kebebasan berarti menjual tanpa paksaan dari pihak lain: mereka tak dipaksa memberikan barang dagangan mereka tanpa dibayar ke polisi, tentara atau preman; mereka tak dipaksa oleh peraturan pemerintah untuk menjual barang dagangannya di bawah harga yang sudah mereka tentukan.

Bagi pembeli, kebebasan berarti mampu membeli tanpa paksaan; tak satu pedagang pun memaksa mereka membeli hanya dari seorang pedagang saja, dan para pedagang juga tidak melakukan konspirasi bersama untuk menaikkan harga barang setinggi mungkin. Pembeli melihat kompetisi antar pedagang sebagai elemen kebebasan mereka; apabila mereka hanya berhadapan dengan satu pedagang atau kumpulan pedagang yang bersatu, mereka tak punya kekuatan tawar.

Di banyak kota industri atau pertambangan yang terpencil, ada tradisi penyelenggaraan ‘toko perusahaan’ (company store). Perusahaan pengelola pabrik atau pertambangan memiliki semua toko yang ada di wilayah operasinya dan buruh perusahaan itu pun mau tidak mau harus berbelanja di toko-toko tersebut untuk pemenuhan kebutuhan harian mereka. Perusahaan bisa saja menaikkan semua harga barang secara sembarangan karena para buruh tak punya kendaraan dan waktu untuk berperjalanan ke kota atau pusat perbelanjaan lain di luar daerah bekerjanya. Tradisi ‘toko perusahaan’ semacam ini sudah membatasi kebebasan pembeli untuk memilih barang dan dari siapa mereka ingin membeli barang.

Jadi kebebasan dalam pasar berarti bahwa baik pembeli maupun pedagang bisa menyepakati suatu kontrak secara bebas, tanpa salah satu pihak menggunakan paksaan. Dengan demikian pasar bebas adalah adanya kesempatan bagi semua untuk membeli dan menjual sesuka hatinya. Seperti yang dinyatakan Ellen Meiksins Wood, “hampir setiap definisi ‘pasar’ di kamus berkonotasi sebuah kesempatan.” (Wood 1994, p. 15) Semakin bebas suatu pasar, semakin banyak barang dan jasa tersedia, semakin banyak pilihan bagi pedagang pun pembeli. Kitab suci para kapitalis dewasa ini, yaitu buku Milton Friedman Free to Choose (1980), menampilkan pasar sebagai arena bertemunya berbagai orang dengan kekuasaan setara, masing-masing berjuang untuk memperoleh pilihan terbanyak dalam hal yang mereka beli dan jual. Yang mengacaukan pasar, menurut Friedman, adalah intervensi negara. Negara, dengan kekuatan pemaksanya, bisa membatasi rentang pilihan yang ada bagi pembeli dan penjual.

Sejauh ini, kita baru mempertimbangkan tampak pasar di desa dan kota yang terlihat sehari-hari. Tapi mari kita tinggalkan kegaduhan pasar melewati ruas-ruas jalan raya menuju daerah pedesaan tempat sayur dan buah-buahan ditanam sebelum dijual ke pasar. Di sini pula kita temui perkebunan teh, tebu dan kelapa sawit yang hasilnya dijual ke seluruh dunia. Jika di pasar-pasar tadi kita melihat tempat pertukaran komoditi, di ladang ini kita menjumpai tempat produksi komoditi.

Ada jenis pasar yang berbeda di sini: pasar tenaga kerja. Buruh menjual tenaganya pada pemilik tanah dan perkebunan. Pasar jenis ini jelas berkaitan langsung dengan paksaan dan kekuasaan, dan ini sudah berlangsung ratusan tahun. Taraf upah ditentukan oleh kekuatan buruh berhadapan dengan majikan. Dalam beberapa kasus, para buruh begitu tak berkuasa sehingga mereka bahkan tidak dibayar dan status mereka merosot tidak lebih dari budak. Tenaga kerja merupakan komoditi khusus.

Dengan berperan sebagai pedagang yang menjual tenaga kerjanya, seorang buruh tidak hanya menyerahkan suatu obyek yang ada di luar dirinya, seperti pepaya. Ia mengasingkan sebagian dirinya, aktivitas otot, syaraf dan otaknya. Belum pernah tercatat dalam sejarah manusia ada pasar tenaga kerja yang merupakan pasar antar pihak yang setara. Buruh menjual dirinya karena mereka tak punya uang dan tenaga kerja mereka dibeli oleh mereka yang punya uang. Apabila buruh dalam posisi setara dengan pembeli tenaganya, mereka tak akan pernah menjual tenaganya.

Dalam teori ekonomi standar (teori ekonomi yang diajarkan di universitas-universitas di Indonesia merupakan imitasi yang diajarkan di universitas-universitas di AS), pasar tenaga kerja ditampilkan seperti layaknya pasar lainnya, sebagai arena antar pihak yang setara bernegosiasi untuk mencapai konsensus dalam sebuah kontrak. Buruh digambarkan bisa begitu saja membeli tenaga kerja majikan seperti halnya majikan bisa membeli tenaga kerja sang buruh. Jika buruh rajin menabung upahnya (yang dianggap modalnya), suatu saat dia akan mampu menjadi kapitalis. Dalam teori ekonomi standar tak ada ide tentang kelas, kekuatan tak berimbang antar kelas.

Jika kita melihat pasar hanya sebagai situs pihak-pihak yang setara, kita berarti mengabaikan ketidaksetaraan pemilikan properti dan kekuasaan di situs produksi. Sekarang, kalau saya pergi ke warung dan membeli teh, antara pemilik warung dan saya, tak ada perbedaan kekuasaan. Tetapi teh itu sendiri diproduksi di perkebunan oleh para buruh yang tertindas, yang setiap usahanya untuk mengorganisir diri pasti akan dihalangi oleh pemilik perkebunan. Sejarah teh di Indonesia, seperti halnya sejarah kopi dan tembakau, adalah kisah bergelimang darah dan penindasan. Sebagai ilustrasi, silakan membaca buku Jan Breman tentang bentuk-bentuk brutal pengendalian buruh di perkebunan kolonial, Menjinakkan Sang Kuli yang diterbitkan beberapa waktu lalu. Tak ada kebebasan memilih bagi buruh. Pilihan yang mereka miliki hanyalah bekerja atau lapar. Memilih sakit atau bahkan mati karena lapar tentu tidak bisa kita sebut ekspresi kebebasan.

Pasar sudah ada selama ribuan tahun. Pada hakikatnya tak ada yang salah dengan pasar itu sendiri. Pada masa peradaban Mesir marak perdagangan antar daratan dan lintas lautan dengan aneka macam komoditi. Yang penting kita pertimbangkan adalah milik (property): Bagaimana hubungan kepemilikan antar orang? Apa hubungan kuasa antara satu pihak dengan pihak lain? Adanya pasar berarti ada konsepsi tentang milik. Pedagang menjual sesuatu yang dia miliki. (Siasat pedagang sekaligus pencuri yang paling jitu adalah menjual barang curiannya kepada pemilik awal barang tersebut.) Karakter pasar bergantung pada hubungan kepemilikan yang sudah terbangun dalam masyarakat.
Sebagai gambaran, ketika para pedagang Belanda pertama kali berlayar ke kepulauan Nusantara pada awal abad ke-17, mereka membeli rempah-rempah di berbagai kota pelabuhan tanpa memiliki semeter tanah pun di wilayah ini. Mereka membeli rempah-rempah dari pedagang lain yang membawa rempah-rempah tersebut dari daerah pedalaman tempat barang dagangan itu diproduksi. Pada saat itu belum ada perkebunan. Berbagai kelompok etnis dan kekerabatan menanam lada, pala, dan rempah-rempah lain yang ada pada saat itu; tapi, mereka tidak bekerja banting tulang di bawah ancaman cambuk.

Baru pada akhir abad ke-18 dan 19 ketika para pedagang Belanda ini berhasil memperoleh kekuasaan politik, mereka mulai mengendalikan proses produksi rempah-rempah. Konsumen di Eropa tidak tahu-menahu asal-muasal rempah-rempah ini hanya dengan melihatnya di toko-toko di Amsterdam. Apakah barang-barang itu diproduksi oleh orang yang bebas atau budak tak tampak di medan jual-beli. Contoh serupa, konsumen sepatu Nike di AS hanya bisa melihat sepatu terpajang di etalase, tanpa pengetahuan tentang pabrik-pabrik pemeras keringat buruh Indonesia tempat memproduksi sepatu-sepatu tersebut.

Komoditi, barang mati tak bicara, tidak menunjukkan relasi kuasa di tempat mereka diproduksi. Mereka diam di pasar menunggu dijual. Para ekonom yang mengagungkan “pasar” sebagai arena kebebasan dan kesetaraan mengekor belaka pada perspektif buta ini dan mengabaikan kondisi sosial yang menaungi proses produksi komoditi.
Seorang sejarawan dan ahli antropologi Karl Polanyi (1886-1964) dalam buku klasik dan ternamanya, The Great Transformation (1944), berbicara tentang bagaimana karakter pasar secara kualitatif berubah sekitar 1500-1600an di Eropa. Buku ini seharusnya menjadi bacaan wajib bagi semua pelajar dan ahli ilmu sosial. Ia berpendapat bahwa manusia, selama jutaan tahun, untuk kelangsungan hidupnya bergantung pada barang-barang yang tidak dijadikan komoditi. Di masyarakat jaman purba dan pertengahan yang diperdagangkan di pasar bukanlah barang kebutuhan sehari-hari, melainkan barang-barang khusus. Misalnya, sebagai bagian dari komunitas agraris seseorang memproduksi bahan makanan, seperti beras atau gandum, dan menerima bagiannya dari panen bersama. Jadi, ia tidak perlu membeli bahan-bahan ini di pasar. Yang tersedia di pasar sekadar barang-barang tambahan seperti garam atau lada yang dibawa dari Asia, atau benda-benda mewah untuk kaum elit pengumpul pajak di kota. Pedagang tidak mengendalikan proses produksi komoditi yang mereka jual; mereka hanya membelinya di satu tempat dengan harga murah dan membawanya ke tempat lain untuk dijual dengan harga lebih tinggi.

Hal pokok yang diutarakan Polanyi adalah bahwa kelangsungan hidup manusia tidak sepenuhnya tergantung pada pasar. Ia beranggapan bahwa “ekonomi” bukanlah ranah kegiatan yang terpisah. Berbeda dengan yang terjadi sekarang, dahulu tidak ada konsep tentang ekonomi yang berfungsi menurut hukum-hukumnya sendiri tanpa ada kaitan dengan masyarakat atau keinginan manusia. Pedagang tidak mengendalikan negara. Pada saat itu ada pasar, tetapi kegiatan dan wilayahnya “termaktub” dalam hubungan-hubungan komunal, kekerabatan, keagamaan dan politis. “Transformasi besar-besaran” yang merupakan judul buku Polanyi adalah proses komodifikasi tiga hal pada awal era modern Eropa, yaitu tanah, buruh dan waktu, yang sebelumnya tak pernah terjadi. Polanyi, yang sampai taraf tertentu mengikuti pemikiran Karl Marx pada abad ke-19, berpendapat bahwa kapitalisme bukanlah suatu sistem ekonomi di mana pasar menjadi lebih bebas atau di mana para pedagang dibebaskan dari pembatasan yang diterapkan kekuasaan feodal. Yang mendefinisikan kapitalisme adalah penggusuran orang dari tanah mereka secara besar-besaran. Begitu orang tak memiliki tanah, seperti yang terjadi di Inggris sejak abad ke-16, mereka harus bergantung pada pasar untuk bertahan hidup.

Kalau kita mengamati hubungan sosial kepemilikan, kita akan menemukan bahwa pasar di bawah kapitalisme berkaitan dengan desakan, yaitu, desakan untuk berpartisipasi dalam pasar. Mereka yang tak bermilik hanya punya pilihan terbatas antara bekerja atau kelaparan. Sekarang mayoritas orang di negeri-negeri kapitalis maju seperti AS tidak memiliki modal; mereka hidup dari pekerjaan yang berupah jam-jaman. Mereka tidak hidup dari perolehan keuntungan saham, bunga, atau pembagian keuntungan perusahaan. Sejarah kapitalisme sebenarnya adalah sejarah penggusuran orang dari tanahnya dan penciptaan pasar tenaga kerja yang terus-menerus berkembang meluas.
Mereka yang mendukung perkembangan kapitalisme dan ‘pasar bebas’ di Indonesia harus mengamati dengan serius negara-negara ‘berkembang’ seperti AS: konsekuensi tak terhindarkan dari perkembangan kapitalisme adalah pesatnya pertumbuhan kelas orang-orang bermilik (propertied class). Konsentrasi kekayaan di AS dewasa ini luar biasa besarnya: di satu sisi ada ‘surplus’ penduduk yang masif dan tidak mendapat bagian apa-apa dari ‘pasar bebas’; di sisi lain, hidup segelintir milyuner. Pemerintah AS banyak mengerahkan pendapatan pajak mereka untuk mendisiplinkan ‘surplus’ manusia tak bermilik ini dengan kekuatan polisi. Lebih dari 1 juta orang Amerika berada di penjara – jumlah total narapidana terbesar dan perkapita tertinggi di seluruh dunia.

Banyak dari mereka yang mengunggulkan ‘pasar bebas’ memuja filsuf Skotlandia Adam Smith (1723-90), yang menulis buku The Wealth of Nations (1776), sebagai pemikir tentang ‘pasar bebas’. Buku teks standar ilmu ekonomi ini disebut ‘neoklasik’ karena berisi pembaruan ide-ide Adam Smith yang bersama David Ricardo (1772-1823), dianggap sebagai ekonom ‘klasik’. Pembaharuan ini dilakukan dengan menghilangkan pendapat Smith dan Ricardo mengenai teori kerja tentang nilai (labor theory of value), yaitu teori tentang nilai komoditi yang ditentukan oleh jumlah waktu kerja yang termaktub di dalamnya. Pikiran-pikiran ekonomi “marginalist” yang muncul pada paruh akhir abad ke-19, diwakili oleh ekonom-ekonom seperti W.S. Jevons (1835-82) dan Alfred Marshall (1842-1924), menyatakan bahwa nilai komoditi pada dasarnya ditentukan oleh persediaan dan permintaan. Dan itulah ajaran utama yang bisa diperoleh dari ilmu ekonomi standar dewasa ini.

Adam Smith sebenarnya bukanlah penjelmaan awal ekonom IMF di masa kini. Apabila kita baca karyanya, kita akan melihat bahwa Smith masih tetap mengharapkan negara mendukung kesejahteraan publik dan tidak begitu saja menghilang, seperti yang diinginkan IMF. Ia bahkan berpikir bahwa pedagang, kaum yang hidupnya dari keuntungan, akan menciptakan anarki apabila mereka mengendalikan negara karena mereka terutama dimotivasi oleh kepentingan mereka pribadi dan bukannya kepentingan umum. Ia mengkhawatirkan munculnya anarki pasar, dan kesewenang-wenangan pedagang menjadi prinsip-prinsip pemandu kehidupan sosial. Smith mendukung perkembangan kapitalisme, itu pasti – ia menginginkan buruh menjadi lebih produktif melalui pembagian tenaga dan kemajuan teknologi yang lebih canggih. Tetapi ia ingin supaya pasar dikendalikan secara bijaksana oleh “negarawan”, sedemikian rupa sehingga pasar itu bisa melayani kepentingan sosial yang berguna bagi publik. Ia menyatakan bahwa bukunya merupakan latihan di bidang “ekonomi politik”, yaitu ilmu bagi “negarawan atau pembuat undang-undang” supaya mereka bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa.

Salah satu ajaran Smith yang perlu kita pertimbangkan benar dewasa ini: “Usulan perundang-undangan atau aturan perdagangan baru apa pun yang datang dari tatanan ini [para majikan yang hidup dari keuntungan] harus selalu didengarkan dengan kewaspadaan luar biasa, dan tidak pernah boleh diberlakukan sebelum dikaji secara seksama dan mendalam, bukan hanya dengan perhatian yang paling teliti, tetapi juga dengan kecurigaan. Usulan itu datang dari kaum yang kepentingannya tidak pernah sepenuhnya sama dengan kepentingan publik, yang secara umum berkepentingan untuk menipu dan bahkan menindas publik.” Smith mungkin akan terperanjat membaca karya Milton Friedman yang begitu polos berasumsi seakan-akan kepentingan kaum kapitalis berjalan selaras seimbang dengan kepentingan masyarakat luas.

Umumnya dipercaya bahwa pada masa depresi mendunia di 1930an pasar di bawah kapitalisme bersifat anarkis. Pasar bergerak mengikuti siklus liar ledakan dan kemerosotan perdagangan. Ketika begitu banyak orang bergantung pada pasar untuk bertahan hidup (menjual tenaga kerja mereka untuk upah dan membeli kebutuhan sehari-hari dengan upahnya) jenis fluktuasi tak terkendali serupa ini menyebabkan penderitaan sosial secara massal. Ekonomi terencana di Republik Sosialis Uni Soviet kemudian tampak sebagai pilihan yang sepenuhnya rasional dan praktis bagi banyak orang pintar karena kinerja kapitalisme yang kacau balau saat itu. Kapitalisme tampak tak bisa bertahan lama kecuali jika pasar dikendalikan oleh aturan-aturan negara. Itulah sebabnya karya ekonom John Maynard Keynes (1883-1946) menjadi penting. Tulisan-tulisannya menunjukkan bagaimana investasi dan pengeluaran negara bisa mencegah keliaran fluktuasi siklus perdagangan dan menjaga supaya kapitalisme bisa lancar bekerja. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi paska PD II di Eropa barat, AS dan Jepang diraih oleh kaum elit ekonomi yang bekerja sejalan dengan ide-ide Keynes.

Ide-ide dan praktek Keynesian ditinggalkan pada 1970-an dan 1980-an ketika para kapitalis menganggap bahwa anarki pasar itu hanyalah dongeng masa lalu. Gagasan Milton Friedman meraih pengaruh lebih besar. Di banyak negara maju, industri negara diswastakan dan tunjangan kesejahteraan bagi pengangguran dan kaum miskin dihapus. Negeri-negeri ini memulai peperangannya terhadap kaum miskin. Pertumbuhan pesat jumlah narapidana di AS beranjak pada awal 1980-an.

Dalam logika standar para ekonom dewasa ini pilihan yang ada hanyalah antara pasar bebas dan ekonomi terencana, dan pilihan terakhir telah terbukti salah dengan runtuhnya Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur. Tapi sebenarnya ada lebih dari dua pilihan di atas. Bagi mereka yang selalu berbicara tentang pasar bebas, kita harus mengamati mereka dengan kecurigaan dan bertanya: pasar yang mana? Pasar seperti apa? Kebebasan untuk siapa? Saya akan mengusulkan tiga rekomendasi:

Pertama, kita harus berpikir tentang peraturan negara terhadap pasar. Bahkan ekonom neoklasik kelas berat sekali pun menyadari bahwa negeri seperti Indonesia, paling tidak, membutuhkan kontrol terhadap masuk-keluarnya modal asing. Salah satu alasan penting kejatuhan ekonomi pada 1997 adalah cepatnya melayang modal asing yang ditanam di bank dan pasar saham. Rezim Soeharto, berdasarkan saran IMF dan pemerintah AS, menciptakan pasar bebas untuk uang. Tanpa modal domestik yang cukup besar, ekonomi Indonesia bisa diguncang oleh keluar-masuknya modal asing yang tidak diatur. Banyak ekonom setelah melihat krisis di Asia, Meksiko, dan Brazil mempertimbangkan kembali ide-ide Keynes.

Kedua, kita harus berpikir tentang perluasan kemampuan rakyat untuk bertahan hidup dengan akses ke sumber daya alam yang tidak dikomoditi. Banyak orang di Indonesia bertahan hidup dalam krisis karena mereka masih bisa memperoleh makanan dari hasil tanah mereka sendiri, mengambil bahan mentah dari hutan, atau dari sungai dan laut. Contohnya: Indonesia sekarang menyelenggarakan pasar bebas untuk industri kayu. Pedagang yang seringkali merangkap sebagai perampok bisa membayar pejabat pemerintah, menyapu bersih hutan yang ada dan mengekspor kayu hasil hutan tersebut. Hutan di Kalimantan dan Sumatra dihancurkan dengan cepat oleh saudagar-saudagar kayu seperti ini sehingga rakyat tak punya lagi akses ke sumber-sumber penghidupan di dalam hutan. Pasar bebas di bidang perkayuan ini harus dihentikan.

Ketiga, kita harus mengerti bahwa tidak semua keterlibatan negara dalam ekonomi itu buruk. Jika negara yang ada sangat korup, seperti Indonesia, memang tipis harapan akan ada perbaikan dengan adanya intervensi negara. Tetapi negara yang demokratis bisa secara efektif melakukan intervensi dan secara positif menyumbang pada kesejahteraan masyarakat. Apabila pengoperasian negara itu transparan, para pejabatnya pun tidak punya ruang terlalu luas untuk melakukan korupsi. Demokrasi, seperti berulangkali ditekankan ekonom pemenang Nobel, Amartya Sen, merupakan unsur hakiki untuk perkembangan ekonomi justru karena negara memiliki peran penting di dalamnya. Masyarakat Indonesia menginginkan pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai dan baik. Jelas para pedagang tak akan mampu menyediakan pelayanan seperti ini kecuali bagi segelintir elit yang bisa membayar cukup banyak. Negara harus terlibat dalam penyelenggaraan klinik kesehatan dan sekolah untuk warganya (bahkan Adam Smith mendukung perlunya subsidi negara untuk pendidikan). Dan apabila negara diharapkan terlibat dalam penyediaan pelayanan masyarakat yang vital seperti ini maka negara itu harus demokratis. Mereka yang menuntut “pemerintahan yang bersih” dan “penyelenggaraan negara oleh kaum profesional” secara netral sebagai syarat pemerintahan yang efektif tanpa mengatakan apa-apa tentang demokrasi sebenarnya sudah membohongi publik.
Referensi:

Friedman, Milton, and Friedman, Rose, Free to Choose: A Personal Statement (New York: Harcourt Brace Jovanivich, 1980)

Polanyi, Karl, The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (first published 1944; reprint, Boston: Beacon Press, 1957).

Smith, Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (first published 1776; reprint, Oxford: Clarendon Press, 1976)

Wood, Ellen Meiskins, “From Opportunity to Imperative: The History of the Market,” Monthly Review, 46: 3 (July-August 1994

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: