Demokrasi Tempe Dan Peragian Sosial; Refleksi Tambahan untuk Budiman Sudjatmiko

ij-piliang

Indra J Piliang
Selasa, 21 Januari 2003
http://www.kompas.com/kompas%2Dcetak/0301/21/opini/54083.htm

ARTIKEL Budiman Sudjatmiko, Disiplin Pasar Neoliberal (Kompas, 9/12), meneguhkan pentingnya menyorot kalangan civil society sebagai bagian kelas menengah dan kelompok strategis, sebagaimana pernah dipotret Hans Dieter Evers dan Anders Uhlin.

Bagi Budiman, kehancuran ikatan solidaritas horizontal merupakan salah satu akar kehancuran civil society karena dominasi gelombang neoliberalisme yang melanda negeri-negeri berkembang sejak tahun 1980-an, sehingga berdampak pada pembangunan ekonomi dan perpolitikan.

Kelas menengah dijadikan junior partners rezim dalam sistem politik otoriter dan ekonomi pasar. Akibatnya, lapisan bawah masyarakat diubah menjadi partikel-partikel atom (atomized particles) yang hilir-mudik mengisi ruang-ruang publik yang kecil, dalam kompartemen-kompartemen yang terasing satu sama lain.

Kategori kelas menengah amat beragam, baik dari kalangan sipil, juga militer. Arus utamanya adalah cendekiawan kampus non-politisi, think tank groups, mahasiswa sebagai ujung tombak, pengacara Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pekerja pers independen/idealis, serta mantan jenderal yang melakukan oposisi diam-diam sebagai bagian dari lingkaran elite yang terlempar dari pusat kekuasaan (seperti Petisi 50).

Sejak tahun 1980-an, para mantan aktivis mahasiswa dan cendekiawan pelaku gerakan Malari 1974 dan 1977-1978, dan kalangan yang kecewa dengan personalisasi politik Soeharto menjadi embrio tumbuhnya Non Government Organizations (NGOs). Sayang, di dalamnya tak termasuk dunia usaha menengah atau besar.

Kalaupun ada kaum agamawan, sifatnya hit and run, kecuali peraih Nobel Perdamaian 1996 Uskup Carlos Filipe Ximenes Belo yang kegiatannya berskala lokal.

Pasca gerakan Mei 1998, posisi kelas menengah dan kelompok strategis kian kehilangan arah. Upaya melakukan pendidikan politik terbuka lebar. Hal ini dilupakan kalangan menengah kota yang emoh terjun ke politik praktis.
Kegiatan yang digelar lemah dari segi political leverage, seperti Forum Rembug Nasional (FRN), Forum Indonesia Damai (FID), Suara Ibu Peduli (SIP), bahkan Gerakan Jalan Lurus (GJL).

Sejumlah pertemuan kalangan muda di berbagai kota juga gagal menyepakati agenda bersama, padahal kaum muda sempat menjadi tumpuan primadona perubahan dan pemberitaan.

Sedikit sekali yang mencoba tampil di dunia politik, saat politik kini menjadi panglima. Akibatnya, stigma bahwa politik itu kotor terus dipompakan justru saat Indonesia menjadi salah satu gerbong utama negara baru yang ikut arus demokrasi mondial.

Liberalisasi politik lewat paket UU politik tahun 1999 tidak digunakan dengan baik dan taktis guna mensinergikan kekuatan kaum reformis dan kalangan demokrat. Satu sama lain saling divergen, terutama di kalangan tokoh-tokoh ormas yang bekerja secara kultural. Garis demarkasi antara politisi lama yang apolegetik dengan politisi baru yang visioner tidak terbentuk.

Seiring dengan konsolidasi internal parpol pemenang Pemilu 1999, situasi keterbelahan melanda kalangan yang ingin melakukan political purification.

Saat kader-kader politisi baru dari parpol lama muncul, kalangan the old middle class justru tenggelam kiprahnya, dan dengan cepat menjadi veteran politik.

Reformasi membunuh anaknya sendiri. Aborsi demokrasi terjadi terlalu dini, bahkan konstitusional. Mayoritas kehabisan energi karena terbelit masalah internal untuk survival of the fittest atau membentuk parpol baru secara idealis dan menolak pragmatisme politik dengan bergabung ke parpol lama.

Kasus YLBHI dan terbentuknya sejumlah parpol kalangan intelektual atau yang hengkang dari parpol lama.

MESKI tidak menjelaskan dimensi dan makna neo-liberalisme, perspektif Budiman bukan gejala baru. Dalam bahasa Kuntowijoyo, mengutip hadis Nabi Muhammad SAW, sebaik-baiknya tempat adalah masjid-masjid, dan sejelek-jeleknya tempat adalah pasar-pasar.

Kunto menginterpretasikan pemikiran dialektik Nabi bahwa masjid adalah simbol agama dan pasar dari kepentingan ekonomi yang masing-masing dapat menjadi kekuatan sejarah yang mengubah dunia.

Kunto dikenal dengan sikapnya yang keras agar kalangan Islam tidak membentuk partai-partai politik Islam menjelang pemilu 1997 dan lebih bergerak secara kultural.

Elemen dunia Islam itu sengaja saya ajukan untuk dilirik sebagai role model dalam segmentasi yang terbatas, di tengah kegagalan kalangan Islam santri mewarnai arus perpolitikan nasional yang kini dibajak kalangan Islam radikal.

Kolapsnya konglomerat hitam juga tak dimanfaatkan dengan baik oleh saudagar-saudagar putih relegius sebagaimana pernah dialami Nabi Yusuf AS dalam kitab-kitab suci tiga agama samawi. Ketika politik menjadi point of view kaum agamawan, kegemilangan ekonomi-sosial-budaya terdesak ke pinggiran.

Tentu, role model lain juga segudang, misalnya mati surinya dunia usaha di daerah saat kue ekonomi bergeser ke daerah-daerah di luar Jakarta. Atau impotensi gerakan kaum muda yang jumlahnya pernah jutaan untuk menghasilkan seorang pemimpin, saat brankas kepemimpinan nasional hanya diisi kakek-nenek yang penuh nostalgia dan lebih banyak mengurus anak-cucu-cicitnya, seperti dirisaukan Pramudya Ananta Toer. Yang terjadi justru diaspora pelaku politik dan ekonomi lama, dari rantau kembali ke dangau, sembari membawa bendera etnis dan agama.

Agar neo-liberal tidak menjadi berhala teori ekonomi yang ikut membawa free riders jenis ekonomi parasit yang merobohkan korporat-korporat raksasa di negara asal karena kecanggihan kalangan akuntan dan pasar saham, sebaiknya penghadapan pada problema pertanggung-jawaban sosial (social responsibilities) terus dilakukan sebagai imbas penumpukan modal skala besar yang mudah terbang (capital flight).

Di sinilah civil society berperan, selain mengawasi state juga market yang dalam bahasa Syahrir telah mengalami pasar gelap keadilan (black market of justice), seperti sering diurai B Herry Priyono.

Ketimpangan struktural piramida berupa negara sebagai remote area, civil society, dan market sebagai satellite area seharusnya dibalik dengan menempatkan civil society di puncak piramida.

Dalam bahasa yang lebih filosofis, dengan tingkat absurditas tinggi, civil society menjadi kekuasaan metafisik mengatasi negara dan pasar (beyond the state and market), sekaligus menjadi kekuasaan bayangan atau sebuah cangkang kekuasaan yang tidak kosong secara de facto.

Meski secara de jure atau yuridis formal konstitusional, negara (politisi dan birokrasi) dan pasar (pengusaha) menjadi pelaku utamanya.

KEADAAN itu baru akan tercapai bila prasyarat minimalnya dipenuhi, yaitu kalangan civil society mau melepaskan ego-ego primordial, ideologis dan bahkan sektarian.

LSM sebagai entitas penting civil society, menurut definisi Jurgen Habermas, rupanya perlu terus membangun sikap empati di kalangan sendiri.

Selain itu, LSM atau NGO umumnya patut melakukan rekonstruksi radikal dalam tubuhnya, agar tidak menjadi apa yang disebut James Petras dan Henry Veltmeyer sebagai elitis secara internal dan rendah diri secara eksternal, berupa tingkat dependensi yang tinggi terhadap kalangan donor luar negeri. Sekaligus bisa melakukan regenerasi guna mewujudkan utopia: menghasilkan generasi intelektual organis baru yang muncul dari gerakan-gerakan sosial dari medan-medan terjal dan menikung dari multikrisis yang kini terjadi akibat absennya state.

Dengan gencarnya kemajuan teknologi, pers independen, dan kebebasan mimbar akademis, tersedia cukup energi guna membebaskan “ruang-ruang kecil yang tersekat”.

Otonomi daerah menjadi tempat yang tepat dimasuki kalangan civil society untuk bekerja di akar rumput. Harus dibangun semacam kontrak sosial baru di kalangan penggiat demokrasi untuk terus menjalankan pekerjaannya di tingkat sub nation state.

Ruang itu diperlapang dengan keberadaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang oleh konstitusi merupakan hak civil society untuk berkiprah.

Dalam skala lebih luas, demokrasi yang ditegakkan agar bisa berakar, hendaknya disesuaikan iklim kultural masyarakat Indonesia. Saya menyebutnya Demokrasi ala Tempe. Tempe terdiri dari kedelai yang menjadi satu oleh proses fermentasi.

Sebagai entitas heterogen, otonomi komunitas bisa dijaga kalangan civil society dengan basis utama kelompok strategis dan kelas menengah di daerah dengan menjadi ragi.

Tugas civil society adalah melakukan proses peragian sosial (social fermentation) itu, dalam berbagai bentuk, antara lain dengan membuat pers atau media komunitas dan pendidikan alternatif, tanpa perlu diberi jargon meriah “bermufakat dengan rakyat” atau “bersetubuh dengan buruh” dalam pengertian konotatif.

Jangan sampai Indonesia mengalami lagi Demokrasi ala Tahu karena hanya akan memunculkan otoritarianisme. Sebagaimana dipahami, tahu dibentuk lewat proses peleburan, digilas oleh pembuatnya. Siapkah kita?

Indra J Piliang Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, aktif di Yayasan Harkat Bangsa (YHB)

About Indah Sri Wulandari

Gerak Ekonomi untuk Daulat Kemanusiaan Lihat semua pos milik Indah Sri Wulandari

One response to “Demokrasi Tempe Dan Peragian Sosial; Refleksi Tambahan untuk Budiman Sudjatmiko

  • Eko Wahyudi

    negara kiat butuh pemikir kaya budiman, Gus Dur, Gunwan Muhmamad. Mereka ornag orang yang berpikir bagaimana pancasila dan NKRI sebagai kebangaan yang haru diperhatankan. Eko Wahyudi Ketua DPC REPDEM Kebumen 087837910001

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: