http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/21/03550336/menyoal.dana.asing.di.sbi

Derasnya arus modal asing yang masuk ke Indonesia telah memicu perdebatan tentang perlunya pembatasan arus modal. Salah satu di antaranya adalah tentang investasi asing dalam instrumen Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Apakah dana asing di SBI memang perlu dibatasi?

Relatif baiknya kinerja perekonomian Indonesia dibandingkan dengan negara-negara di sekitar membuat investor asing tertarik berinvestasi pada instrumen-instrumen keuangan di Indonesia.

Akibatnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik ke level yang amat tinggi. Pasar obligasi kita pun dibanjiri oleh investor asing. Arus modal yang masuk juga menyebabkan penguatan rupiah yang amat signifikan. Rupiah bahkan sempat menguat ke bawah Rp 9.000 per dollar AS untuk beberapa saat.

Namun, derasnya arus modal asing juga menimbulkan kekhawatiran tersendiri. Sebagian kalangan mengkhawatirkan modal yang masuk ini, yang merupakan investasi ke instrumen yang amat likuid, dapat keluar tiba-tiba. Bila terjadi pembalikan arus yang tiba-tiba ini, dikhawatirkan stabilitas nilai tukar dan stabilitas perekonomian secara keseluruhan akan terganggu.

Adanya peluang pembalikan arus modal asing membuat beberapa kalangan menyarankan agar Indonesia mulai membatasi arus modal asing yang masuk. Dana Moneter Internasional (IMF) pun mengisyaratkan perlunya negara-negara berkembang mulai memikirkan pembatasan arus modal yang masuk.

Namun, kita harus hati-hati dalam mencermati hal ini karena modal yang masuk ke pasar saham dan pasar obligasi rasanya masih berguna buat perekonomian kita. Modal yang masuk ke pasar saham akan membuat harga saham-saham di bursa kita naik dengan signifikan. Bursa saham yang bergairah akan memudahkan perusahaan-perusahaan kita mencari pendanaan dari pasar saham. Saham mereka dapat dijual di pasar dengan harga yang lebih bagus (dan lebih mudah) dibandingkan jika dilakukan di pasar saham yang lesu.

Sementara itu, investasi di pasar surat utang akan membuat surat utang kita (pemerintah ataupun swasta) mengalami kenaikan harga atau mengalami penurunan imbal hasil. Perlu dikemukakan di sini bahwa pergerakan harga surat utang berbanding terbalik dengan imbal hasil. Dengan imbal hasil yang rendah, penerbit surat utang baru akan membayar imbal hasil yang lebih rendah karena biasanya imbal hasil surat utang baru akan disesuaikan dengan imbal hasil dari surat utang yang ada di pasar. Jadi, dalam keadaan pasar obligasi yang bergairah, beban penerbitan surat utang baru pemerintah akan lebih rendah.

Akan tetapi, ada satu jenis investasi asing yang masih sedikit kita pahami manfaatnya bagi perekonomian kita, yaitu investasi asing dalam SBI.

Instrumen moneter

SBI adalah instrumen moneter Bank Indonesia yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan moneternya. Ketika BI merasa pertumbuhan ekonomi terlalu cepat (ancaman inflasi meningkat atau keadaan likuiditas sistem finansial dianggap terlalu tinggi), BI akan menerapkan kebijakan moneter yang lebih ketat. Biasanya diartikan BI Rate (suku bunga acuan SBI) akan naik, yang akan disertai oleh kenaikan suku bunga lain.

Secara teoretis, untuk menaikkan suku bunga di pasar, selain dengan menaikkan BI Rate sebagai tanda arah kebijakannya, BI juga harus mengurangi suplai uang di sistem finansial kita. Hal ini dilakukan dengan menerbitkan SBI lebih banyak lagi. Ketika menjual SBI, BI menerima uang dari sistem finansial kita, sedangkan sistem finansial kita akan menyerahkan uang sesuai dengan jumlah SBI yang dibelinya. Artinya, jumlah uang di sistem finansial kita menjadi berkurang. Akibatnya, ”harga” uang lebih mahal, yang akan terekspresikan dalam suku bunga di pasar yang meningkat.

Kegiatan ini bukan tanpa biaya karena BI harus membayar uang yang diserap sebesar bunga SBI yang berlaku. Semakin banyak uang yang diserap oleh BI, semakin besar biaya bunga yang harus dibayar oleh BI.

Sialnya, beban BI tampaknya bertambah terus karena total SBI outstanding (yang beredar) meningkat terus. Pada Desember 2009 SBI outstanding baru mencapai Rp 256 triliun dan pada Mei 2010 jumlah tersebut meningkat menjadi Rp 326 triliun (gambar 1). Perkalian sederhana antara SBI outstanding dan bunga SBI menunjukkan bahwa dalam periode Desember 2009-Mei 2010 (enam bulan) BI harus membayar bunga sekitar Rp 9,6 triliun. Dalam satu tahun mungkin beban yang harus dibayar BI mencapai lebih dari Rp 20 triliun (bila jumlah SBI outstanding tidak turun dari level Mei 2010). Dengan beban yang demikian besar, tidaklah mengherankan bila ada yang mengatakan bahwa neraca BI akan defisit dalam tahun-tahun mendatang.

Sebagian besar bunga tersebut dibayarkan kepada perbankan kita, yang merupakan pemegang SBI terbesar. Sebenarnya agak ironis karena ternyata Indonesia (dalam hal ini diwakili oleh BI) memberikan uang dalam jumlah besar kepada sistem perbankan yang malas memberikan pinjaman ke sektor riil. Walaupun mahal dan agak ironis, kita harus menerima kenyataan ini karena desain sistem moneter kita saat ini memang demikian.

Akan tetapi, investasi asing di SBI telah menambah beban kebijakan moneter BI dengan cukup signifikan. Padahal, investasi asing yang masuk ke SBI tidak ada hubungannya dengan pengendalian keadaan likuiditas dalam negeri bila uang dari luar negeri tersebut masuk ke Indonesia dengan tujuan hanya untuk dibelikan SBI. Sementara manfaat uang tersebut untuk perekonomian juga hampir tidak ada karena uang tersebut diserap oleh BI dan akan nongkrong terus di BI sampai dicairkan kembali oleh investor asing yang bersangkutan.

Relatif lebih tingginya bunga SBI membuat investasi di SBI amat menarik. Apalagi bila rupiah diperkirakan akan stabil atau menguat. Tidaklah mengherankan jika investasi asing di SBI meningkat sampai dengan April lalu. Pada Desember 2009 uang investor asing di SBI mencapai Rp 44 triliun, meningkat menjadi Rp 83 triliun pada April 2010 (gambar 2). Perkalian sederhana menunjukkan bahwa dalam periode tersebut bunga yang harus dibayar oleh BI untuk investor asing mencapai Rp 1,58 triliun.

Akan tetapi, kita juga jangan lupa bahwa dana asing tersebut juga telah menaikkan cadangan devisa kita (jika diasumsikan seluruh dollar AS yang masuk diserap oleh BI). Jika diasumsikan devisa yang dihasilkan diinvestasikan oleh BI dalam US treasury (obligasi Pemerintah AS) yang akan jatuh tempo dalam 5 tahun (maturity 5 tahun), dengan imbal hasil 2,1-2,5 persen pada periode tersebut, bunga yang dihasilkan akan mencapai Rp 0,59 triliun (dengan asumsi dipegang sampai jatuh tempo).

Jadi, dalam periode Desember 2009-April 2010 secara neto investasi asing di SBI telah menimbulkan beban tambahan kepada BI sekitar Rp 0,99 triliun. Dengan kata lain, kita memberikan uang ke investor asing sebesar itu untuk uang yang tidak kita pergunakan. Secara neto, jumlah yang diberikan dapat lebih besar dari perhitungan di atas jika BI menginvestasikan dana asing tersebut ke dalam instrumen dengan maturity lebih pendek (atau jika tidak diinvestasikan sama sekali). US treasury dengan masa satu tahun memberikan imbal hasil di bawah 0,5 persen.

Memang, uang investor asing di SBI telah menambah cadangan devisa kita dan mungkin dianggap akan meningkatkan kredibilitas terhadap rupiah. Akan tetapi, investor asing tersebut biasanya masuk setelah melihat tanda-tanda yang baik di perekonomian kita. Pasar modal sudah membaik dan rupiah sudah menguat. Dalam keadaan yang demikian, rasanya kita tidak perlu lagi mengeluarkan uang dalam bentuk pembayaran bunga ke investor asing di SBI karena sentimen positif terhadap kita sudah terbentuk.

Diskusi di atas menunjukkan bahwa manfaat dari dana investor asing di SBI relatif kecil bagi perekonomian kita. Sebaliknya, dana asing tersebut telah meningkatkan beban operasi moneter BI dengan cukup signifikan. Sementara itu, alasan untuk menaikkan kredibilitas rupiah juga terlihat kurang kuat.

Jadi, tampaknya kita memang harus lebih serius dalam mempertimbangkan alternatif kebijakan pembatasan dana asing di SBI. Kita tidak cukup kaya untuk mengeluarkan uang bagi sesuatu yang sedikit memberikan manfaat pada perekonomian kita.

Purbaya Yudhi Sadewa Chief Economist Danareksa Research Institute

Krisis ekonomi dan keuangan pada akhir tahun 2008 membuat konsumsi energi global merosot pada tahun 2009. Pertama kali terjadi dalam tiga dekade terakhir karena permintaan yang turun. Harga minyak mentah dunia yang pernah menembus 100 dollar AS per barrel kembali terkoreksi.

Perekonomian yang pulih kembali menyadarkan bahwa dunia kembali menghadapi masalah mendasar: mampukah manusia mencukupi kebutuhan energinya pada masa datang?

Badan Energi Internasional (IEA) memproyeksikan, kebutuhan energi dunia meningkat rata-rata 1,5 persen per tahun, dari 12.000 juta ton setara minyak (million tonnes of oil equivalent, MTOE) tahun 2007 menjadi 16.800 MTOE tahun 2030. Krisis membuat permintaan energi merosot 2 persen per tahun selama tahun 2007-2010. Namun, kebutuhan energi naik lagi 2,5 persen per tahun selama tahun 2010-2015 seiring pulihnya ekonomi.

Lebih dari tiga per empat kebutuhan energi dunia masih dipenuhi bahan bakar fosil. Minyak tetap tulang punggung, dengan konsumsi sebanyak 85 juta barrel minyak per hari pada tahun 2008. Jumlahnya diprediksi naik 1 persen per tahun. Tahun 2030 dunia akan membutuhkan 105 juta barrel minyak per hari.

Sektor transportasi bertanggung jawab atas 97 persen kenaikan penggunaan minyak. Jumlah kendaraan di jalan raya naik dari 900 juta unit menjadi 1,5 miliar unit pada tahun 2030. Meski ini indikasi meningkatnya kesejahteraan penduduk dan pertumbuhan ekonomi, besarnya angka itu membuat miris mengingat bahan bakar fosil, terutama minyak, bukan sumber energi yang dapat diperbarui.

Lalu, dari mana kebutuhan minyak dunia akan dipenuhi? Cadangan minyak kian menipis. Produksi minyak negara produsen di luar Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) mentok di kisaran 45 juta barrel per hari. Produksi minyak OPEC masih bisa digenjot, tetapi tetap ada batasnya.

Jika pasokan minyak menurun, semua sektor kehidupan manusia terkena imbasnya. Pabrik dan industri berhenti. Pembangunan infrastruktur jalan di tempat. Transportasi darat, laut, dan udara macet. Mobilitas manusia, barang, dan jasa terhambat. Padahal, mobilitas manusia adalah salah satu kunci pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Belum lagi melihat dampak penggunaan bahan bakar minyak pada pemanasan global. Bumi semakin panas karena efek gas rumah kaca dan emisi karbon dioksida (CO). Sektor transportasi menyumbang 24 persen dari total emisi CO terkait energi, yang tiga per empat bagiannya menjadi tanggung jawab transportasi darat.

Tantangan keberlangsungan mobilitas manusia ini yang mendasari para pemangku kepentingan transportasi darat berkumpul di Rio de Janeiro, Brasil, 30 Mei-2 Juni, dalam gelaran Challenge Bibendum 2010. Menurut Michel Collier, CEO Michelin, produsen ban pemrakarsa acara ini, tantangan ini adalah masalah yang harus dicari solusinya oleh produsen kendaraan bersama pemasok energi, rekanan teknis, akademisi, lembaga penelitian, pemerintah, dan konsumen.

”Mobilitas adalah masalah penting. Untuk menjaga keberlangsungannya perlu solusi bagi mobilitas yang bersih dan aman. Sejak 10 tahun lalu ide ini digulirkan, masih perlu usaha semua pihak dorong efisiensi, mengurai kemacetan di jalan raya, hingga mengurangi emisi karbon dioksida,” ujar Collier.

Alternatif teknologi

Sejumlah alternatif teknologi pun ditawarkan untuk penghematan energi, seperti peningkatan kualitas internal combustion engine, kendaraan bermesin hibrida, dan kendaraan listrik, baik dengan baterai maupun fuel cell. Efisiensi bahan bakar dilakukan dengan mengurangi berat kendaraan, penggunaan ban dengan resistansi kecil, dan pemanfaatan teknologi pintar untuk memperlancar arus lalu lintas.

Di sektor bahan bakar, dilakukan diversifikasi sumber energi fosil dengan menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih, penggunaan gas dan bahan bakar sintetis dari gas atau batu bara, serta biofuel.

Untuk memenuhi skenario emisi maksimum CO sebesar 450 part per million pada tahun 2030 sesuai amanat Konferensi Iklim Kopenhagen 2009, tinggal 40 persen dari perkiraan 1,5 miliar kendaraan yang masih menggunakan bahan bakar konvensional. Separuhnya sudah harus beralih ke kendaraan hibrida dan 10 persen sisanya bertenaga listrik.

Setidaknya dibutuhkan investasi sekitar 4,8 triliun dollar AS untuk melaksanakan skenario minimum itu pada periode tahun 2010-2030. Namun, efisiensi pengeluaran biaya bahan bakar pada saat yang sama diperkirakan 6,2 triliun dollar AS.

Namun, semua teknologi baru ini tak bisa segera mendatangkan hasil. Executive Vice President Global B2B and Lubricant Royal Dutch Shell Tan Chong Meng mengingatkan, butuh waktu 30 tahun bagi teknologi baru untuk bisa diterapkan, seperti yang dilewati gas alam cair (LNG) dan biofuel untuk menembus 1 persen pasar bahan bakar.

Karena itu, salah satu yang bisa dilakukan konsumen menghemat energi adalah pendekatan mobilitas yang cerdas. Menurut Direktur Downstream Royal Dutch Shell Mark Williams, dengan konsep ini konsumen dibantu melakukan efisiensi bahan bakar dengan dukungan infrastruktur, produk bahan bakar, dan penggunaan kendaraan yang benar. Salah satunya produk bahan bakar yang mampu menghemat bahan bakar hingga 1 liter per tangki bensin.

”Kelihatannya jumlah ini kecil. Namun, jika dilakukan bersama-sama di satu negara, katakanlah Jerman, bisa dihemat 927 juta liter bahan bakar per tahun dengan menghemat penggunaan 1 liter untuk setiap pengisian bensin,” ujar Williams.

(Johanes Waskita Utama, dari Rio de Janeiro)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/07/04121178/mematahkan.mitos.ekonomi.tembakau

Sebagai satu-satunya negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control, keputusan Pemerintah Indonesia untuk membuat Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan merupakan sebuah kemajuan.

Indonesia termasuk 21 negara anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang belum meratifikasi kerangka hukum pengendalian produk tembakau tersebut.

Sejalan dengan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut mengatur pelarangan iklan dan sponsor rokok. Selain itu, RPP juga mengatur pembatasan area tembakau secara bertahap dan pengaturan rokok bernikotin rendah. Tujuannya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat terhadap insidensi penyakit fatal dan penyakit yang menularkan kualitas hidup akibat penggunaan produk tembakau.

Terlepas dari tujuan itu, bagaimanapun, RPP tersebut jika disahkan nanti akan berdampak besar bagi kehidupan sejumlah orang yang selama ini bergantung pada tembakau dan produk tembakau. Mereka terutama adalah petani tembakau dan para buruh pabrik rokok beserta keluarga mereka. Tanpa persiapan yang matang sebelum RPP tersebut disahkan, kehidupan mereka akan hancur.

”Kalau bicara soal jumlah orang yang hidupnya sangat tergantung dari tembakau, di Jawa Tengah (Jateng) tercatat tidak kurang dari 7 juta orang yang hidup dari produk tembakau, mulai dari hilir sampai hulu usaha,” kata Kepala Dinas Perkebunan Jateng Tegoeh Winarno di Semarang, 17 Mei.

Dari 7 juta orang tersebut, sekitar 45 persennya adalah keluarga petani. Mereka tersebar di Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Banjarnegara, Kabumen, Purworejo, Klaten, Grobogan, Demak, Kendal, dan Kabupaten Semarang. Luas tanaman tembakau di Jateng, termasuk di daerah-daerah penghasil utama tembakau, pada tahun 2009 mencapai 38.566,30 hektar dengan produksi 28.766,17 ton.

Produksi itu memberikan pendapatan bagi daerah, termasuk dari bagi hasil cukai tembakau. Pada 2009, hasil cukai tembakau di Jateng sebanyak Rp 282 miliar, dengan pembagian Rp 84,6 miliar masuk ke provinsi dan Rp 197,4 miliar dibagikan kepada 25 kabupaten.

Emas hijau

Bagi petani, tanaman tembakau adalah ”emas hijau” yang belum tergantikan. Menanam tembakau pada musim kemarau jauh lebih menguntungkan dibandingkan dengan menanam palawija. Bahkan, hasil bertanam tembakau lebih baik daripada hasil bertanam padi. Apalagi, pada musim kemarau menanam padi sangat berisiko karena membutuhkan banyak air.

Sebagai gambaran, dari satu patok lahan seluas 2.500 meter persegi, jika ditanami tembakau bisa menghasilkan Rp 6 juta dengan ongkos tanam Rp 1,5 juta. Jika ditanami palawija, misalnya jagung, hasilnya maksimal hanya Rp 1,8 juta dengan ongkos tanam Rp 1 juta, sedangkan jika bertanam padi hasilnya Rp 2 juta dengan modal Rp 1 juta.

”Kalau ada tanaman lain yang memberi hasil lebih bagus dibanding tembakau, kami mau beralih menanam tanaman itu. Namun apa, sampai sekarang tidak ada yang menyaingi hasil tanaman tembakau,” kata Jumakir (43), petani tembakau di Desa Jatipuro, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, Jateng.

Di sejumlah daerah, bertani tembakau bukan saja menguntungkan, melainkan juga sudah mendarah daging seperti halnya di Kabupaten Temanggung. Kemampuan bertani tembakau ini diwariskan secara turun-temurun dan menjadi keahlian yang ”wajib” diajarkan orangtua kepada anak-anaknya. Jumlah petani tembakau di wilayah ini mencapai sepertiga jumlah penduduk, atau sebanyak 47.642 keluarga.

Markamah (40), petani tembakau di Kecamatan Bulu, misalnya, mengajarkan keahliannya bertanam tembakau yang dia kuasai selama 20 tahun ini kepada anaknya yang masih duduk di bangku SMP. ”Bagi kami, keahlian bertani tembakau harus diajarkan secara terus-menerus kepada anak-anak dan cucu tanpa putus,” kata dia.

Oleh karena itu, tidak heran jika perekonomian di Temanggung sangat bergantung pada tembakau. Saat panen sekitar bulan Agustus-September, tembakau pun ”menguasai” semua pasaran di Temanggung. Pada saat itu, ramai pula perputaran uang di segenap sektor dan semua bersumber dari pertanian dan perdagangan tembakau.

Menurut Bupati Temanggung Hasyim Afandi, produktivitas tembakau di Temanggung mencapai 8.400 ton per tahun dengan nilai sekitar Rp 588 miliar, di atas APBD Temanggung pada tahun 2009 yang hanya Rp 587 miliar. Sebagai penghasil tembakau terbesar di Jateng, pada tahun 2009 Temanggung menerima bagi hasil cukai tembakau sebesar Rp 8,5 miliar.

Dengan kondisi itu, terlepas dari masalah dampak buruknya bagi kesehatan, tembakau menjadi sumber kemakmuran bagi Temanggung. Maka, segala daya upaya pun dilakukan demi menentang RPP tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi Kesehatan dan juga adanya fatwa haram merokok yang ramai dibicarakan beberapa waktu lalu.

Mereka mengirimkan pernyataan sikap kepada pemerintah pusat, istigosah, dan berunjuk rasa ke Jakarta. Pada awal Maret lalu, sekitar 4.000 petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Jateng berunjuk rasa ke Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, dan DPRD.

Apa yang dilakukan para petani tembakau itu patut diperhatikan. Namun, ini juga bukan berarti alasan untuk membatalkan RPP itu.

(WHO/EGI/EKI/IKA)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/07/04125818/mencari.yang.menguntungkan

Tumpukan rigen (tempat menjemur tembakau) teronggok di dinding bambu rumah Sutego, petani tembakau di Desa Beringinsari, Kecamatan Patean, Kendal, Jawa Tengah. ”Tanaman tembakau saya baru berumur 20 hari,” kata Sutego pada pertengahan Mei lalu.

Di sejumlah rumah lainnya di desa itu, rigen-rigen juga menganggur, sebagian karena petani memang tidak menanam tembakau lagi. Menurut Sutego, banyak petani tembakau di desanya mulai beralih menanam jambu merah seiring dengan kegemaran masyarakat mengonsumsi buah yang banyak mengandung vitamin C ini.

”Jambu menjadi pilihan petani tembakau setelah ada tawaran bantuan ternak kambing pula. Saat ini, petani yang menanam sudah mulai panen, rata-rata usia tanaman jambu 2-3 tahun,” kata Mujaedi, Ketua Kelompok Tani Beringinasri.

Mujaedi mengatakan, petani tembakau di Kendal rata-rata lahannya sempit, lebih kurang seperempat hektar. Karena itu, hasil panen tembakau paling hanya bisa 25 keranjang isi 40-50 kilogram, dengan harga Rp 25.000 per keranjang. Dengan menanam jambu biji, kata Mujaedi, penghasilan petani lebih baik karena jambu biji bisa dipanen sepanjang tahun. Untuk lahan satu hektar dengan jumlah tanaman 388 pohon dan masa panen rata-rata tiga bulan sekali, petani bisa mendapatkan Rp 250.000-Rp 1 juta. Harga jambu biji rata-rata Rp 3.000 per kilogram.

Mekanisme untuk petani yang mau beralih dari tembakau, menurut Mujaedi, sangat gampang. Tersedia bibit jambu biji untuk petani, hanya saja syaratnya petani harus masuk kelompok tani dan tidak lagi menanam tembakau. Sutego belum masuk kelompok tani, seperti umumnya petani tembakau.

Sekarang ini, kata Mujaedi, kelompok taninya beranggotakan 121 orang, 80 persen anggotanya semula adalah petani tembakau. ”Selain memperoleh bibit jambu, kami juga bagikan kambing untuk diternak. Seorang petani memperoleh sepasang kambing yang diharapkan bisa beranak-pinak,” katanya.

Petani lain di Desa Tlatar, Patean, Somadi, juga lebih senang setelah dikenalkan budidaya jambu biji. ”Petani itu sebenarnya mau ganti tanaman tembakau. Lha, sawahnya sempit mau diperas tembakaunya juga tidak maksimal. Syukur kalau juga dapat ternak kambing atau sapi,” katanya.

Jambu biji

Berdasarkan catatan Dinas Perkebunan Jateng, budidaya tanaman jambu biji di Kabupaten Kendal berkembang pesat. Meski jambu biji sebagai pengganti tanaman tembakau masih terhitung baru, tetapi budidaya jambu itu telah diikuti 667 petani, dengan jumlah tenaga kerja terserap 1.400 orang. Selain di Kecamatan Patehan, sentra jambu biji terdapat di Kecamatan Sukorejo, Plantungan, dan Paguryurung, dengan total 32 desa sentra jambu biji. Produksi per bulan 1.333 ton senilai lebih dari Rp 5 miliar.

Menurut Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Jateng Sigit Larsito, jambu biji menjadi salah satu pilihan selain tanaman kopi untuk diverfisikasi tanaman tembakau. Bagi petani tembakau di dataran rendah, masih ditawarkan tebu sebagai pengganti tanaman tembakau.

Diversifikasi itu dilakukan karena, menurut Kepala Dinas Perkebunan Jateng Tegoeh Winarno, luas tanaman dan produksi tembakau di Jateng sudah melebihi kebutuhan. Luas areal tanaman tembakau akan diturunkan dari 38.566,30 hektar dengan produksi 28.766,17 ton pada tahun 2009 menjadi hanya 26.650 hektar dengan produksi 20.575 ton. ”Kebutuhan pasar yang didominasi pabrik-pabrik rokok besar hanya sekitar 20.000 hingga 25.000 ton per tahun,” kata Tegoeh.

Tanaman kopi, arabica ataupun robusta, menjadi pilihan bagi sejumlah petani tembakau di Tlahab, Kabupaten Temanggung, dan Kaligesing di Jambu, Kabupaten Semarang. Tanaman kopi yang sudah disebar mencapai satu juta pohon, yang bisa dipanen setelah 4-5 tahun.

Kesadaran petani

Ketua Asosiasi Petani Kopi Indonesia Jateng Imam Sardjo mengatakan, kesadaran petani tembakau beralih ke kopi memperkuat jumlah anggota kelompok tani kopi yang kini lebih dari 250 kelompok tani. Per kelompok tani menaungi 15-30 anggota yang tersebar di sentra-sentra penghasil tembakau.

Petani juga dapat melakukan tanaman campursari sebelum benar-benar total menekuni tanaman kopi.

”Petani yang beralih dari tembakau ke kopi biasanya mereka sudah memahami bahwa kopi merupakan tanaman perkebunan yang harganya stabil dan budidaya jangka panjang. Selama harga kopi masih di atas Rp 7.000 per kilogram, petani tidak rugi. Padahal, harga kopi tiga tahun terakhir ini rata-rata di atas Rp 14.000 per kilogram,” kata Imam Sardjo.

Namun, tidak semua petani tembakau bersedia beralih menanam komoditas lainnya. Sejumlah petani berusaha beralih menanam tanaman lain, seperti dilakukan Edi Subakir, petani asal Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung. Edi dan sejumlah petani di wilayah itu pernah mencoba menanam kopi, tetapi gagal.

Sebagian besar petani tembakau di Temanggung memang enggan beralih menanam jenis tanaman lain karena tembakau ibarat ”emas hijau” bagi mereka dan sudah menjadi mata pencarian secara turun-temurun. Budidaya tembakau adalah saka guru perekonomian keluarga mereka dan belum ada jenis tanaman lain yang bisa menggantikan.

Saka guru

Selain sebagai saka guru perekonomian keluarga, menurut Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Klaten (APTIK) Kadarwati, bertanam tembakau baik untuk memutus mata rantai hama yang biasa menyerang jika lahan hanya ditanami padi sepanjang tahun. Bertanam tembakau, katanya, juga dianggap baik untuk mengembalikan unsur hara tanah yang hilang jika tanah hanya ditanami padi.

”Banyak petani di Juwiring (Kabupaten Klaten) yang sawahnya terserang hama wereng hebat minta agar tanah mereka bisa ditanami tembakau. Setelah ditanami tembakau, jika kemudian ditanami padi akan memberi hasil panen yang baik,” kata Sekretaris APTIK Suwarno yang berharap pemerintah lebih berpihak kepada petani.

Sunarto, petani tembakau di Klaten, mengatakan, alih tanaman dari tembakau ke jenis tanaman lain tidak bisa dilakukan secara mendadak.

”Kami harus melihat dulu bukti empiriknya. Misalnya, proyek tanam wijen yang katanya bagus, ternyata jeblok. Tembakau itu paling mudah dibudidayakan dan hasilnya bagus,” kata Sunarto yang juga Ketua Divisi Bidang Pengembangan Usaha APTIK.

Bupati Temanggung Hasyim Affandi berharap pemerintah berpikir secara multidimensional dalam membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai zat adiktif bagi kesehatan. Pemerintah agar tidak semata-mata melihat dampak buruk rokok bagi kesehatan, tetapi juga memikirkan nasib jutaan orang yang bergantung pada jenis komoditas ini.

Dengan pertimbangan itu, Pemkab Temanggung menggalang dukungan dari tujuh kabupaten penghasil tembakau di Jateng untuk membuat draf usulan bersama terkait RPP tersebut. Tujuh kabupaten itu adalah Magelang, Wonosobo, Klaten, Kendal, Boyolali, Grobogan, dan Demak.

Pemkab Temanggung telah menyusun tiga poin penting yang akan dicantumkan dalam draf usulan bersama tersebut dan telah disetujui Pemkab Magelang dan Wonosobo. Salah satu poin adalah pemerintah wajib melindungi petani tembakau dan memberikan solusi. ”Dalam hal ini, jika memang nantinya pertanian tembakau dilarang atau dibatasi, pemerintah terlebih dahulu harus menyiapkan petani untuk beralih profesi atau menanam tanaman lain,” kata Hasyim. (WHO/EKI/EGI)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/06/07/04152398/berdaulat.dengan.tembakau

Musim panen tembakau adalah masa yang dinantikan, di mana semua mimpi dan keinginan para petani tembakau disandarkan. Tak terkecuali bagi Suhartoyo (52), petani tembakau di kaki Gunung Sumbing.

Warga Desa Legoksari, Kecamatan Tlogomulyo, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, itu berencana menyisihkan uang hasil penjualan tembakaunya untuk membiayai anaknya, Mira Maulina (26), yang ingin kuliah S-2 kedokteran, spesialis bedah jantung.

”Memang dana yang dibutuhkan Mira banyak, Rp 325 juta. Namun, setelah melalui tiga kali panen tembakau, saya yakin uang yang dibutuhkan Mira bisa terkumpul,” ujar Suhartoyo ketika ditemui beberapa waktu lalu, dengan yakin.

Dengan lahan tembakau seluas 2 hektar, Suhartoyo yakin mampu memenuhi keinginan anaknya. Sama seperti rata-rata petani tembakau di Desa Legoksari, selama tiga bulan musim panen tembakau, petani dapat meraup keuntungan bersih sebesar Rp 110 juta per hektar tembakau yang ditanam.

Desa Legoksari berpenduduk 320 keluarga, 90 persen di antaranya adalah petani tembakau. Kepemilikan lahan per keluarga berkisar 0,5 hektar hingga 5 hektar. Setiap hektar menghasilkan 900 kilogram tembakau kering.

Pendapatan yang demikian besar ini bisa diperoleh karena setiap tahun, mendekati akhir musim panen, semua petani tembakau di Desa Legoksari mampu memanen tembakau totol A—kualitas terendah—hingga F atau G. Tembakau totol F atau G disebut juga tembakau srintil yang laku Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per kilogram tembakau kering. Bahkan, jika beruntung, mereka pun bisa memetik tembakau srintil istimewa yang tahun lalu laku hingga Rp 850.000 per kilogram kering.

Tak heran, kendati bermata pencarian sebagai petani—profesi yang selama ini kerap dianggap sebagai warga kelas bawah—kehidupan masyarakat Desa Legoksari jauh dari kekurangan.

Sutopo, warga lainnya, mengatakan, di lingkup rukun warga (RW) tempat dia tinggal, yang terdiri dari 170 keluarga, sebanyak 96 keluarga di antaranya masing-masing memiliki 3-4 unit mobil. Selain itu, setiap keluarga di Desa Legoksari juga memiliki lebih dari satu sepeda motor.

”Tidak hanya petani pemilik lahan, sepeda motor juga banyak dimiliki para buruh tani penggarap yang dipekerjakan dengan upah Rp 30.000 per hari,” ujarnya. Sebanyak 100 keluarga di Desa Legoksari masing-masing memiliki 7 hingga 20 buruh tani sehingga diperkirakan jumlah buruh tani mencapai 700-2.000 orang.

Musim panen tembakau yang berlangsung pada Agustus-November juga menjadi masa menuai rezeki bagi para pedagang barang kebutuhan rumah tangga. Tahu petani tembakau sedang ”panen uang”, pedagang dari Weleri, Tegal, Pekalongan, Magelang, Yogyakarta, hingga Bandung berduyun-duyun datang ke desa di ketinggian 1.500 meter di atas permukaan laut ini untuk menjual aneka macam barang, mulai dari pakaian, sepatu, peralatan rumah tangga hingga sepeda motor dan mobil.

”Biasanya, barang dagangan digelar di pekarangan rumah warga, depan balai desa, atau di mana saja asalkan ada lahan sisa yang bisa dipakai berjualan,” ujar Muji Raharjo (49), warga yang lain.

Berdaulat

Dengan besarnya nominal uang yang dihasilkan, tembakau menjadi jalan bagi warga desa untuk ”berdaulat”, melengkapi segala fasilitas dan sarana prasarana desa yang tidak bisa dicukupi oleh pemerintah.

Sesepuh Desa Legoksari, Rembyong Soedarmo (90), mengatakan, tahun 1971, berbekal uang jimpitan tembakau, masyarakat Desa Legoksari dapat mewujudkan keinginan membangun gedung SD sendiri, dan tidak lagi menumpang di desa tetangga di Desa Tlilir. Waktu itu dana yang dihabiskan mencapai puluhan juta rupiah.

Bahkan, pada tahun 2001, masih dengan memakai uang hasil menjual tembakau, masyarakat dapat merehabilitasi gedung SD tersebut. ”Dari biaya rehab sebesar Rp 320 juta, Rp 250 juta diperoleh dari dana iuran warga dan Rp 70 juta sisanya adalah bantuan dari pemerintah,” ujarnya.

Dari tembakau, pada tahun 1978 warga dapat mengumpulkan uang untuk mengaspal jalan desa sepanjang 4 kilometer yang sebelumnya berupa jalan tanah berbatu, kemudian dilanjutkan dengan membangun balai desa, balai dusun, serta fasilitas mandi-cuci-kakus (MCK).

Pada awal tahun 1980 warga juga mengumpulkan iuran untuk membeli sebuah generator. Ini menjadi solusi untuk menerangi desa, sebelum akhirnya jaringan PLN masuk ke desa ini sekitar tahun 1985.

Segala upaya warga untuk ”mempercantik” desa, melengkapi sarana prasarana dengan biaya sendiri, ini mengantarkan Desa Legoksari meraih juara II lomba desa percontohan se-Jawa Tengah pada tahun 1980-an.

Sejarah bertani tembakau

Tidak ada yang tahu persis, kapan dan bagaimana sejarah awal pertanian tembakau di Kabupaten Temanggung, khususnya di Desa Legoksari.

Rembyong mengatakan, dari cerita yang beredar di masyarakat, ada yang menyebut bertani tembakau di desa itu sudah dimulai sejak zaman para wali. Tokoh ulama masyarakat Temanggung, Kyai Makukuhan, diyakini juga berprofesi sebagai petani tembakau, yang kemudian melakukan perjanjian dengan Sunan Kudus bahwa Temanggung hanya boleh menanam tembakau, sedangkan Kabupaten Kudus hanya boleh mendirikan industri rokok. ”Entah benar atau tidak, tetapi dalam kenyataannya, di Temanggung tidak pernah ada industri rokok yang sukses dan terus eksis,” ujarnya.

Awalnya, pembelian tembakau dilakukan langsung oleh perwakilan pabrik rokok yang datang ke Kabupaten Temanggung. Namun, saat ini rantai pemasaran pun lebih tertata, dengan melibatkan subgrader dan grader yang langsung memasukkannya ke pabrik.

Aktivitas pembelian tembakau dimulai sekitar awal Agustus. Pabrik mengumumkan harga pembelian tembakau mulai dari kualitas A hingga G ke dalam pertemuan yang dihadiri para grader. Setelah itu grader memberitahukan standar harga dari pabrik kepada para subgrader dan harga itulah yang dipakai subgrader untuk membeli tembakau dari para petani. ”Sistem pemasaran ini sudah berlangsung selama puluhan tahun, tidak pernah ada masalah, kami tidak pernah merasa dirugikan,” ujarnya.

Saat memetik pertama kali petani akan mendapatkan tembakau totol A, yang hanya laku Rp 30.000 per kilogram. Pada pemetikan kedua, ketiga, dan seterusnya, kualitas tembakau akan semakin bagus dan pada September, petani Desa Legoksari bisa mendapatkan totol F atau G, keduanya disebut tembakau srintil. Tembakau totol F atau G ini memiliki ciri-ciri warna daun yang cenderung hitam, dan terasa sedikit berminyak.

Setelah itu sebagian petani masih ada yang bisa memanen tembakau srintil istimewa. Khusus untuk totol ini, pabrik tidak memiliki standar harga. Harga pembelian untuk jenis srintil istimewa adalah harga kesepakatan antara grader dan petani.

”Kalau memiliki srintil istimewa, kami bisa bersikap jual mahal dan menentukan harga sendiri,” ujarnya. Sesuai dengan namanya, harga srintil jenis ini bisa sedemikian mahal karena cita rasa yang dihasilkan benar-benar ”istimewa”. Cita rasa 1 ons tembakau srintil istimewa hanya mampu ditandingi oleh 10 kilogram tembakau jenis lain dari totol A-E.

Srintil jenis ini hanya tumbuh di Desa Legoksari. Banyak peneliti, baik dari pabrik rokok maupun instansi pemerintah, melakukan penelitian kenapa tembakau jenis ini hanya bisa tumbuh di Desa Legoksari. ”Pegawai dari pabrik rokok bahkan ada yang sempat meneliti dan mencoba menanam tembakau di daerah lain dengan menggunakan sampel tanah dari sini. Namun, tetap saja tidak bisa memanen srintil istimewa,” ujarnya.

Srintil istimewa akhirnya membuat Desa Legoksari sungguh-sungguh istimewa. Dengan kekuatan itulah mereka berjaya sekalipun saat ini RPP tentang tembakau hadir sebagai kendala.